Mungkinkah Bantuan Pemprov Bali Menghapus Kelemahan Bali di Tataran Pelemahan?


Dimuat dalam Koran Bali Tribun, 21-05-2012 [www.koranbalitribune.com/2012/05/21/mungkinkah-bantuan-pemprov-hapus-kelemahan-bali-di-tataran-palemahan/]

Oleh Sugi Lanus*

Pemprov menaikkan bantuan untuk desa pekraman, dari 55 juta menjadi 100 juta tahun depan. Demikian juga bantuan subak dinaikan dari 20 juta menjadi 40 juta per subak. Tentu saja ini kabar gembira, bahwa ada perhatian khusus terhadap tatanan masyarakat Bali (desa pakraman) dan tatanan pertanian Bali (subak).

Dua tatanan itu, Subak dan Desa Pakraman, memang menjadi dua tiang pancang perabadan Bali. Jika Desa Pakraman menjadi benteng ketahanan kohesi sosial atau ikatan panyama-brayan kita, Subak merupakan benteng pertahanan ketahanan pangan kita.

Perlu dikaji lebih lanjut: Apakah dengan sertamerta penambahan bantuan ini akan membawa kerahayuan yang hakiki bagi desa pakraman? Jika tidak kita kelola dengan kemampuan managemen anggaran yang didasari tata kelola pemerintahan desa pakraman yang sehat, bantuan bisa menjadi momok baru konflik internal desa pakraman. Seperti kita ketahui bersama, ada banyak pengurus desa pakraman menjerit jika kekurangan anggaran, tapi berkonflik gara-gara penambahan anggaran.

Logika penambahan bantuan

Kalau anak kita naikkan uang bulanan, yang pertama-tama harus kita tahu jelas adalah diperuntukkan untuk apa? Kalau tidak jelas peruntukannya ia akan tumbuh menjadi anak yang sembrono menghabiskan uang, bisa-bisa ia menyalahgunakan uang bulanannya untuk kegiatan yang bertentangan atau memunculkan persoalan baru. Demikian juga dengan penambahan anggaran untuk desa pakraman dan subak.

Desa pakraman dan subak keduanya institusi yang telah berabad-abad tetap eksis di pulau ini. Bukan ‘anak kecil’, memang. Namun dinamika desa pakraman dan subak tidak pernah fluktuasinya sebesar sekarang ini, di tengah bertumbuhnya trend globalisasi dan akibat terjanggan pemanasan global.

Dalam pengambilan keputusan menaikan anggaran untuk desa pakraman ini mesti dilihat secara cermat, harus pula menangkap kebutuhan desa pakraman di tengah globalisasi dan perubahan iklim global yang sedang berkecamuk.

Logika menaikan anggaran bantuan saat penyusunan Ranperda Anggaran, isunya bukan naiknya angka, tapi peruntukannya apa? Filosifi, matrik dan sistem monitoring aliaran dan pengelolaan anggaran harus matang disiapkan agar membawa kemaslahatan (kerahayuan) bagi karma.

Belajar dari lembaga donor asing yang memberikan bantuan ke pihak komunitas lokal, maka lembaga donor itu bukan memberikan ‘uang lepas tanpa kontrol’. Mereka menyiapkan bimbingan teknis tentang laporan keuangan dan pengalokasian keuangan pihak yang melaksanakan program yang disepakati. Efektivitas kegiatan juga diawasi dan dimonitor, serta dibimbing dengan sangat ketat. Jika tidak, sangat rentan terjadi kemubasiran bantuan karena pelaksanaan kegiataan sering sekedar menjalankan program atau sekedar menghabiskan bantuan.

Apakah Pemprov Bali juga siap melakukan kajian efektivitas anggaran dan juga menyiapkan sistem monitoring yang terarah? Jika belum, dari sekarang hal itu perlu disiapkan, sehingga penambahan bantuan menjadi efektif dan berdayaguna maksimal, jangan sampai nantinya bantuan ini hanya menjadi ‘Robin Hood Project’ yang berlangsung secara sporadis, tanpa konsep sustainability yang bisa dipertanggungjawabkan.

