Berikut adalah Naskah Akademik untuk RUU Kebudayaan yang sedang dalam proses legislasi di DPR RI. Semoga bisa dicermati oleh para budayawan dan para pemikir yang ingin turut serta menyumbangkan pikiran dan sarannya dalam perumusan UU Kebudayaan ini.

NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEBUDAYAAN REPUBLI IDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG 

Keruntuhan Orde Baru yang memunculkan gerakan reformasi pada tahun 1998, ditandai oleh banyaknya konflik horizontal di berbagai wilayah tanah air. Konflik itu, ada yang memiliki eskalasi yang luas, seperti di Ambon, Sampit, Poso dengan korban jiwa yang besar, atau dengan eskalasi yang rendah yang berupa tawuran antar kampung. Sebagai Negara yang tingkat keragaman etniknya tinggi, konflik merupakan potensi yang akan selalu muncul dalam interaksi sosial. Kebhinekaan atau pluralitas adalah suatu realitas yang tidak dapat dipungkiri, dan merupakan kenyataan dari sistem sosial masyarakat Indonesia. Pemahaman atas realitas ini merupakan kunci utama bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehubungan dengan realitas ini, pembangunan di sektor kebudayaan harus bertumpu pada sistem sosial yang bercorak bhinneka dan pluralitas itu. Oleh karena itu, Negara perlu memberi ruang yang seluas-luasnya terhadap tumbuhnya pemahaman multikulturalisme yang memberi peluang yang sama bagi setiap kelompok sosial yang berbeda-beda itu untuk secara bebas mengembangkan kreativitas budayanya.

Persoalan kebudayaan adalah persoalan kehidupan masyarakat, yang memiliki relasi-relasi atau hubungan-hubungan tertentu, yang sering disebut sebagai struktur masyarakat (struktur sosial). Hubungan budaya dengan struktur, sampai sekarang masih menjadi polemik, apakah budaya bagian dari struktur, entitas yang terpisah, atau bahkan kebudayaanlah yang membentuk struktur sosial. Tidak sedikit para budayawan mengkritik bahwa tersubordinasinya kebudayaan ke dalam struktur menyebabkan budaya dipakai sebagai alat untuk menunjang struktur sosial yang telah ditetapkan oleh suatu grand design politik tertentu. Kebudayaan tidak saja kehilangan otonominya, melainkan juga telah dimanipulasikan sedemikian rupa, sehingga menjadi sekadar alat legitimasi politik. Transformasi struktural ataupun transformasi budaya menjadi tema pokok yang mengarahkan manusia atau masyarakat masuk ke dalam suatu keadaan yang memungkinkan terjadinya keadilan sosial atau perdamaian manusia.

Kompleksitas kebudayaan tidak hanya terlihat dari lingkupnya yang membesar menuju pada aras global, tetapi juga makin banyaknya satuan-satuan kecil yang tumbuh. Karena itu, desain besar kebudayaan, di samping perlu menyelidiki hubungan-hubungan dengan aras global, juga perlu memberikan peluang, mengamati atau mengenali dan bersikap arif terhadap pertumbuhan satuan-satuan kecil. Menelantarkan interaksi antar satuan-satuan kecil berarti membiarkan berlakunya hukum struggle for live, survival of the fittest, natural selection, dan progress di dalam kebudayaan. Darwinisme sosial akan menyebabkan involusi bagi sebagian besar kebudayaan dan progres bagi sebagian kecil. Dan ini sama artinya memandang manusia sebagai makhluk mekanik. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mampu berencana, sehingga untuk maju tidak harus “membunuh” yang lain.

Dalam dunia yang dicirikan sebagai saling terhubung – terkait berskala global (global interconnectedness), Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan identitas budaya dan posisinya. Karakteristik globalisasi adalah (1) membawa arus budaya global yang dikendalikan iklim kapitalisme dan neoliberalisme yang membawa kultur yang kekuatan dasarnya adalah kekuatan ekonomi dengan ‘ekonomi uang’ yang menggeser ‘ekonomi produksi’. Hidup bersama yang dalam komunitas awal didasarkan atas kreasi olah alam menjadi produk dan hasil kerja budaya, bergeser dengan ‘ekonomi uang’ atau moneter yang melintasi batas kendali teritorial negara; (2) akibat mengglobalnya modal lintas batas negara, juga merupakan akibat perkembangan pesat pengetahuan dan informasi dengan teknologi informasinya. Teknologi informasi ini dicirikan oleh (a) pengetahuan dan informasi diproduksi bila dinilai efisien dan efektif, yang diukur dari kegunaan (Lyotard, 1984, 1979,); (b) informasi dan pengetahuan semakin diperlakukan sebagai komoditas yang ditentukan pasar.

Masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang beranekaragam tidak pernah mengalami kemandegan, sebagai perwujudan tanggapan aktif masyarakat terhadap tantangan yang timbul akibat perubahan lingkungan dalam arti luas maupun pergantian generasi. Secara kategorikal terdapat dua kekuatan yang memicu terjadinya perubahan sosial. Pertama, kekuatan dari dalam masyarakat sendiri (internal factor), seperti pergantian generasi dan berbagai penemuan dan rekayasa setempat. Kedua, kekuatan dari luar masyarakat (external factor), seperti pengaruh kontak-kontak antar-budaya (culture contact) secara langsung maupun persebaran (unsure) kebudayaan serta perubahan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat memacu perkembangan sosial dan kebudayaan masyarakat.

Pemerintah harus memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya kebudayaan daerah serta kehidupan berkesenian yang dimiliki kelompok-kelompok masyarakat etnis dan suku bangsa yang ada di Indonesia sesuai dengan tradisi yang telah mereka anut selama ini. Berbagai bentuk apresisasi budaya dan kehidupan berkesenian di berbagai daerah di Indonesia erat hubungannya dengan sistem sosial yang dianut masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan sebuah Undang-Undang tentang kebudayaan yang dapat memberi payung bagi konservasi kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dalam atmosfir yang multikultural sifatnya. Undang-undang tentang kebudayaan ini secara jelas dan cermat diharapkan dapat mengapresiasi terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi sebagai akibat eforia otonomi daerah yang secara langsung mengakibatkan terjadinya perubahan dalam bentuk formal dari sistem sosial yang selama ini dianut masyarakat. Komunitas adat atau kelompok masyarakat di daerah berusaha kembali ke bentuk-bentuk lama yang disebut “bentuk tradisional” dan juga beberapa yang membentuk sistem baru yang disebut sebagai tuntutan otonomi daerah.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah munculnya era globalisasi dan terjadinya gelombang mutakhir dari peradaban umat manusia yang disebut “ekonomi kreatif,” dimana kebudayaan sebagai sumber industri yang memanfaatkan potensi-potensi kreatifnya. Di era ini arus informasi telah membuka tabir dunia tanpa batas dan kebudayaan menjadi sumber tambang baru yang harus dikelola sebagai sebuah deposit yang dapat menyejahterakan umat manusia atau masyarakat pemiliknya. Karena itulah masyarakat dengan sistem sosial yang dimilikinya serta apresiasi budayanya adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

B. PERMASALAHAN 

Pengembangan kebudayaan yang sudah dilakukan sampai saat ini tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena masih rentannya soliditas budaya dan pranata sosial yang ada dalam masyarakat sehingga potensi konflik belum sepenuhnya dapat diatasi. Hal ini diperberat dengan munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, dan agama yang berpotensi memperlemah ketahanan nasional dan keharmonisan interaksi sosial. Permasalahan tersebut, antara lain, disebabkan oleh berbagai perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, isu dinamika sosial dalam kemajemukan budaya merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam konteks kemajemukan, setiap masyarakat perlu mengembangkan derajat kesetaraan antarkelompok etnis yang berbeda sehingga pengembangan hubungan sosial yang dinamis merupakan strategi dasar bagi terciptanya representasi kolektif yang terdiri atas nilai-nilai lokal kelompok etnis.

Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan kebudayaan, antara lain: (1) pembangunan ekonomi yang belum diimbangi dengan pembangunan karakter bangsa yang mengakibatkan terjadinya krisis budaya yang dapat memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya; (2) kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya belum optimal yang ditandai oleh: (a) adanya disorientasi tata nilai, seperti nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, keramahtamahan sosial dan rasa cinta tanah air; dan (b) adanya kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat mengakibatkan terbatasnya tempat penyaluran aspirasi masyarakat multikultur; (3) identitas nasional mengalami penurunan, yang ditandai oleh: (a) belum memadainya pembentukan sikap moral dan penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya kecenderungan semakin menguatnya nilai-nilai materialisme; dan (b) kemampuan masyarakat dalam menyeleksi nilai dan budaya global masih terbatas sehingga terjadi pengikisan nilai-nilai budaya nasional yang positif; dan (4) komitmen pemerintah dan masyarakat dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, apresiasi, dan komitmen, yang ditandai oleh: (a) terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya seperti pencurian, penyelundupan, dan perusakan benda cagar budaya; (b) adanya berbagai kekayaan budaya dan kekayaan intelektual yang belum terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (c) kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan budaya, baik kemampuan fiskal maupun kemampuan manajerial masih terbatas.

Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam kebudayaan adalah bagaimana mengelola keragaman dan kekayaan budaya agar dapat menjadi jati diri dan karakter bangsa sehingga dapat memperkuat ketahanan budaya untuk mencegah terjadinya krisis budaya. Permasalahan tersebut selanjutnya dapat diperinci menjadi:

Bagaimana mengoptimalkan nilai-nilai budaya bangsa yang positif seperti gotong royong, solidaritas sosial, kekeluargaan, ramah-tamah dan rasa cinta tanah air sebagai identitas nasional; dan

Bagaimana meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan keragaman budaya.

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Penyusunan Naskah Akademik RUU Tentang Kebudayaan dimaksudkan untuk membangun argumentasi akan pentingnya RUU Tentang Kebudayaan melalui penjelasan dan analisis teoritis, serta penemuan fakta empiris kebijakan penanganan kebudayaan di Indonesia. Tujuannya adalah untuk membentuk rumusan Undang-Undang Tentang Kebudayaan yang komprehensif dan integratif, serta efektif sebagai acuan bagi setiap pihak yang melaksanakan kegiatan pengelolaan kebudayaan di Indonesia. Secara khusus naskah akademik ini bertujuan untuk:

Memberikan arah bagi upaya mengoptimalkan nilai-nilai budaya bangsa yang positif seperti gotong royong, solidaritas sosial, kekeluargaan, ramah-tamah dan rasa cinta tanah air sebagai identitas nasional; dan

Meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan keragaman budaya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka Naskah Akademik ini memuat:

Pertama, Teori-teori tentang kebudayaan dan perwujudan kebudayaan, serta permasalahan yang muncul dalam membangun dan mengelola kebudayaan di Indonesia.

