RINGKASAN 20 LEMBAR PRASASTI JULAH-SEMBIRAN


Dahulu kala disebutkan di Pura Balai Agung Desa Julah disimpan 20 lembar prasasti perunggu. Sekarang masih 11 lembar disimpan di Julah, dan 9 lembar lagi disimpan di Pura Balai Agung Desa Sembiran. Kabarnya selembar dari 11 lembar yang tersimpan di Julah hilang. 20 lembar prasasti di Julah dan Sembiran itu adalah satu kesatuan sebagaimana halnya dengan warga desa Julah dan Sembiran adalah kerabat satu kesatuan dalam rentang sejarah panjang desa Bali Kuno.

Keseluruhan lembar-lembar prasasti tersebut sudah pernah diterbitkan oleh Dr. Brandes pada tahun 1889. Sebagian isi prasasti tersebut diterbitkan ulang oleh Dr. Goris dalam buku ‘Prasasti Bali 1 &2’ pada tahun 1954.

Dua puluh lembar prasasti tersebut bisa diklasifikasikan menjadi 6 bagian, berdasarkan para raja yang mengeluarkan prasasti tersebut, yaitu :

1. Keputusan Ratu Ugrasena
2. Keputusan Raja Tabanendra Warmadewa
3. Keputusan Raja Janasadhu Warmadewa
4. Keputusan Ratu Sang Ajnadewi
5. Keputusan Raja Anak Wungsu
6. Keputusan Raja Jaya Pangus

Adapun ringkasan 20 lembar yang dikeluarkan oleh 6 raja tersebut ringkasannya sebagai berikut:

1. PRASASTI JULAH-SEMBIRAN MASA PEMERINTAHAN RATU UGRASENA

Pada tahun caka 844 (tanggal 24 Januari 923 Masehi) Sang Ratu Sri Ugrasena bersama-sama para pegawainya yang tinggi-tinggi mengadakan sidang dengan para Penghulu Desa Julah, bertempat di pendapa Istana Singhamandewa. Dalam perundingan itu diterangkan bahwa penduduk Desa Julah sangat gaduh, gelisah resah, takut-takutan karena adanya gerombolan-gerombolan perampok yang sering-sering menangkap dan menculik penduduk Desa Julah. Dari kekacauan itulah mengakibatkan kebanyakan penduduk Desa Julah lari mengungsi ketempat-tempat yang lebih aman. Peristiwa itulah yang dirumuskan di dalam perundingan yang diadakan oleh Sang Ratu Ugrasena, dengan mengambil beberapa keputusan antara lain: Semua penduduk Desa Julah yang masih ada di tempat-tempat penyingkiran harus segera kembali ke Desa Julah agar tinggal di tempat semula. Juga Sang Ratu Ugrasena membuat peraturan-peraturan upacara tentang orang-orang yang mati dirampok, mati salah pati, disamping peraturan-peraturan upacara orang mati biasa. Dengan adanya itu pajak-pajak penghasilan masyarakat Desa Julah yang biasanya dipungut oleh raja kini semuanya dihapus, tetapi tentang iuran-iuran untuk biaya upacara di dalam pura masih tetap berlaku.

Selanjutnya diputuskan juga penduduk Desa Julah dilarang menangkap atau menculik busak-busak (orang-orang) nilik orang lain. Dan ada jika ada sebuah perahu atau sampan yang terdampar di laut, maka isi perahu itu harus menjadi hak milik pura atau dimanfaatkan. Batas-batas desanya pun telah ditetapkan di dalam undang-undang Raja Ugrasena.

Sekian antara lain isi prasasti keluaran Ratu Ugrasena ini.

Waktu jaman Ratu Ugrasena ini memerintah di Bali, dan di Jawa yang memerintah adalah Raja Tulodong dengan Rakrian Patih Baginda yakni Mpu Sendok. Agaknya usaha Sang Ratu Ugrasena untuk menentramkan penduduk Desa Julah itu sia-sia belaka.

2. PRASASTI JULAH-SEMBIRAN MASA PEMERINTAHAN SRI HAJI TABANENDRA

Selanjutnya pemerintahannya diganti olah Sri Aji Tabanendra Warmadewa. Raja ini memerintah di Bali pada tahun 955 M. dan yang memerintah di Jawa adalah Sri Makutawangsa Wardana. Dari kebijaksanaan baginda memerintah maka sebagian besar penduduk Desa Julah yang dulunya mengungsi ke tempat lain, kini sudah kembali ke desa asalnya. Selanjutnya Raja telah memutuskan bahwa desa-desa yang masuk ke Desa Julah antara lain: Desa Kutur, Desa Tukad Memurpur, Poh Talur, Tring Wor, Ratu Kamodi, Lijong, Baringin, Air Puhun, Air Belatuk, Air Ranusan, Air Tampikan, Air Hepu, Air Poh Tanduk, Balimbing, Renek, Bakar, Candi.

Prasasti tersebut dibuat pada tahun caka 873 (19 Desember 951).

3. PRASASTI JULAH-SEMBIRAN MASA PEMERINTAHAN SRI JANASADHU WARMADEWA

Pemerintah Sri Aji Tabanendra-Warmadewa diganti oleh raja Sri Janasadhu-Warmadewa.