Langkah-langkah penjamin efisiensi bantuan

UU dan perundangan lainnya terkait desentralisasi sangat mengamanatkan kepada pemerintah provinsi untuk mengatur dan mengurus urusan anggaran berazaskan prinsip efisiensi dan akuntabilitas.

Pemda sebagai penyelenggara keuangan negara di tingkat provinsi, diwajibkan dengan tepat mengalokasikan anggaran dan paham sistem monotoring untuk mengetahui tingkat efisiensi anggaran yang dikelolanya.

Jika Pemprov memberikan bantuan ke Desa Pakraman, Pemda berkewajiban menyiapkan matrix penggunaan anggaran, dan alangkah baiknya sebelumnya ada simulasi dampak peningkatan ‘produktivitas’ penambahan anggaran. Jika pun sudah ada kejelasan peruntukan atau pengalokasian anggaran di tingkat desa pakraman, tetap masih dibutuhkan semacam technical assistance dari pemerintah bergandengan dengan civil society yang terlatih dan berpengalaman, untuk menjamin efektifitas anggaran.

Sebaiknya bantuan lebih terfokus ke ‘Pendidikan Palemahan’

Menurut informasi yang disampaikan pihak Pemprov Bali, arah bantuan dibagi sesuai dengan kerangka pikir Tri Hita Karana: Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan. Disebutkan juga bahwa diupayakan agar lebih sedikit ke pembangunan fisik. Lebih diarahkan untuk pendidikan masyarakat.

Tentu apa yang disampaikan Pemprov Bali tersebut masih gambaran yang fokusnya lebar sekali untuk diinterpretasikan sampai menjadi pilihan penyusunan RAB ataupun skema kegiatan di tingkat grass-root.

Seperti apa yang telah lalu-lalu, kita saksikan bahwa bantuan-bantuan yang tak fokus akan menguap menjadi angin lalu. Dengan kejelasan pilihan/arahan program, akan menjadi terfokus monitoring dan akan bisa kita bisa uji dan rasakan dampak efektifitasnya. Bantuan-bantuan yang tidak terfokus cenderung tidak punya visibility dan tidak terjamin sustainabilitasnya, serta secara teknis hampir bisa dipastikan tidak kita monitoring pertanggungjawabannya.

Apakah ada solusi di tengah lebarnya sasaran bantuan Pemprov Bali yang filosofinya diambil dari Tri Hita Karana tersebut?

Yang lemah di Bali adalah Palemahan. Lingkungan pelemahan di desa pakraman dan sekitar desa pakraman (seperti laut, sungai dan danau, serta hutan) sedang terancam. Ada baiknya bantuan Pemprov Bali tahun 2013 diarahkan secara fokus untuk ‘Pendidikan Palemahan’, terkait pengelolaan sampah dan larangan pembakaran sampah plastik serta penataan infrastuktur swaklola lingkungan dan sampah Desa Pakraman yang mendukung terciptanya BALI GREEN ISLAND, yang memang menjadi program pemerintahan Pemprov Bali sekarang.

Demikian juga bantuan terkait subak, bisa beriringan dengan ‘Pendidikan Pelemahan’ di desa pakraman, bantuan bisa diarahkan kependidikan ‘Pertanian Organik’. Green Island Project dan Organic Farming adalah paket yang saling melengkapi. Singkatnya, program bantuan Subak dan Desa Pakraman 2013 akan lebih fokus dan menjadi solusi kelemahan Bali di tataran palemahan (lingkungan hidup) jika diarahkan ke tema bersama ‘Pendidikan Palemahan’ (yang isinya tentang tata kelola sampah dan pertanian organik) menuju Bali Green Island.

*Sugi Lanus adalah Konsultan Ahli di Sekretariat Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Se-Indonesia, Jakarta. Pengkaji naskah klasik Jawa Kuno dan Bali.

One thought on “Mungkinkah Bantuan Pemprov Bali Menghapus Kelemahan Bali di Tataran Pelemahan?

  1. halo bli sugi maaf sebelumnya mau bertanya tentang hukum waris adat bali terhadap perrempuan dan anak angkat dan korelasinya dengen keadilan… mohon referensi bukunya saya harus cari dimana…karena saya mungkin salah satu generasi bali yang buta betul terhadap akar budaya. sehingga perlu pembekalan2 dasar..
    sukseme sebelumnya bli….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s