Kedua, Hasil analisa empirik terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dan kebudayaan dan kerangka regulasi yang terkait dengan pengelolaan kebudayaan, serta urgensi pembentukan RUU tentang Kebudayaan.

Ketiga, Argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai pentingnya pembentukan Undang-Undang tentang Kebudayaan.

Keempat, Arah pengaturan dan ruang lingkup materi RUU tentang Kebudayaan.

D. METODOLOGI 

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis yang berasal dari dua sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal.

Kerangka penulisan naskah akademik ini disusun berdasarkan logika input-proses-output, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gambar Metode Dan Kerangka Dasar Penulisan Naskah Akademik

Input Proses/ Analisis Output

Sumber hukum material pengaturan masalah kebudayaan mengacu pada hasil inventarisasi permasalahan yang berkaitan dengan kebudayaan. Permasalahan tersebut diperoleh dari penelitian lapangan serta diskusi dengan para nara sumber maupun stake holders yang terkait dengan masalah kebudayaan. Penelitian lapangan dilakukan ke beberapa wilayah yang dianggap dapat mewakili karakterikstik masyarakat di wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur. Keempat wilayah tersebut adalah Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Dari hasil inventarisasi permasalahan tersebut di atas, kemudian diupayakan untuk menarik asas-asas hukum dan rumusan norma yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Kebudayaan berdasarkan konstatering fakta-fakta filosofis, yuridis, dan sosiologis. Sedangkan sumber hukum formal yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah kebudayaan, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permasalahan

Maksud dan Tujuan

Metodologi

Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB IV URGENSI DIBENTUKNYA RUU TENTANG KEBUDAYAAN

Landasan Filosofis

Landasan Sosiologis

Landasan Yuridis

BAB V MATERI MUATAN DAN SISTEMATIKA RUU TENTANG KEBUDAYAAN

MATERI MUATAN

Pengertian Kebudayaan

Unsur-unsur Kebudayaan

Asas dan Tujuan

Hak dan Kewajiban

Kelembagaan

Komunikasi Antarbudaya

Pendanaan

Koordinasi

Industri Budaya

Peran Serta Masyarakat

Dokumentasi

Penghargaan dan Sanksi (rewards and punishment)

SISTEMATIKA RUU TENTANG KEBUDAYAAN

BAB VI PENUTUP

Kesimpulan

Saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENGERTIAN KEBUDAYAAN

Kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, pedoman, rencana-rencana, dan strategi-strategi, yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang digunakan secara kolektif oleh manusia yang memilikinya sesuai dengan lingkungan yang dihadapinya (Spradley, 1972). Kebudayaan dapat dipandang sebagai “mekanisme kontrol” bagi kelakuan dan tindakan-tindakan manusia (Geertz, 1973a), atau sebagai “pola-pola bagi kelakuan manusia” (Keesing & Keesing, 1971). Oleh karena itu, kebudayaan merupakan hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber-sumber alam yang ada di sekitarnya. Kebudayaan merupakan perwujudan tanggapan manusia terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses penyesuaian diri mereka dengan lingkungan. Kebudayaan adalah keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi kerangka landasan bagi mewujudkan dan mendorong terwujudnya kelakuan. Hal ini dapat terjadi karena kebudayaan  melingkupi nilai-nilai moral, yang sumber dari nilai-nilai moral tersebut adalah pada pandangan hidup dan pada etos atau sistem etika yang dimiliki oleh setiap manusia (Geertz, 1973b).

Kebudayaan berkembang menjadi sistem pengetahuan, yang secara terus menerus digunakan untuk dapat memahami dan menginterpretasi berbagai gejala, peristiwa, dan benda-benda yang ada dalam lingkungannya. Interaksi sosial antarindividu dalam masyarakat selalu mewujudkan nilai dan norma dalam tingkah laku yang harus saling dapat dipahami agar keteraturan sosial dan kelangsungan hidup anggota masyarakat sebagai makhluk sosial dapat tetap dipertahankan. Pemahaman ini dimungkinkan oleh adanya kesanggupan manusia untuk membaca dan memahami serta menginterpretasi secara tepat berbagai gejala dan peristiwa yang ada dalam lingkungan kehidupan mereka. Kesanggupan ini dimungkinkan oleh adanya kebudayaan yang berisikan model-model kognitif yang mempunyai peranan sebagai kerangka pegangan untuk pemahaman. Dan dengan kebudayaan ini, manusia mempunyai kesanggupan untuk mewujudkan kelakuan tertentu sesuai dengan rangsangan-rangsangan yang ada atau yang sedang dihadapinya.

Bagaimanapun, kebudayaan terdiri atas serangkaian petunjuk-petunjuk untuk mengatur, menyeleksi, dan merangkaikan simbol-simbol yang diperlukan, yang secara bersama-sama dan diatur sedemikian rupa diwujudkan dalam bentuk tingkah laku atau benda-benda kebudayaan. Dalam setiap kebudayaan terdapat pedoman yang antara lain berisikan pengetahuan untuk mengidentifikasi tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai sesuatu dengan sebaik-baiknya, berbagai ukuran untuk menilai berbagai tujuan hidup dan menentukan mana yang terlebih penting, berbagai cara untuk mengidentifikasi adanya bahaya-bahaya yang mengancam dan asalnya, serta bagaimana mengatasinya (Spradley, 1972).

B. KEBUDAYAAN NASIONAL INDONESIA

Jika kebudayaan adalah kata benda maka “nasional Indonesia” adalah kata sifat dan sekaligus menjadi pembatas dan pembeda. Hal ini dapat bermakna, pertama, ada kebudayaan yang khas Indonesia-artinya kebudayaan ini unik dan tidak sama dengan yang lain. Kedua, ada suatu suasana kebudayaan yang terasakan sebagai suasana yang menjadikan penduduk Indonesia berada dalam suasana saling memahami dan mengerti serta merasa terikat pada struktur alam perasaaan dan pikiran yang relatif sejalan. Dalam Kongres Kebudayaan 1992, setidaknya bisa ditemukan empat pemahaman tentang kebudayaan yang diajukan. Pertama, kebudayaan sebagai ”warisan luhur nenek moyang”, Kedua, sebagai kenyataan antropologis (yang bersifat serba menyeluruh, yang terdiri atas (a) ”seven culture universals”, ataupun yang melihatnya dari (b) sudut ajaran nilai, jadi kebudayaan adalah sesungguhnya ”konfigurasi sistem nilai”). Ketiga, kebudayaan sebagai ”kreativitas kehidupan yang estetik”. Dan, keempat kebudayaan sebagai sistem makna, system of meaning.

Pemahaman kebudayaan sebagai ”warisan nenek moyang” hanya dapat berlaku pada kesatuan-kesatuan etnis saja, bukan pada bangsa yang sifatnya ”multi-etnis”, jadi yang bersifat multi-warisan nenek moyang. Hanya kata-kata slogan atau mitos yang mengatakan bangsa Indonesia mempunyai nenek moyang yang sama, bukan realitas sejarah. Slogan atau mitos mungkin bermanfaat dalam usaha memajukan suatu keinginan normatif tetapi menyesatkan dalam usaha merumuskan pemahaman, apalagi kebijakan yang strategis. Jadi pemahaman kebudayaan ”sebagai warisan nenek moyang” lebih baik dipakai oleh para literati daerah saja. Hal ini tentu saja bisa dibenarkan secara kontitusional agar keprihatinan kultural daerah mendapat tempat yang wajar dalam kebijaksanaan nasional. Sedangkan pemahaman kebudayaan sebagai ”kreativitas estetik” akan dengan mudah menyebabkan kita tergelincir pada penyempitan pemahaman. Meskipun dinamika kebudayaan sangat tergantung pada kreativitas, tetapi pemahaman artistik dan estetik dengan mudah menjebak kita pada penyempitan makna kebudayaan menjadi ”kesenian”, betapapun mungkin banyaknya ragam perwujudan kesenian itu.

Dengan pendekatan konsep kebudayaan sebagai landasan nilai dari segala perwujudan dalam kenyataan obyektif Spranger memperkenalkan konsep bahwa kebudayaan adalah konfigurasi dari semua nilai-nilai dasar dalam kehidupan kemasyarakatan kemanusiaan. Maka dalam kebudayaan itu kita dapat menemukan nilai estetik, yang akan menentukan corak dan bentuk kesenian, ada nilai kekuasaan, yang menentukan corak, sistem serta perilaku politik dan begitulah seterusnya. Corak sebuah kebudayaan bisa dilihat dari konfigurasi nilai yang dimilikinya. Sutan Takdir Alisyahbana mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia terlalu di dominasi oleh nilai kuasa dan nilai estetik tetapi mempunyai nilai ekonomi dan nilai-ilmu yang rendah. Maka strategi kebudayaan semestinyalah menaikkan nilai yang lemah ini. Tepat atau tidaknya pendapat ini masalah lain, tetapi pandangan ini mewakili sikap pemahaman kebudayaan sebagai konfigurasi nilai.

Dengan perkataan lain pendekatan atau pemahaman tentang kebudayaan yang serba menyeluruh ini tidak strategis. Sebuah policy ataupun undang-undang yang bertolak dari pendekatan ini akan dengan mudah – jika konsisten dengan pendekatan ini – menyerempet kemana-mana. Kalau tidak konsisten dengan sikap ini maka siapapun bisa melihat sebagai adanya ”kealpaan” dalam sistem berfikir. Karena itulah pendekatan atau pemahaman kebudayaan yang serba menyeluruh ini sebaiknya dicatat saja, apalagi dalam ilmu antroplogi pun pendekatan ini telah banyak ditinggalkan. Pendekatan serba menyeluruh boleh dikatakan hanya menjadi pegangan dalam studi ethnografi masyarakat kecil.

