IRONI BALI ABAD 21: Dari TAWAN KARANG sampai KARANG KATAWAN (REKLAMASI).


Oleh Sugi Lanus

Tawan Karang adalah hukum kedaulatan kepulauan Bali yang diterima dari jaman Bali Kuno (setidaknya mulai abad 9) hingga jaman Puputan Badung (1906). Hukum Tawan Karang ini telah disebut dalam prasasti-prasasti Bali Kuno, salah satunya Prasasti Julah, yang dikeluarkan Raja Janasadhuwarmmadewa, pada bulan Cetra, tahun Saka 897 (atau 975 Masehi).

Hak Tawan Karang (tawan=rampasan; karang=tanah) menjelaskan bahwa segala ‘eksistensi asing yang masuk ke pulau Bali’ dengan tidak sesuai prosedur (terdampar atau terkatung-katung) adalah otomatis menjadi milih warga/krama Bali. Baik berupa perahu terhempas yang tiada bertuan, atau tuannya tidak bisa mengendalikan perahu sehingga karam, terdampar dan ambruk, atau benda-benda yang hanyut dan terdampar di pantai Pulau Bali, adalah milik krama Bali. Benda-benda tersebut otomatis menjadi pampasan milik krama yang menemukannya. Kasarnya: Apa yang karam di pantai Bali bisa dijarah warga. Itulah hak tawan karang.

Puputan Badung (1906), atau pengorbanan heroik Raja Badung dan keluarga serta orang terpilih di sekitar kerajaan, pecah karena bermula dari terdamparnya kapal Sri Komala di sekitar Desa Sanur dan Pulau Serangan. Versi Belanda, kapal itu dijarah. Versi warga Sanur-Serangan-Suwung, kapal itu terhempas dan tidak berisi muatan berharga. Sri Komala adalah merek kapal milik pengusaha peranakan Tionghoa yang berlindung secara hukum dagang ke penjajah kompeni Belanda. Menurut versi warga Sanur dan Serangan kapal itu hanya memuat batu. Menjadi alibi Belanda untuk menyerang kedaulatan Bali. ‘Gedebege muat batun cina‘ (Gerbong memuat batu-nya cina), begitu sindiran lagu anak-anak Bali yang sampai saat ini masih disenandungkan dari era usai Puputan Badung.

Raja Badung merekonfirmasi warga Sanur tentang apa yang terjadi. Warga kukuh bahwa kapal Sri Tanjung karam, dan warga datang, bukan menjarah. Kapal kosong tiada bermuatan berharga alias tanpa muatan berharga. Pemilik kapal melapor ke kompeni bahwa kapalnya dijarah. Kompeni selanjutnya bertindak. Kompeni/Belanda merasa berhak mengintervensi karena merasa telah menandatangani kesepakatan penghapusan Tawan Karang dengan Badung dan raja-raja lainnya di Bali. Dengan dasar itu kompeni menagih ganti rugi atas kerugian kapal Sri Komala yang konon dijarah warga (versi kompeni). Raja Badung tidak terima. Versi Sanur-Serangan kapal tidak dijarah. Keluarga Raja Badung mengumpulkan uang kepeng dan emas, bukan untuk bayar ganti rugi, tapi dibawa serta ketika puputan/perang penghabisan. Sambil mencibir tentara kompeni, Raja Badung menerjang maju dengan tenang menghadapi mimis-peluru, istri-anak-punggawa dan abdinya melemparkan emas dan uang ke depan hidung para tentara kompeni. Mereka gugur dengan sebuah pernyataan: ‘Kau boleh ambil emas dan uang kami, tapi bukan kedaulatan kami!

Memasuki akhir abad 19 dan awal abad 20, hak Tawan Karang telah bergeser jauh. Berbalik arah mata kompas kita. Celakanya, pertarungan dimulai di titik yang sama: Sanur-Serangan-Suwung. Bergeser dari Tawan Karang menjadi tanah yang ditawan (karang katawan), alias dijarah. Manisfestasinya: Pesisir dan laut diurug. Bahasa kedituane (sananya): Reklamasi. Istilah mentereng yang kini menusuk dan menghujam hulu hati religi-ekologi-sosiologi Bali.

Tragis berlipat tragis, masuk ke abad 21, setelah Bali kehilangan kedaulatan kepulauan Tawan Karang, makin ked-ked (mengerdil) menjadi wates desa (batas desa), yang ditafsir sempit, sehingga sempadan pantai dan sungai bisa seenaknya diurug dan dijadikan hak milik, oleh entitas asing, disertifikasi bahkan diperjual-belikan demi keuntungan segelintir orang. Dalam kedaulatan Tawan Karang, jangankan mengurug pantai, apa saja yang terdampar di pantai Bali menjadi milik krama Bali.

Jika mau melihat konsep wates desa, maka sangat jelas: Sepadan sungai dan pantai serta laut sekitar adalah milik desa pakraman. Jika demikian: Bolehkah seorang/perusahaan mengurug sempadan sungai yang masuk dalam wilayah desa tertentu? Bolehkah sebuah perusahaan mengurug pesisir atau pantai sebuah desa pakraman? Terlebih dijadikan milik perusahaan dan disertifikat untuk dijual?