Pada tahun 897 (6 april 975 M) raja ini bersama-sama para parekannya yang tinggi-tinggi dapat mengumpulkan para pemuka atau para penghulu Desa Julah yang baru-baru saja kembali dari tempat-tempat penyingkiran dahulu. Dalam perundingan itu Raja telah memutuskan sebagai berikut :

Apabila ada bangunan-bangunan yang rusak misalnya : Pura, kuburan, pancuran, permandian, candi dan jalan raya harus diperbaiki dan biayanya dibebankan kepada tempat Desa yakni : Desa Julah, Desa Indra Pura (sekarang disebut Desa Depehe), Desa Buhundalem (sekarang Desa Bondalem) dan Desa Hiliran (Desa Tejakula). diputuskan pula bila ada perampokan datang ke pertapaan dharmakuta, maka seluruh penduduk Desa Julah harus keluar membawa senjata selengkapnya untuk menolong atau membantu pertapaan itu. Tentang iuran-iuran untuk biaya didalam upacara di Pura telah ditetapkan juga sesuai dengan keputusan Raja-raja yang dahulu. Undang-undang Raja Janasadhu Warmadewa ini dibuat pada tanggal 6 April 975 M, dan ditatah diatas perunggu oleh juru tulisnya yang bernama Banacri.

Dari pemerintah Sang Sri Janasadhu, sampai pemerintah Dharma Udayana-Warmadesa (10 11 M) keadaan Desa Julah dan sewilayahnya sangat tentram dan aman. Rupa-rupanya selama ini para perampok tidak lagi mendatangi Desa Julah, karena penduduknya semakin kuat dan bersatu.

4. PRASASTI JULAH-SEMBIRAN MASA PEMERINTAHAN SANG AJNA DEWI

Pada jaman Janasadu ini memerintah di Bali, yang memerintah di Jawa adalah Raja Dharma Wangsa. Berselang 41 tahun dari pemerintahannya Janashadu – Warmadewa kemudian yang memerintah di Bali adalah seorang ratu putri yang bergelar Sang Ajna Dewi.

Ketika Sang Ajna Dewi berkuasa di Bali penduduk Desa Julah kembali mengalami kerusakan dan kegelisahan. Banyak di antara penduduk Desa Julah yang dibunuh dan di awan maupun diculik oleh gerombolan-gerombolan yang datangnya dari Desa Bayan Bisti. 200 kepala kepala keluarga telah lari mengungsi ketempat-tempat yang lebih aman. Akhirnya penduduk Desa yang tinggal hanya 50 keluarga. Adapun tempat pengungsian mereka pada jaman itu disebut Pawelah/Sawelah.

Selanjutnya selama Ratu Ajna Dewi itu memerintah keadaan Desa Julah semakin memburuk. Demikian pula pengganti baginda yaitu Raja Marakata yang memerintah pada tahun 1022 M-1026 M, juga tidak dapat mengembalikan penduduk Desa Julah.

Prasasti yang dikeluarkan atau diputuskan oleh Ratu Ajna Dewi tersebut yang ditulis pada tanggal 11 september 1016 M, pada jaman ini yang memerintah di Jawa adalah Raja Erlangga.

5. PRASASTI JULAH-SEMBIRAN MASA PEMERINTAHAN SRI PADUKA AJI ANAK WUNGSU

Pada tahun Caka 987 (10 agustus 1065 M), para pemimpin dan para penghulu Desa Julah, Desa Widatar, Desa Keduran, Desa Pasuruhan dan Desa Pasungan semuanya menghadap kehadapan Sri Paduka Aji Anak Bungsu hendak berunding untuk membuat undang-undang Desa Julah yang baru.

Adapun keputusan-keputusan dalam perundingan itu antara lain:

Kalau ada saudagar-saudagar yang memakai perahu dari tanah seberang hendak ke Pura Menasa (pura ini berada di sebelah timur Desa Sinabun), tiba-tiba perahunya rusak di laut, maka sekalian penduduk Desa Julah harus membantunya. Apabila dengan tiba-tiba ada musuh yang hendak menyerbu penduduk yang ada di pesisir, maka sekalian penduduk Desa Julah harus segera keluar serta membawa senjata yang selengkapnya. Tentang pajak-pajak tontonan dan perkumpulan nyanyian, gong sebagaiannya telah ditetapkan. Piagam ini dilengkapi dengan kata-kata sumpah dan kutukan. Undang-undang ini dibuat diistana oleh juru tulis Baginda yang bernama Bajarangsa.

Pada jaman anak Bungsu ini memerintah di Bali, di Jawa diperintah oleh raja Kediri yang bergelar Sri Semara Utsaha Ratna Sangka. Rupa-rupanya dari tahun 1065 M – 1181 M keadaan Desa Julah dan sekitarnya sudah agak tentram dan aman, walaupun sebagian penduduknya sudah mengalih ke tempat lain.

6. PRASASTI JULAH-SEMBIRAN MASA PEMERINTAHAN RAJA JAYA PANGUS

Dalam tahun 1181 M Raja Jayapangus telah membebaskan Desa Keduran supaya menjadi Desa Otonom (Swatantra ). Dahulu sebelum tahun ini Desa Keduran menjadi desa kekuasaan Desa Julah. Lain dari pada itu Raja Jayapangus telah menetapkan batas-batas Desa Julah, peraturan-peraturan pajak seperti peraturan cukai (bea). Perahu-perahu dan sampan-sampan yang berlabuh di pantai Desa Julah, peraturan perkawinan, peraturan waris orang-orang yang telah meninggal dunia, peraturan wajib untuk biaya upacara besar dalam Pura dan lainnya yang telah disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Raja Anak Wungsu. Jaman Raja Jayapangus memerintah di Bali, di Jawa Timur diperintah oleh Sri Kronca Aryadhipa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s