Dinamika kehidupan sosial bisa terjadi karena adanya pertemuan atau perbenturan dari berbagai unsur kebudayaan itu dengan kebudayaan yang lain atau ketika perubahan struktural menggugah keberlakuan unsur-unsur lama kebudayaan. Maka dapat dikatakan, bahwa kebudayaan adalah dunia nilai dan makna yang memungkinkan masyarakat, sebagai sebuah lingkungan pergaulan hidup, berfungsi dan terintegrasi. Tanpa kebudayaan, masyarakat pun tidak ada. Tanpa kebudayaan yang ada hanyalah tumpukan orang-orang yang saling asing dan saling membisu. Alineasi sebagai konsep kebudayaan berarti keterasingan dalam pergaulan sosial. Dengan pemahaman kebudayaan seperti ini maka perubahan masyarakat-akibat perang, perdagangan, perluasan jaringan pendidikan dan entah apa lagi – bisa dilihat sebagai sebab dari terjadinya perubahan dalam dunia jaringan makna, alam pemikiran dan sistem simbol. Sebaliknya perubahan yang terjadi di dunia jaringan makna ini bisa juga mengubah sistem dan struktur masyarakat ”Revolusi” adalah contoh yang ekstrim ketika perubahan yang drastis dalam dunia jaringan makna tidak terimbangi oleh struktur dominan dalam masyarakat.

Kebudayaan nasional Indonesia adalah “puncak-puncak kebudayaan daerah,” yaitu unsur-unsur kebudayaan daerah yang berhasil masuk kedalam dan diterima sebagai bagian dari sistem makna “nasional”, yang bersifat multi-daerah dan multi-etnis. Secara simbolik hal ini dinyatakan dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Disamping menyatakan bertanah air satu dan berbangsa satu serta menjunjung bahasa Indonesia, yang sesungguhnya merupakan bahasa utama daerah tertentu, tetapi juga mengatakan kesediaan menerima unsur-unsur daerah dalam suasana “komunitas” yang baru dibentuk yang bernama “bangsa Indonesia”. Jadi “bangsa Indonesia” adalah suatu suasana sphere kebudayaan yang bersifat supra-etnis dan multi etnis. Pergerakan kebangsaan, dengan kehadiran berbagai partai politik serta organisasi yang bersifat supra-etnis, dan berbagai corak aktivitas kebudayaan (seperti pers, film, sastra, dan teater) yang dengan sengaja melandaskan diri pada usaha pembentukan suatu suasana yang ”nasional” dengan mengaburkan batas-batas daerah, dan sebagainya (termasuk tentu saja sistem pendidikan modern dan birokrasi kolonial) yang tumbuh di kota-kota dan kadang-kadang bisa juga menyelusup ke desa-desa sekitar, akhirnya berhasil juga menciptakan suasana kebudayaan yang bersifat ”nasional”, bukan sekedar konglomerasi dari ”puncak-puncak kebudayaan daerah”. Oleh karena itu, kebudayaan nasional adalah merupakan hasil sumbangan daerah dalam proses pembentukan dan pertumbuhan komunitas-bangsa. Sehingga, penghormatan dan pemeliharaan kebudayaan daerah adalah pemelihara salah sumber dinamika kebudayaan nasional.

Disamping itu, kebudayaan nasional mempunyai dinamikanya sendiri. Ketika sistem makna dan suasana berfikir telah berada dalam suatu konteks pergaulan hidup dan kelembagaan yang disebut ”nasional” maka perilaku kultural pun dipengaruhi oleh suasana ini. ”Revolusi nasional” dan berbagai corak gejolak politik serta pembangunan yang terjadi dalam kancah ”negara-bangsa” tentu saja memperkuat suasana kebudayaan yang disebut nasional. Dinamika kebudayaan harus terus berlanjut, meski pada suatu masa tertentu ”negara” sedemikian keras memelihara suasana ini sehingga mengancam eksistensi dari kebudayaan daerah. Karena itu tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor dari krisis dan konflik daerah adalah dirasakannya dominasi yang berlebihan dari negara-nasional, apalagi kalau dominasi itu dianggap sebagai perwujudan dari dukungan terhadap kebudayaan daerah tertentu. Tetapi terlepas dari sikap moral dan ideologi politik kesemua pengalaman ini bisa kita lihat sebagai gejolak dalam peralihan proses nation-formation yang telah menghasilkan berdirinya sebuah negara bangsa, ke arah nation-building yang tanpa henti.

Dalam dinamika kebudayaan sebagai dari proses nation-building inilah kebudayaan nasional terlibat dan seharusnya melibatkan diri dalam ”peradaban dunia”. Dalam kondisi ini, kebudayaan nasional melanjutkan proses pemperkayaan dirinya (process of cultural enrichment) dan memberi sumbangan bagi ”peradaban dunia”, agar tercapai-sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945: ”Ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial.” Jadi jika analogi ”kebudayaan nasional” sebagai ”aktor” dalam ”peradaban dunia” diulang lagi, maka sang aktor yang bermain itu: ”yaitu ia yang menerima dan berusaha memberi” adalah kebudayaan yang terbentuk dalam proses nation-formation dari sekian banyak ikatan etnis dan daerah dan yang telah semakin menginjak kedewasaan dalam proses nation-building yang penuh tantangan.

C. UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN

1. Bahasa Indonesia

Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: lambang identitas nasional, alat pemersatu, lambang kebanggaan nasional dan alat perkembangan antar budaya dan antar daerah. Dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai: bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa resmi dalam perhubungan pada tingkat nasional, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern.

Sebagai bahasa nasional ataupun sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia perlu dikembangkan mutu dan daya ungkapnya agar kedudukan dan fungsinya makin mantap dalam memajukan kebudayaan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara, sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia perlu ditingkatkan penggunaannya dalam administrasi pemerintahan, pendidikan, media massa, ilmu pengetahuan, seni, perdagangan, pergaulan, dan di tempat-tempat umum seperti papan nama, papan petunjuk, kain rentang, iklan dan petunjuk nama badan usaha serta produk.

Disamping bahasa Indonesia, komunikasi juga dilakukan dengan bahasa daerah dan bahasa asing. Bahasa daerah adalah lambang nilai sosial budaya yang mencerminkan dan terikat pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat pemakainya. Bahasa daerah yang merupakan kekayaan budaya dapat dimanfaatkan dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia serta bahasa daerah itu sendiri maka bahasa daerah serta sistem-sistem aksara yang ada perlu dilestarikan. Sementara, bahasa asing tertentu digunakan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Di samping itu, bahasa asing tertentu digunakan sebagai bahasa ilmu dan teknologi modern. Oleh karena itu, bahasa asing dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber peningkatan mutu dan daya ungkap bahasa Indonesia.

2. Kesenian

Seni merupakan perwujudan daya cipta seseorang atau sekelompok orang yang mengaktualisasikan ide atau gagasan ke dalam ungkapan-ungkapan yang mempunyai makna tertentu, dalam media seni visual, seni pertunjukan, seni sastra, seni media rekam, atau media gabungan diantaranya. Kesenian sebagai salah satu unsur kebudayaan berada dalam keterikatan hubungan antara seni, seniman, dan masyarakat penikmat seni, yang hidup, tumbuh, dan berkembang secara dinamis.

Sejak masa prasejarah keberadaan dan aktivitas kesenian telah ada di nusantara, hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai suatu pranata untuk memenuhi salah satu kebutuhan akan rasa keindahan. Keberadaan kesenian tersebut dapat kita telusuri melalui keragaman tradisi kesenian yang masih ada di masyarakat, melalui karya seni lama yang tidak diketahui penciptanya, maupun karya seni baru yang berakar pada nilai-nilai tradisi.

Keberadaan kesenian di Indonesia yang dilandasi oleh kesenian suku bangsa sangat beraneka ragam ditambah dengan dinamika yang terjadi akibat proses akulturasi menyebabkan terjadinya gejolak perubahan konsep dasar yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan terutama berkenaan dengan tata nilai kehidupan yang dianggap baik. Kondisi perubahan masyarakat agraris menuju ke era industrialisasi telah menyeret kita ke dalam arus transformasi budaya yang sangat cepat. Masalah ketahanan budaya menjadi prioritas perhatian manakala dikaitkan dengan kesiapan masyarakat kita yang majemuk untuk beradaptasi.

Kecenderungan yang terjadi adalah adat nilai lama sudah aus, sedangkan tata nilai baru belum terbentuk, ditandai dengan merosotnya keberadaan seni-seni etnik sedangkan seni-seni baru masih terasing. Yang hidup adalah seni yang memenuhi selera pasar sedangkan yang otentik justru menjadi konfrontatif dengan kehidupan. Disamping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterbukaan pergaulan dengan dunia luar telah membuka peluang kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak penciptaan dan hak atas kemampuan intelektual.

Untuk mengantisipasi kedepan, perlu adanya landasan pengaturan yang menjamin upaya pelestarian kesenian. Pengaturan tersebut meliputi upaya-upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya. Dengan demikian dapat memungkinkan terwujudnya suatu keadaan yang memberi dorongan seluas-luasnya bagi seniman untuk mencipta, dan bagi masyarakat luas untuk menikmati, memahami, dan menghargai karya seni.

3. Nilai Budaya dan Sistem Pengetahuan

Nilai budaya adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting dan bernilai dalam kehidupan manusia. Masalah dasar yang dimaksud adalah masalah hubungan manusia dengan kehidupan, manusia dengan kekuatan supranatural, manusia dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dengan waktu, dan manusia dengan kerja.

Kebudayaan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses belajar. Muatan yang dipelajari meliputi seluruh unsur-unsur kebudayaan yang antara lain berupa unsur-unsur yang bersifat material (kebendaan ataupun perilaku) dan yang bersifat non-material, seperti nilai-nilai, norma, hukum, dan aturan-aturan khusus. Pengetahuan yang diperoleh dari proses belajar manusia terhadap lingkungannya disebut sistem pengetahuan lokal.