Reklamasi adalah peristilahan destruktif dalam konteks Bali (dalam hal ini Pulau Serangan sebagai contoh kasus yang terbengkalai hampir 20 tahun). Reklamasi bermakna: Mengurug sempadan sungai atau pantai, atau perluasan pulau, oleh investor untuk diperjualbelikan. Sangat jelas bukan demi kepentingan pakraman. Lantas, dimanakah letak eksistensi desa pakraman di sekitarnya? Reklamasi melenggang atau bisa terjadi karena mandulnya desa pakraman dalam menginterpretasi ‘wates desa pakraman’.

Hutan di sekitar desa pakraman memang bukan wilayah desa tertentu, tapi pertanyaannya: Apakah desa pakraman berdiam diri jika terjadi pengerusakan dan pembalakan liar di hutan sekitar desa pakramannya? Jika terjadi pembalakan liar, resiko ekologis (banjir-longsor atau ketidakharmonisan alam) akan pertama-tama ditanggung oleh krama desa yang berdomisili di desa pakraman di sekitar hutan yang dirusak. Jika sebuah desa pantainya diurug oleh ‘orang luar’ atau bekerjasama dengan ‘oknum dari desa sendiri’, yang digunakan untuk memperkaya dirinya sendiri, apakah desa pakraman diam berpangku tangan? Jika hal itu diperbolehkan dan halal: Kenapa tidak desa pakraman saja bekerjasama dengan investor atau dengan dana yang dikelola sendiri mereklamasi pantai dan laut disekitar desa pakraman?

Reklamasi adalah perbuatan massive yang akan berdampak secara ekologis dan sosilogis terhadap desa pakraman sekitar wilayah tertentu. Sama halnya dengan pembukaan atau pemanfaatan hutan dekat desa, yang resiko ekologi dan sosiologisnya berpotensi mengancam eksistensi ekologi-religiusitas dan berdampak sosiologis terhadap desa-desa pakraman sekitarnya. Dalam hal reklamasi Teluk Benoa, maka Desa Pakraman Sanur, Serangan, Sidakarya, Suwung, Benoa, Jimbaran, Nusa Dua dan Tanjung Benoa, selayaknya untuk mempertanyakan dampak ekologis, religius, dan sosiologis dari reklamasi tersebut. Tentunya dengan kritis dan kontruktif, bukan dalam cara-cara yang sekedar ekspresi emosional. Desa adat di sekitar Tanjung Benoa dituntut mengkaji dengan bijak dan berargumentasi dengan cerdas. Kalau tidak cerdas dan bijak kemungkinan yang timbul sudah pasti konflik horizontal dan vertikal.

Pemerintah yang harus siap transparan dalam proses pengeluaran ijin dan rekomendasi. Investor jelas gabungan orang berduit yang punya motifasi jelas, sekalipun bisa jadi punya niat ‘ramah lingkungan’, tapi yang bisa mengawal atau menjadi wasit adalah pemerintah daerah dan pusat. Transparasi dan komunikasi yang baik dalam proses pengeluaran ijin atau rekomendasi ini bisa menjadi biang kerok keributan. Sama dengan mengeluarkan ijin sebuah pabrik di sebuah desa, warga sekitar mesti ditanya. Sudahkan sedari awal warga sekitar Benoa bermufakat menerima kehadiran reklamasi sebelum ijin atau rekomendasi dikeluarkan? Bagaimana komunikasi dan sosialisasi dengan warga dan adat di sekitar Benoa (Desa Pakraman Sanur, Serangan, Sidakarya, Suwung, Benoa, Jimbaran, Nusa Dua dan Tanjung Benoa)?

Di Bali warga terbiasa berpendapat, berabad-abad, baik dalam paruman desa atau paruman subak. Dalam membangun Pura atau rehab tempat persembahyangan dan perbaikan fasilitas desa saja warga desa biasa protes, biasa kisruh, apalagi reklamasi. Transparansi menjadi kata kunci.

Perang di pesisir di Desa Julah, utara Bali, pada abad ke 9 dan 10 memperjuangkan Tawan Karang perlu kita lihat sebagai perjuangan leluhur dalam menafsir dan membela kedaulatan desa pakraman dan kedaulatan kepulauan Bali (Balidwipamandala). Perang Puputan Badung 1906, bukan sikap konyol Raja Badung, bukan pula nekad tanpa logika, mereka memberi statement lewat tubuh dan darah: ‘Ini soal kedaulatan geografis-religius. Ini soal keimaman/sraddha kita dalam melihat ekologi dan religiusitas secara utuh dan bulat.’

Tonggak terbesar sejarah Bali abad 21 adalah bersalinnya hukum Tawan Karang menjadi ‘karang katawan‘ (karang=tanah/wilayah; katawan=dijarah). Bali berubah dari sebuah pulau damai berdaulat menjadi pulau konflik yang dicederai oleh berbagai kepentingan yang memboncengi reklamasi. Dari pulau yang dulu boleh mengklaim apa yang karam, menjadi pulau yang dijarah oleh apa yang karam (baca: entitas luar).

2 thoughts on “IRONI BALI ABAD 21: Dari TAWAN KARANG sampai KARANG KATAWAN (REKLAMASI).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s