Masyarakat mengetahui ”nilai budaya” sebagai sesuatu yang dianggap penting tetapi sukar untuk dijelaskan. Tetapi, manakala menghadapi situasi sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain, masyarakat baru menyadari akan arti penting orang lain dalam kehidupannya. Demikan pula, manakala sudah tidak ada air yang diminum ataupun ikan yang dimakan masyarakat baru menyadari bahwa sumber daya alam tersebut sangat penting dalam kehidupannya. Pemahaman masyarakat mengenai arti penting ”nilai budaya” dalam kehidupan tanpa disadari ditangkap maknanya melalui perilaku tolong menolong sesama ataupun melalui pemberian bantuan berupa bahan kebutuhan pokok pada saat sangat dibutuhkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang arti penting ”nilai budaya” dalam kehidupan bermasyarakat sangat universal. Permasalahan yang dihadapi masyarakat manakala ”nilai budaya” yang dianggap penting akan ditransformasikan kedalam wujud perilaku ataupun dalam wujud benda dapat beraneka ragam. Oleh karena itu, pemahaman mengenai keanekaragaman ”nilai budaya” di masyarakat sangat diperlukan dalam upaya memberikan pemahaman mengenai arti penting persatuan dalam keberagaman dan kesatuan dalam nilai-nilai kebangsaan.

Sistem pengetahuan lokal menyimpan potensi dan peluang yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kecerdasan bangsa, dan karena sistem pengetahuan lokal tersimpan dalam tradisi lisan dan tulis, maka diperlukan pengkajian tentang sistem pengetahuan lokal untuk kepentingan perlindungan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam kaitan pelestarian kebudayaan maka perlu upaya melestarikan dan mengembangkan nilai budaya yang dapat menghargai lingkungan hidup, religiusitas dan moralitas melalui jalur pendidikan dan media massa.

4. Adat Istiadat

Adat istiadat adalah kompleks konsep serta aturan yang mantap dan terintegrasi kuat dalam sistem budaya dari suatu kebudayaan yang menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan itu. Sistem budaya meliputi unsur nilai budaya, norma hukum, dan aturan-aturan khusus.

Adat istiadat berfungsi menata tindakan manusia dalam kehidupan sosial kebudayaan. Karena masyarakat Indonesia bersifat majemuk, adat istiadat yang berlaku di satu daerah, tidak berlaku di daerah lain. Adat istiadat juga bersifat relatif dalam arti apa yang dianggap baik bagi kehidupan sosial tertentu, bagi kehidupan sosial lain belum tentu baik (relativisme kebudayaan). Oleh karena itu, adat istiadat perlu diperkenalkan kepada pendukung adat istiadat yang berbeda agar jangan sampai terjadi prasangka etnik yang bersifat negatif yang dapat memicu konflik. Jika adat istiadat suatu kelompok etnik tidak di pahami sebagai berdasarkan sudut pandang dari kelompok etnik yang bersangkutan (emic view), maka dikhawatirkan akan menimbulkan kesalahfahaman diantara kelompok etnik yang berbeda. Keberagaman kelompok etnik merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari. Jika keberagaman tersebut tidak di tata dalam suatu tatanan sosial (social order) yang saling menghargai dan kepekaan toleransi, maka akan timbul ketidakjelasan di masyarakat tentang adat istiadat yang digunakan, kedudukan dan peranan setiap pelaku, kapan dan dimana kegiatan dilakukan, mengapa menggunakan adat istiadat itu, dan bagaimana mewujudkan adat istiadat agar efektif dan efisien.

Adat istiadat yang berlaku di masing-masing kelompok etnik merupakan adat istiadat yang berlaku di arena lokal. Jika terdapat lebih dari satu kelompok etnik yang mempunyai adat istiadat yang berbeda-beda, maka perlu di atur agar perbedaan adat istiadat itu jangan sampai menimbulkan kesalahpahaman diantara warga kelompok etnik yang berbeda. Jika terdapat adat istiadat yang dominan, maka kelompok etnik lain akan mengakomodasi adat istiadat tadi sebagai strategi beradaptasi dengan lingkungan yang dihadapi. Dengan demikian perlu upaya pelestarian adat istiadat yang dapat mewujudkan kebanggaan dan ketahanan bangsa dan meningkatkan pemahaman adat istiadat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

5. Benda Budaya

Benda budaya adalah benda hasil karya cipta untuk memenuhi kebutuhan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Benda budaya sebagai unsur kebudayaan yang bersifat kebendaan meliputi kebudayaan lama dan asli yang didalamnya tercakup peninggalan masa lalu yang berupa benda cagar budaya. Benda budaya mempunyai fungsi penting sebagai tonggak sejarah, yang dapat mencerminkan budaya dan dapat berguna untuk kehidupan berbangsa, yaitu sebagai landasan pengembangan jati diri bangsa dan pengembangan kebudayaan nasional.

Benda budaya yang merupakan hasil kreasi bangsa, bermutu tinggi, memberi inspirasi, dan memberi nilai identitas diri bangsa, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan, perlu dilestarikan dan berpeluang menjadi cagar budaya. Untuk penentuan benda budaya yang berpeluang menjadi benda cagar budaya perlu dilakukan penilaian melalui lembaga kepakaran, serta untuk upaya pelestariannya diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

D. Sejarah

Sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. Suatu peristiwa yang dianggap penting oleh penulisnya ditulis secara kritis ilmiah dengan menggunakan metodologi ilmu sejarah yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran yang objektif. Penulisan sejarah secara kritis ilmiah berbeda dengan penulisan hikayat, babad, atau himpunan pengalaman. Penulisan sejarah secara kritis ilmiah memerlukan keahlian khusus di bidang metodologi ilmu sejarah, sedangkan penulisan hikayat, babad, atau himpunan pengalaman tidak menggunakan metodologi ilmu sejarah.

Pemahaman masyarakat mengenai peristiwa di masa lampau yang sudah diterima sebagai ”kebenaran yang objektif” berbeda dengan pemahaman sejarah dalam arti penulisan sejarah secara kritis ilmiah. Padahal penulisan sejarah secara kritis tidak pernah selesai sampai penulisan sejarah mengenai suatu peristiwa di masa lampau diterima sebagai ”fakta keras.” Masyarakat perlu memperoleh pemahaman sejarah yang benar dan objektif dengan memberikan penjelasan tentang metodologi penulisan sejarah yang benar dan objektif sehingga berbagai peristiwa masa lampau yang masih belum jelas kebenarannya dan masih diperdebatkan (diskursus) di kalangan ahli sejarah disampaikan secara arif dan bijaksana kepada masyarakat luas. Dengan demikan, masyarakat luas tidak dibingungkan dengan pernyataan-pernyataan sejarah yang belum disepakati sebagai ”fakta keras.”

Dengan mempelajari penulisan sejarah yang benar dan objektif, masyarakat akan memperoleh pemahaman sejarah yang telah disepakati oleh para sejarah. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dalam penulisan sejarah yang benar dan objektif.

E. Spiritualitas, Religi Dan Sistem Kepercayaan

Peranan religi dalam kehidupan manusia berbudaya sangat penting, meskipun religi itu langsung akan dipilah menurut agama-agama besar yang dikenal mempunyai sejarah yang panjang. Sementara itu religi dikenal sesuai agama-agama besar seperti: Islam, Kristen Katholik, Kristen Protestan, Hindu dan Budha. Agama Kristen dan Islam adalah agama monotheis atau agama yang menganut Ketuhanan yang Esa, agama lain seperti agama Budha yang mengenal Sidharta Gautama dan Nirwana. Agama besar lainnya yaitu agama Hindu dengan pluralitas dewa-dewa.

Religi dapat dipilah sesuai dengan agama, sesuai peluang untuk menganut kepercayaan cukup beragam misalnya aliran kebatinan dan lain-lain yang tidak dipermasalahkan. Dengan menyebutkan dimensi kebatinan ini, kita akan menyentuh persoalan mendasar dalam kebudayaan yang menyangkut spiritualitas yang jarang memperoleh tempat secara khusus dan dianggap tidak identik dengan religi dan kepercayaan.

Sementara itu spiritualitas melupakan sesuatu yang sangat mendasar baik pada religi maupun pada kepercayaan dan merupakan bentuk-bentuk pengabdian manusia pada yang lainnya, khususnya bila spiritualitas diartikan sebagai kemampuan untuk mengatasi batas-batas kepentingan pribadi untuk meleburkan diri demi kepentingan lain/pihak lain. Kemampuan spiritualitas ini yang sifatnya adalah lebih mengatasi batas-batas egoisme dan dapat kita jumpai misalnya pada pengabdian kepada kemanusiaan dalam bentuk pengabdian pada ilmu pengetahuan, dunia kesenian yang mendatangkan manfaat untuk masyarakat luas. Dengan demikian setiap agama maupun kepercayaan akan selalu menekankan pengabdian terhadap sesama manusia serta pengabdian pada unsur transenden atau Tuhan yang sekaligus selalu menetapkan pengabdian pada sesama manusia sebagai suatu program dengan etika-moralitas yang sifatnya sosial, misalnya suatu empati/upaya untuk meringankan beban kaum papa, fakir miskin, yatim piatu dan lain-lain. Oleh karena itu perlu dikemukakan bahwa baik religi maupun kepercayaan didasari oleh spiritualitas, suatu aspirasi keyakinan untuk mengatasi kepentingan diri dan berempati dengan kepentingan pihak-pihak lain termasuk yang tertinggi.

F. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Kebudayaan Indonesia dan Kebudayaan Nasional

Penggunaan istilah Kebudayaan Indonesia atau Kebudayaan Nasional dan atau Kebudayaan Bangsa menjadi sesuatu yang sangat penting dalam membangun Kebudayaan Indonesia di masa yang akan datang. Istilah Kebudayaan Indonesia setidaknya bermakna, pertama, mencakup suku bangsa-etnik yang ada di Indonesia, kedua, menghindari pemahaman hirarki tentang adanya kebudayaan yang dianggap lebih tinggi dan lebih sempurna. Di sisi lain, ada kebudayaan yang dianggap lebih rendah, primitif atau pemahaman stereotif lainnya.

Sementara kebudayaan nasional, cenderung dikait dengan puncak-puncak kebudayaan di daerah, yang justru memberikan pemahaman hirarkis adanya kebudayaan nasional yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih sempurna dibanding kebudayaan lokal. Hal yang sama juga berlaku untuk istilah kebudayaan daerah. Sudah saatnya pemahaman-pemahaman itu, harus diakhiri lewat proses demokratisasi yang memberdayakan,katanya.

2. Kesukubangsaan di Indonesia

Sukubangsa sebagai sebuah kategori atau golongan sosial askriptif (Barth 1969), maka sukubangsa adalah sebuah pengorganisasian sosial mengenai jatidiri yang askriptif dimana anggota sukubangsa mengaku sebagai anggota sesuatu sukubangsa karena dilahirkan oleh orang tua dari sukubangsa tertentu atau dilahirkan di dan berasal dari sesuatu daerah tertentu. Berbeda dari berbagai jatidiri lainnya yang diperoleh seseorang sebagai status-status yang diperoleh dalam berbagai struktur sosial yang sewaktu-waktu dapat dibuang atau diganti, maka jatidiri sukubangsa atau kesukubangsaan tidak dapat dibuang atau diganti. Jatidiri sukubangsa atau kesukubangsaan ini tetap melekat dalam diri seseorang sejak kelahirannya. Jatidiri sukubangsa atau kesukubangsaan dapat disimpan atau tidak digunakan dalam interaksi, tetapi tidak dapat dibuang atau dihilangkan.

Dalam masyarakat Indonesia sukubangsa dan kesukubangsaan adalah sebuah ide dan sebuah kenyataan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, dimana anggota-anggota masyarakatnya dilahirkan, dididik dan dibesarkan dalam suasana askriptif primordial kesukubangsaannya. Kesukubangsaan dapat dilihat sebagai kekuatan sosial untuk menciptakan terwujudnya kohesi sosial diantara sesama anggota sukubangsa, dan kohesi sosial ini dapat diaktifkan dan diarahkan sebagai solidaritas sosial yang mempunyai kekuatan sosial yang memaksakan diberlakukannya sesuatu kenbijaksanaan politik atau ekonomi, memenangkan sesuatu persaingan untuk memperebutkan sumber daya, atau untuk menghancurkan sesuatu kelompok sukubangsa lain yang menjadi lawan. Kesukubangsaan sebagai kekuatan sosial tidak dapat ditawar atau diremehkan (non negotiable) pada saat kesukubangsaan tersebut terwujud sebagai sebuah solidaritas sosial.

Sebagai kekuatan sosial, kesukubangsaan beroperasi dalam batas-batas wilayah sukubangsa tempat anggota-anggota sukubangsa itu hidup. Sedangkan keyakinan keagamaan sebagai kekuatan sosial beroperasi dalam batas-batas wilayah para penganut agama yang bersangkutan, yaitu dalam sebagian dari wilayah kehidupan sukubangsa, atau keseluruhan wilayah kehidupan sukubangsa, atau dalam sebuah wilayah yang mencakup dua atau lebih wilayah kehidupan sukubangsa yang berbeda. Karena itu kesukubangsaan dan keyakinan keagamaan dapat saling memperkuat atau memperlemah jatidiri dan potensi kekuatan masing-masing, dalam hubungan antar-sukubangsa ataupun dalam hubungan antar keyakinan keagamaan.

Bruner (1974) pada waktu membahas teorinya mengenai ‘hipotesa kebudayaan dominan’ sebenarnya berbicara mengenai kesukubangsaan sebagai sebuah kekuatan sosial politik (Suparlan 1999). Salah satu kekuatan kesukubangsaan yang dapat dilihat dan diamati sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dari sebuah masyarakat sukubangsa adalah kemampuannya untuk menentukan macam mata pencaharian yang dapat dikerjakan oleh pendatang dari sukubangsa lain. Bila pelanggaran dilakukan maka konflik antar sukubangsa dapat terwujud, seperti dalam kasus Kalimantan Barat dan Ambon (Suparlan 2000a, 2000b, 2001).

3. Multikulturalisme

Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan di antara para ahli harus disamakan, atau tidak dipertentangkan antara satu konsep yang dipunyai oleh seorang ahli dengan konsep ahli-ahli lainnya. Karena multikulturalisme itu adalah sebuah ideologi dan sebuah alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiannya, maka konsep kebudayaan harus dilihat dalam perspektif fungsinya bagi kehidupan manusia. Kebudayaan itu operasional melalui pranata-pranata sosial. multikulturalisme terserap dalam berbagai interaksi yang ada dalam berbagai struktur kegiatan kehidupan manusia yang tercakup dalam kehidupan sosial, kehidupan ekonomi dan bisnis, kehidupan politik, dan berbagai kegiatan lainnya dalam masyarakat yang bersangkutan.

Dalam Rethinking Multiculturalism, Bikhu Parekh (2001) menjelaskan, bahwa istilah multikulturalisme mengandung tiga komponen, yakni terkait dengan kebudayaan, konsep ini merujuk kepada pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk merespons pluralitas itu. Oleh karena itu, multikulturalisme bukanlah doktrin politik pragmatik melainkan sebagai cara pandang kehidupan manusia. Karena hampir semua negara di dunia tersusun dari anekaragam kebudayaan, artinya perbedaan menjadi asasnya, dan gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi semakin intensif, maka multikulturalisme itu harus diterjemahkan ke dalam kebijakan multikultural sebagai politik pengelolaan perbedaan kebudayaan warga negara. Namun, yang masih menjadi pertanyaan besar, model kebijakan multikultural seperti apa yang dapat dikembangkan oleh suatu negara seperti Indonesia?

Multikultur dapat menjadi perlawanan (counter) yang baik terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam pendekatan multikultur, titik pusat perhatian dan upaya manusia adalah mengembangkan integrasi kebudayaan dalam pengertian ideal, jadi bukan integrasi sosial yang mudah goyah. Negara-negara yang menjalankan konsep demokrasi seperti Amerika Serikat dan Kanada sudah lama menerapkan multikultur. Pendekatan tersebut dilakukan dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dengan orang kulit hitam. Tujuannya ialah memajukan dan memelihara integrasi nasional dalam demokrasi. Untuk mengoperasikan konsep multikultur itu, berbagai model telah diintegrasikan ke dalam kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah dasar Amerika Serikat dan hasilnya dievaluasi. Demokrasi dan masyarakat madani memiliki hubungan kausal yang terikat satu sama lain.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan, baik secara individual maupun secara kebudayaan (Fay 1996; Jary dan Jary 1991; Watson 2000). Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat (termasuk juga masyarakat bangsa seperti Indonesia) dilihat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut (Reed 1997).

Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, seperti terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945 yang berbunyi: ‘kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah’. Meskipun sebagai sebuah konsep, multikulturalisme itu telah digunakan oleh pendiri bangsa Indonesia untuk mendesain kebudayaan bangsa Indonesia, bagi orang Indonesia masa kini multikulturalisme adalah sebuah konsep asing. Konsep multikulturalisme tidaklah dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman secara sukubangsa atau kebudayaan sukubangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain adalah demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai budaya dan etos, kebersamaan dalam perbedaan yang sederajat, sukubangsa, kesukubangsaan, kebudayaan sukubangsa, keyakinan keagamaan, ungkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budaya komuniti, dan konsep-konsep lainnya yang relevan (Fay 1996; Rex 1985; Suparlan 2002a).

4. Globalisasi

Dalam dunia yang dicirikan sebagai saling terhubung-terkait berskala global (global interconnectedness) Indonesia dihadapkan terus pada tantangan untuk merumuskan identitas kebudayaannya. Globalisasi yang membawa arus budaya global yang dikendalikan iklim kapitalisme dan neoliberalisme membawa sebuah kultur yang kekuatan dasarnya adalah kekuatan ekonomi dengan ekonomi uang yang menggeser ekonomi produksi. Hidup bersama yang dalam komunitas awal berdasar pada kreasi olah alam menjadi produk dan hasil kerja budaya kini telah digeser kendalinya dengan ekonomi uang atau moneter yang melintasi batas-batas pengendalian teritorial negara. Menurut Marshall McLuhan, dunia yang terhubungkan menjadi sebuah kampung global itu merupakan masyarakat dunia yang disatukan oleh kemajuan media komunikasi elektronik yang baru.

Ciri global dunia berikutnya ditunjuk oleh Immanuel Wallerstein yang melihat kebutuhan system dunia baru dengan konfigurasi ekonomi global dan relasi sosial yang baru. Ciri yang satu, globalisme lebih ditentukan oleh determinasi (penentuan-penentuan) teknologis, sedangkan yang kedua ditentukan oleh ekonomi capital uang (determinisme ekonomis). Globalisme yang bersekutu dengan jaringan pasar ekonomi global dan modal lalu di abad 20 mewujud dalam fenomena ‘global economic market’ pasar global dengan pembentukan-pembentukan pusat dagang dunia (WTC : World Trade Center) sindikat jaringan pasar dunia (global economic market networking and system) dengan rezim-rezim kekuasaan ekonomi baru dan teknologi komunikasi baru yang membuahkan globalisasi kebudayaan.

Globalisasi kebudayaan memperlihatkan bentuknya yang mengatur secara efektif ketundukan pada kebudayaan kapitalis dengan konsumerisme, dimana gaya hidup belanja terus menerus menunjukkan harga eksistensi manusia (I consume therefore I exist). Umumnya globalisasi menempatkan pemodal kuat dengan system jaringan teknologi kuat menjadi pemenang. Namun, seyogyanya tidak seluruh proses globalisasi perlu ditanggapi sebagai penundukan kultural belaka, tetapi direaksi aktif pula oleh kekuatan-kekuatan budaya lokal hingga membuahkan glokalisasi, yaitu proses bercampurnya pengaruh kultur global yang mecangkok secara menempel (hybriditasi) atau negosiasi pertemuan bentuk baru sebagian dari global, sebagian dari lokal (glokal), entah cangkok mencangkok system ekonominya, sosial atau kebudayaannya.

Berbagai dampak globalisasi adalah: (a) mengubah peta geografi yang berada di dalamnya; (b) mengubah peta cara hidup ekonomis, sosial, kultural karena jarak dipangkas dan serbuan info masuk ke media komunikasi ruang pribadi keluarga dan mempengaruhi dunia visual serta imaji anak-anak. (c) nilai proses menjadi kalah oleh cepat saji dan cepat hasil, sehingga lahir generasi-generasi jalan pintas dengan seluruh akibatnya pada kematangan olah pikir, olah rasa dan olah budi nurani.

5. Ketahanan Budaya

Perlu disadari bersama, bahwa diversitas budaya bangsa Indonesia merupakan anugerah yang perlu disyukuri. Namun diversitas budaya ini ternyata belum dikelola dengan baik, karena banyak upaya akuisisi yang dilakukan pemerintah asing terhadap budaya Indonesia. Demikian pula dengan otonomi daerah yang justru membuat kondisi sosial kemasyarakatan kita rentan untuk bercerai berai. Hal ini harus segera disadari, dan harus diyakini, jika tidak segera ditemukan formula yang tepat untuk mengatasinya maka sulit diharapkan kedaulatan bangsa ini beberapa tahun mendatang.

Pengaturan kepemilikan ekspresi budaya tradisional di dunia, memang belum diatur secara jelas. Kepemilikan terhadap suatu properti tertentu lebih mudah bila dikaitkan dengan konsep kekayaan intelektual, yang sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan konseptual tentang dasar kepemilikan atas properti tetapi hanya karena pengaturan kekayaan intelektual sudah lebih dulu ada dan mudah dalam proses penerapannya karena hanya menyangkut satu individu saja. Ide tentang kepemilikan kekayaan intelektual sendiri bersumber dari gagasan John Locke pada bukunya The second Treatise of Governance (1690) yang lahir sebagai akibat dari pemaksaan kepemilikan yang dilakukan raja atas aset rakyatnya. Oleh karena itu, dengan sifatnya yang berorientasi pada individu, ide kepemilikan pribadi tidaklah tepat jika dijadikan pijakan untuk melindungi kekayaan budaya disamping secara natural budaya bersifat komunal, dinamis, dan diturunkan dari generasi ke generasi.

Kepemilikan budaya, lebih tepat jika berdasar pada konsep kepemilikan kolektif bukan kepemilikan individu. Sehingga secara tegas dapat dikatakan, bahwa pengaturan kepemilikan atas ekpresi budaya yang didasarkan pada kepemilikan individu adalah tidak tepat dan menjadi salah kaprah apabila terus dilakukan. Pengaturan kepemilikan ekspresi budaya tradisional di Indonesia, sebagaimana terefleksikan dalam Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 pada kenyataannya tidak memuat batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi, bentuk perlindungan yang dilakukan, serta kewenangan regulator dalam mengatur penggunaan ekspresi budaya tradisional. Kesalahan ini seharusnya tidak dapat kita biarkan begitu saja, karena secara konseptual-pun Undang-Undang ini tidak sesuai. Sebuah tindakan nyata tentunya harus segera dilaksanakan.

Pada skala internasional isu tentang prosedur perlindungan ekspresi budaya tradisional sudah mulai ditangani serius oleh sebuah lembaga di bawah naungan PBB yang bertugas mengatur Kekayaan Intelektual dengan nama WIPO (World Intellectual Property Organization). Ketentuan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional WIPO ini mestinya memberi tantangan tersendiri bagi kita sebagai bangsa yang sangat bhinneka dalam hal etnisitas dan kekayaan ekspresi budayanya dalam hal ketahanan budaya nasional.

WIPO mengatur bahwa pemilik ekspresi budaya tradisional diserahkan pada Kustodian yaitu komunitas pemelihara dan pengembang ekspresi budaya tradisional. Ketentuan ini akan menghilangkan peran negara dalam realitas budaya nasional dengan mengkotak-kotakan penggiat budaya, yang dapat mengurangi terjadinya interaksi antar komunitas budaya dan menimbulkan ketidakpedulian terhadap ekspresi budaya tradisional komunitas budaya lain. Hal ini tentu akan menimbulkan sikap ketidakpedulian yang cenderung akan mendorong sifat chauvinistik kedaerahan dibanding sikap kebanggaan bersama sebagai satu bangsa. Hilangnya rasa kebanggaan budaya nasional yang terkotak menjadi kebanggaan budaya lokal dapat memicu pola disintegratif yang secara laten dapat merongrong rasa persatuan dan kesatuan yang justru akhir-akhir ini terasa sangat perlu kita bangkitkan sebagai bangsa.

Negara adalah pemegang kedaulatan tertinggi yang perlu secara tegas menyatakan posisinya dalam hal ketahanan budaya. Negara tak hanya berperan sebagai tentara penjaga garda atas kekayaan budaya kita tetapi juga sebagai pendorong majunya kreativitas perkembangan keragaman budaya ini. Sehingga diperlukan aturan yang mewajibkan penyerahaan hak kepemilikan ekspresi budaya tradisional kepada Negara, dengan harapan akan mampu menumbuhkan rasa kepemilikan bersama sehingga kita dapat terhindar dari proses disintegrasi bangsa. Negaralah yang akan melakukan tindakan perlindungan terhadap ekspresi budaya yang bersifat mengatur, menjaga dan mengembangkan ekspresi budaya tradisional sebagai bagian dari ketahanan nasional.

Kebudayaan Indonesia dalam kancah globalisasi ini dapat dikatakan mempunyai dua sisi, kebudayaan Indonesia yang sangat beragam dan sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan terjadi universalisasi dalam negeri akibat globalisasi. Dengan demikian untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak terjadi pengikisan dan kepudaran serta kemusnahan warisan budaya Indonesia diperlukan pengelolaan kebudayaan secara dinamis.

6. Industri Budaya 

Produk Industri Budaya itu meliputi antara lain benda-benda yang didalamnya terkandung unsur-unsur: teks (seperti pada buku, CD-Rom). Benda-benda produk Industri Budaya dapat mempunyai unsur-unsur substantif yang visual, auditif, dan kinetis. Disamping yang berupa benda-benda, Industri Budaya juga dapat memproduksikan jasa, misalnya yang berupa penataan acara (khususnya yang terstruktur dan berkala), seperti festival, pertunjukan, dan peragaan adat-istiadat. Posisi bangsa Indonesia dewasa ini terdesak dan terlanda oleh hasil-hasil Industri Budaya negara-negara maju, seperti produk-produk audio-visual (sinetron dan video-klip yang disiarkan melalui TV), maupun kemasan-kemasan rekaman (seperti VCD). Hasil budaya massa ini mempengaruhi produk dalam negeri, sehingga sejumlah hasil Industri Budaya dalam negeri pun pada hakikatnya merupakan tiruan dari budaya bangsa lain.

Industri Budaya nasional perlu dibela untuk dibangkitkan, dikuatkan dengan exposure yang lebih kokoh dan berwibawa. Potensi kreatif sesungguhnya cukup banyak tersedia di dalam bangsa Indonesia; yang kurang adalah dukungan sistem dan permodalan. Permasalahan keterdesakan budaya yang disebabkan oleh ketidakseimbangan produk dan pemasaran Industri Budaya impor dan dalam negeri ini harus diatasi secara sistemik. Dampak Industri Budaya perlu dikendalikan dan perlu disikapi dengan menggiringnya pada jalan yang akan membawa manfaat untuk masyarakat. Industri Budaya perlu diatur oleh negara agar dapat dikontrol dengan baik dan dapat memberikan kontribusi yang seimbang untuk kesejahteraan masyarakat. Negara berperan penting dalam hal ini karena negara memiliki kekuatan dari sisi hukum dan aturan.

Industri Budaya Indonesia di pasar nasional sendiri perlu dikembangkan dan dihidupkan dalam suatu suasana ekonomi-sosial-politik-budaya yang memungkinkannya berperan sebagai sarana untuk “pembentukan dan pemantapan aspek-aspek jatidiri bangsa.” Upaya pemberdayaan agar peranan tersebut dapat dijalankan memerlukan koordinasi antar sektor yang betul-betul diikat oleh satu visi, antara sektor-sektor kebudayaan, pendidikan, industri dan informasi. Negara perlu mengikuti dan memantau perkembangan di bidang industri budaya ini, karena efek industri budaya dewasa ini telah amat kuat terhadap pembentukan watak dan ketahanan budaya bangsa.

7. Desentralisasi

Penerapan konsep perubahan sistem pemerintah tentang otonomi daerah (desentralisasi) diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Seperti diuraikan dalam Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004, ada 3 bentuk pengertian desentralisasi, yaitu: (1) otonomi luas, kecuali 5 bidang yang tetap di bawah kewenangan Pusat (kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain); (2) otonomi di bidang tertentu secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah; dan (3) otonomi bertanggung jawab, yaitu berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Bertolak dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa kewenangan pengelolaan kebudayaan menjadi bagian dari kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahan, karena kebudayaan adalah salah satu “bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.” Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di suatu wilayah akan menjadi milik masyarakat di wilayah itu dan dijadikan acuan dalam menata kehidupannya. Oleh karena itu kebudayaan menjadi hak milik yang akan dipelihara dan dipertahankan serta diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Perubahan sistem itu mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan berkebudayaan bangsa karena perubahan sistem tidak hanya bersifat manajerial mengenai kekuasaan yang ada di pihak Pemerintah dan kewenangan di daerah tetapi juga berkaitan dengan masalah konsep, kebijakan dan strategi pemajuan kebudayaan. Selain itu juga terjadi perubahan dalam hal penyikapan terhadap keberadaan kebudayaan nasional dan kebudayaan suku bangsa, hubungan budaya antar daerah, serta hubungannya dengan budaya bangsa lain.

Masalah hubungan antara kebudayaan suku bangsa dengan kebudayaan bangsa bertambah menjadi tidak jelas setelah UUD 1945 diamandemen. Sebagaimana kita ketahui, seluruh Penjelasan dalam UUD yang lama dihapuskan termasuk penjelasan Pasal 32 yang berbunyi Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya”. Artinya kebudayaan nasional Indonesia atau kebudayaan bangsa pada hakikatnya adalah keseluruhan kebudayaan daerah yang telah berkembang di seluruh wilayah nusantara. Dalam hal ini tidak ada pemikiran untuk memilih dan menetapkan salah satu di antara ratusan budaya daerah untuk dijadikan budaya nasional. Semua kebudayaan daerah diberikan keleluasaan untuk tetap hidup serta ‘saling bersanding’ dalam kesetaraan dan ‘saling menghormati’ satu sama lain dalam perbedaan. Dengan dihapusnya kalimat penjelasan seperti dikutip di atas penataan posisi kebudayaan suku bangsa terhadap kebudayaan bangsa tidak lagi memiliki landasan secara konstitusional untuk mengatur hubungan itu.

8. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kebudayaan

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kebudayaan berarti melibatkan potensi masyarakat dan memberi tempat yang signifikan pada aktivitas mereka. Sejalan dengan makin menguatnya peran negara beberapa waktu yang lampau, potensi masyarakat pernah dianggap sebagai ancaman. Akibatnya secara umum terjadi kevakuman atau ketidakpedulian masyarakat luas akan hal-hal yang berkaitan dengan budaya. Situasi dan paradigma pembangunan yang pernah berjalan yang menekankan pada pentingnya pembangunan ekonomi mengatasi yang lain amat berperan dalam membentuk ketidakpedulian dan sekaligus ketidaktahuan masyarakat akan berbagai hal yang bersangkut paut dengan budaya dan peran utamanya sebagai salah satu sumber pembentukan identitas kemanusiaan dan salah satu media efektif dalam penyampaian nilai-nilai.

Sejak lama, masyarakat telah melakukan berbagai hal untuk memajukan atau mengembangkan kebudayaan nasional, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan dukungan nyata dalam pengelolaan sumber-sumber budaya. Kemitraan berbasis masyarakat didasarkan tidak hanya pada hak dan kewajiban masyarakat untuk turut mengembangkan kebudayaan nasional, dan tentu juga kebudayaan daerah, tetapi juga pada kenyataan fisik bahwa sumber-sumber budaya memang berasal dan berada dalam pengelolaan masyarakat/komunitas pemilik atau pendukung budaya yang bersangkutan. Masyarakat tempatan pemilik budaya juga yang paling mengetahui bagaimana pengelolaan tersebut dapat dilaksanakan dan sejauh mana mereka masih membutuhkannya. Masyarakat juga memiliki kekhasan masing-masing dalam memberi tanggapan terhadap lingkungan alam dan kehidupannya yang berbeda-beda tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan sekaligus juga mereka memberi tanggapan terhadap setiap perubahan yang datang. Di lain pihak, perubahan itu sendiri dan konteks sosial yang terbentuk dari tanggapan masyarakat terhadap alam dan kehidupannya mempengaruhi pembentukan kebudayaan Indonesia.

Dengan segala konsekuensinya, pemerintah harus berupaya membuka akses kemitraan dengan pihak masyarakat. Dalam membangun kemitraan ini perlu dikembangkan sikap saling terbuka dan relasi yang terbentuk adalah pemahaman untuk bekerja sama dalam posisi saling memberi. Di samping itu, peran pemerintah diperlukan dalam menciptakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat luas, khususnya pihak pelaku industri/pengusaha. Secara bertahap hendaknya peran pemerintah dan pengusaha/pemilik industri dapat ditingkatkan dan mengatasi peran lembaga asing dalam mendukung peran masyarakat memajukan kebudayaan. Pemerintah diharapkan membuka peluang seluas-luasnya, memfasilitasi, dan bekerja sama dalam melakukan program dan kegiatan-kegiatan bersama lembaga swasta atau masyarakat.

BAB III

INVENTARISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebudayaan antara lain:

A. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (SELANJUTNYA DISEBUT UUD 1945)

Masyarakat atau komunitas adat merupakan suatu realitas sosial yang berkaitan dengan proses asal-usul dan munculnya suatu komunitas bangsa. Masyarakat ini berasal dari sejumlah individu yang tinggal di wilayah tertentu dengan sistem nilai (value system) tertentu yang mengatur pola-pola interaksi antar individu anggota komunitas. Pengakuan dan penghormatan terhadap komunitas adat tersebut diatur dalam beberapa pasal dalam konstitusi, antara lain:

1. BAB VI tentang Pemerintah Daerah, Pasal 18B ayat (2), menyebutkan bahwa ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.”

2. BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28C, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.”

3. BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28I ayat (3), menyebutkan bahwa ”identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.”

4. BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 32 ayat (1), menyebutkan bahwa ”Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dalam mengembangkan nilai-nilai budayanya,” sedangkan pada ayat (2) menyebutkan bahwa ”Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.”

B. UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1992 TENTANG BENDA CAGAR BUDAYA

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dapat dilihat bahwa pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada Pasal 32 UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1988 tentang Garis‑garis Besar Haluan Negara yang menegaskan bahwa “Kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai‑nilai luhur bangsa, harus dipelihara, dibina, dan dikembangkan guna memperkuat penghayatan dan pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa, mempertebal rasa harga diri dan kebanggaan nasional, memperkokoh jiwa persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita‑cita bangsa di masa depan.” Melalui amanat ini maka Pemerintah berkewajiban untuk mengambil segala langkah dalam usaha memajukan kebudayaan bangsa termasuk salah satunya adalah menyusun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ini.

Tujuan dari Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 2 yaitu: ”Perlindungan benda cagar budaya dan situs bertujuan melestarikan dan memanfaatkannya untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia.” Sedangkan lingkup dari Undang-Undang ini diatur dalam Pasal 3 yang meliputi benda cagar budaya, benda yang diduga benda cagar budaya, benda berharga yang tidak diketahui pemiliknya, dan situs.

Undang-Undang ini hanya mengatur hal-hal yang terkait dengan perlindungan benda cagar budaya yang merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sejauh peninggalan sejarah merupakan benda cagar budaya maka demi pelestarian budaya bangsa, benda cagar budaya harus dilindungi dan di lestarikan. Oleh karena itu melalui Undang-Undang ini, benda cagar budaya perlu dikuasai oleh Negara bagi pengamanannya sebagai milik bangsa. Selain itu yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah hal yang terkait dengan pelaksanaan tindakan penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap benda cagar budaya tersebut.

C. UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 

Suatu sistem merupakan keterkaitan sejumlah unsur dalam pola hubungan tertentu. Masing‑masing unsur memiliki fungsi dan karakteristik yang spesifik. Melalui ikatan interaksinya, semua unsur dalam keseluruhan yang utuh saling mengisi dan memperkuat serta saling mengendalikan untuk mendukung pencapaian misi atau tujuan dari sistem itu. Berdasarkan konsiderans dan beberapa pasal dalam undang-undang ini, Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi diperlukan untuk menumbuhkembangkan dan membentuk pola hubungan yang saling memperkuat antara unsur penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam satu keseluruhan yang utuh untuk memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang ini dinyatakan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 bermanfaat untuk:

Memberikan landasan hukum bagi pertumbuhan semua unsur kelembagaan yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif;

Menggalakkan pembentukan jaringan yang menjalin hubungan interaktif semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kapasitas dan kemampuannya dapat bersinergi secara optimal;

Mengikat semua pihak, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berperan serta secara aktif.

Keterkaitan ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis dengan kebudayaan, dapat dilihat dari pengertian “ilmu pengetahuan dan teknologi yang strategis” yaitu berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki keterkaitan yang luas dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara menyeluruh, atau berpotensi memberikan dukungan yang besar bagi kesejahteraan masyarakat, kemajuan bangsa, keamanan dan ketahanan bagi perlindungan negara, pelestarian fungsi lingkungan hidup, pelestarian nilai luhur budaya bangsa, serta peningkatan kehidupan kemanusiaan.

Undang-Undang ini juga menegaskan jaminan pemerintah dalam melindungi kearifan lokal dan nilai budaya asli masyarakat sebagaimana tertuang dalam Pasal 23 ayat 2 yakni “Pemerintah menjamin perlindungan bagi pengetahuan dan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, serta kekayaan hayati dan nonhayati di Indonesia.” Namun pasal ini tidak disertai penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kearifan lokal, nilai budaya asli masyarakat, kekayaan hayati dan nonhayati.

D. UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA 

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk seni dan budaya itu sendiri, melainkan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan potensi nasional dan sumber dari karya intelektual yang perlu dilindungi oleh undang‑undang. Kekayaan seni dan budaya yang dilindungi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

Beberapa pengertian penting dalam undang-undang ini antara lain:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan‑pembatasan menurut peraturan perundang‑undangan yang berlaku. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak Terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama‑sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Ciptaan yang dilindungi dalam undang-undang ini adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;

ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;

arsitektur;

peta;

seni batik;

fotografi;

sinematografi;

terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, data base, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Berkaitan dengan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui, undang-undang ini mengatur sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya.

(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah tersebut.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan dari ayat (2) pasal tersebut, yakni sebagai berikut:

Dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut. Folklor dimaksudkan sebagai sekumpulan Ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai‑nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun, termasuk:

cerita rakyat, puisi rakyat;

lagu‑lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;

tari‑tarian rakyat, permainan tradisional;

hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran‑ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

E. UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

 

Hal yang melatarbelakangi pembentukan Undang-undang ini adalah adanya amanat dari perubahan UUD 1945. Dalam Pembukaan UUD 1945 juga secara jelas menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berangkat dari hal tersebut Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata nasional yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua WNI berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Salah satu misi dengan adanya visi tersebut adalah meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Sedangkan dengan visi dan misi yang baru tersebut memerlukan strategi tertentu antara lain adalah pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia, pemberdayaan masyarakat, dan pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat.

Beberapa pengertian penting dalam undang-undang ini antara lain:

Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapatdilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

Adapun fungsi dari pendidikan nasional adalah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sedangkan dalam BAB III tentang Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (5) menyebutkan bahwa:

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.

Arti pendidikan multimakna disini adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.

Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

Prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat.

Dalam Pasal 5 Ayat (3) menyebutkan “Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.” Namun dalam pasal ini tidak dijelaskan apakah pendidikan yang diberikan terdapat unsur muatan lokal atau tidak. Terkait hal “Pendidikan Layanan Khusus”  diatur dalam Pasal 32 dan didelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22 mengatur mengenai universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. Dalam UU ini juga diatur mengenai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dengan bahasa daerah apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau ketrampilan tertentu.

F. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 84 TAHUN 1999 TENTANG PEMANFAATAN SENI DAN BUDAYA

Keputusan Presiden ini menekankan pemanfaatan seni dan budaya untuk meningkatkan upaya pengembangan kepariwisataan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan seni dan budaya dilaksanakan dengan menampilkan dan memasarkan seni dan budaya yang potensial baik dilakukan di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia, antara lain melalui kegiatan pertunjukan dan promosi/pameran seni dan budaya. Pelaksanaan pemanfaatan seni dan budaya dilakukan dengan dukungan:

Sarana dan prasarana

Dilaksanakan melalui pengadaan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana seni dan budaya yang memadai.

Kemudahan

Dilaksanakan melalui pemberian keringanan dan bantuan pelayanan di bidang perpajakan, bea masuk, keimigrasian, perizinan, dan bidang lain berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan seni dan budaya

Sumber daya manusia

Dilaksanakan melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang seni dan budaya.

Pemanfaatan seni dan budaya dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan/atau masyarakat. Selain memberikan dukungan pemanfaatan seni dan budaya, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan pemanfaatan seni dan budaya daerahnya.

Pelaksanaan dan pengendalian pemanfaatan seni dan budaya dikoordinasikan oleh Menteri yang lingkup tugasnya di bidang Pariwisata, Seni dan Budaya dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri terkait. Koordinasi tersebut meliputi penyusunan kebijaksanaan dan program pemanfaatan seni dan budaya. Dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijaksanaan dan program tersebut, masyarakat profesi seni dan budaya dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang seni dan budaya dapat diikutsertakan.

Keputusan Presiden ini menegaskan bahwa kegiatan pertunjukan dan pameran seni dan budaya di luar wilayah negara Republik Indonesia dilakukan atas dasar persetujuan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, benda-benda seni dan budaya yang ditampilkan melalui kegiatan pameran di luar wilayah negara Republik Indonesia dapat dipasarkan kecuali benda-benda cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

G. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION FOR THE SAFEGUARDING OF THE INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE (KONVENSI UNTUK PERLINDUNGAN WARISAN BUDAYA TAKBENDA)

Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda) disetujui pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam Konferensi Umum UNESCO (Organisasi Perserikatan Bangsa‑bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan) yang diselenggarakandi Paris, Perancis.

Konvensi ini mengakui bahwa warisan budaya takbenda sebagai sumber tenaga utama keanekaragaman budaya merupakan suatu yang penting dan menjadi bagian dalam pembangunan berkelanjutan. Berbagai komunitas, khususnya komunitas adat, kelompok‑kelompok dan perorangan sangat berperan dalam menghasilkan, melindungi, memelihara, dan menciptakan kembali warisan budaya takbenda sehingga membantu memperkaya keanekaragaman budaya serta kreativitas manusia. Namun proses globalisasi dan transformasi sosial juga menimbulkan ancaman serius yang dapat mengakibatkan kemerosotan, kepunahan dan kehancuran warisan budaya takbenda. Dalam konvesi ini ditegaskan perlunya membangun kesadaran yang lebih luas, khususnya di kalangan generasi muda, mengenai arti penting warisan budaya takbenda serta perlindungannya.

Tujuan Konvensi ini adalah:

melindungi warisan budaya takbenda;

memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya takbenda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;

meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional mengenai pentingnya warisan budaya takbenda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut; dan

memberikan kerja sama dan bantuan internasional.

Dalam konvensi ini terdapat beberapa pengertian/konsep penting yang berkaitan dengan kebudayaan, antara lain:

Warisan budaya takbenda

Warisan budaya takbenda adalah berbagai praktek, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta instrumen‑instrumen, obyek, artefak dan lingkungan budaya yang terkait meliputi berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka.

Warisan budaya takbenda ini, diwariskan dari generasi ke generasi, secara terus‑menerus diciptakan kembali oleh berbagai komunitas dan kelompok sebagai tanggapan mereka terhadap lingkungannya, interaksi mereka dengan alam, serta sejarahnya, dan memberikan mereka makna jati diri dan keberlanjutan, untuk memajukan penghormatan keanekaragaman budaya dan kreatifitas manusia.

Warisan budaya takbenda diwujudkan antara lain di bidang‑bidang sebagai berikut:

tradisi dan ekspresi lisan, termasuk bahasa sebagai wahana warisan budaya takbenda;

seni pertunjukan;

adat istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan‑perayaan;

pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan

kemahiran kerajinan tradisional.

Perlindungan

Perlindungan adalah tindakan‑tindakan yang bertujuan memastikan kelestarian warisan budaya takbenda, termasuk identifikasi, dokumentasi, penelitian, preservasi, perlindungan, pemajuan, peningkatan, penyebaran, khususnya melalui pendidikan, baik formal maupun nonformal, serta revitalisasi berbagai aspek warisan budaya tersebut.

Perlindungan warisan budaya takbenda pada tingkat nasional ditekankan pada tiga hal pokok yakni:

Identifikasi dan inventarisasi;

Pengembangan dan Promosi; dan

Pendidikan, peningkatan kesadaran, dan pembangunan kapasitas.

Berkaitan dengan hal tersebut, konvensi ini mewajibkan negara pihak antara lain untuk:

Mengidentifikasi dan menentukan berbagai elemen warisan budaya takbenda yang berada di wilayahnya, dengan mengikutsertakan berbagai komunitas, kelompok maupun Lembaga Sosial Masyarakat terkait;

Menyusun, satu atau lebih inventaris warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya dan dimutakhirkan secara regular;

Menyetujui kebijakan umum yang bertujuan mempromosikan fungsi warisan budaya takbenda dalam masyarakat, dan mengintegrasikan perlindungan warisan tersebut dalam program‑program perencanaan;

Menunjuk atau membentuk satu atau lebih badan‑badan yang memiliki kompetensi untuk perlindungan warisan budaya takbenda yang ada di wilayahnya;

Mendorong studi ilmiah, teknik dan seni serta metodologi penelitian, dengan tujuan untuk perlindungan efektif warisan budaya takbenda, khususnya warisan budaya takbenda yang terancam;

Menerapkan tindakan-tindakan hukum, teknik, administratif dan keuangan yang tepat yang bertujuan untuk:

mendorong penciptaan atau penguatan lembaga‑lembaga pelatihan di bidang manajemen warisan budaya takbenda dan penyebaran warisan tersebut melalui forum‑forum dan ruang yang dimaksudkan untuk pertunjukan atau ekspresi warisan budaya takbenda dimaksud;

memastikan akses warisan budaya takbenda dengan menghormati adat istiadat yang mengatur akses pada bagian‑bagian spesifik warisan tersebut;

mendirikan lembaga‑lembaga dokumentasi warisan budaya takbenda dan memfasilitasi akses lembaga‑lembaga tersebut.

Memastikan pengakuan, penghormatan dan peningkatan warisan budaya takbenda dalam masyarakat, khususnya melalui:

program‑program pendidikan, peningkatan kesadaran dan informasi, yang ditujukan kepada masyarakat, khususnya generasi muda;

program‑program pendidikan dan pelatihan di kalangan berbagai komunitas dan kelompok yang berkepentingan;

kegiatan‑kegiatan pembangunan kapasitas untuk perlindungan terhadap warisan budaya takbenda, khususnya manajemen dan penelitian ilmu pengetahuan; dan

sarana penyebaran pengetahuan nonformal.

Menjaga agar masyarakat mendapatkan informasi mengenai bahaya yang mengancam warisan tersebut, dan kegiatan‑kegiatan yang dilaksanakan berkaitan dengan Konvensi ini;

Memajukan pendidikan untuk perlindungan lingkungan alami dan tempat‑tempat bersejarah yang keberadaannya diperlukan untuk mengekspresikan warisan budaya takbenda.

Konvensi juga mewajibkan Negara Pihak berusaha memastikan kemungkinan seluas‑luasnya keikutsertaan berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang menciptakan, memelihara, dan menyebarkan warisan budaya tersebut dan melibatkan mereka secara aktif dalam manajemennya. Konvensi ini juga mengatur mengenai perlindungan warisan budaya takbenda pada tingkat internasional, kerja sama dan bantuan internasional, dana warisan budaya takbenda.

Selain mengesahkan Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), Peraturan Presiden ini memuat Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 26 ayat (2) Konvensi. Berdasarkan pernyataan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia tidak terikat pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Konvensi mengenai pembayaran dana/iuran.

H. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 52 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN NILAI SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT

Hal yang melatarbelakangi ditetapkannya peraturan menteri ini adalah bahwa adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanaatkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehingga upaya pelestarian dan pengembangan perlu dilakukan sesuai dengan karakteristik dari masyarakat adat.

Dasar yuridis yang melandasi peraturan menteri ini adalah peraturan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, yaitu:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri.

Dalam peraturan peralihannya, dengan berlakunya peraturan menteri ini, maka semua kebijakan daerah yang mengatur tentang pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat disesuaikan berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri ini paling lambat satu tahun sejak ditetapkan (ditetapkan tahun 2007).

Beberapa pengertian dalam peraturan menteri ini yang dapat dikaitkan dengan kebudayaan antara lain:

Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembng mengikuti perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.

Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.

Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar alah mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai hasil karya mereka.

Pranata adalah aturan-aturan yang dibakukan oleh masyarakat atau suatu lembaga sehingga mengikat bagi masyarakat dan anggotanya.

Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan dengan:

Konsep dasar, meliputi:

a. pengakomodasian keanekaragaman lokal untuk memperkokoh kebudayaan nasional;

penciptaan stabilitas nasional, di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, agama maupun pertahanan dan keamanan nasional;

menjaga, melindungi dan membina adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;

penumbuhkembangan semangat kebersamaan dan kegotongroyongan;

partisipasi, kreatifitas, dan kemandirian masyarakat;

media menumbuhkembangkan modal sosial; dan

terbentuknya komitmen dan kepedulian masyarakat yang menjunjung tinggi nilai sosial budaya.

Program dasar, meliputi:

penguatan kelembagaan, terdiri dari:

perencanaan;

pengorganisasian;

administrasi dan operasional; dan

pengawasan.

peningkatan sumber daya manusia, dengan cara:

fasilitasi secara berjenjang kepada aparatur di daerah;

pengembangan kapasitas aparatur pusat dan daerah dalam penyusunan program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat;

sosialiasi program dan kebijakan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah; dan

internalisasi program dan kebijakan berbasis budaya masyarakat kepada aparat pemerintah pusat dan daerah.

pemantapan ketatalaksanaan, dilaksanakan melalui:

metode peningkatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia dan tatalaksana pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat;

prosedur dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat; dan

mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Strategi pelaksanaan, meliputi:

identifikasi nilai-nilai budaya yang masih hidup dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan;

penyusunan langkah-langkah prioritas;

pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima oleh masyarakat;

pelembagaan forum-forum aktualisasi adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dalam even-even strategis daerah dan masyarakat;

pengembangan/pembentukan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerjasama antar kelembagaan adat istiadat di masing-masing kabupaten/kota maupun lintas daerah dan pengembangan jaringan kerjasama lintas pelaku;

pengembangan model koordinasi antara pemerintah daerah dengan kelembagaan adat istiadat yang bersifat berkelanjutan;

pengembangan, penyebarluasan dan pemanfaatan nilai sosial budaya masyarakat;

pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif dalam masyarakat; dan

internalisasi nilai sosial budaya esensial yang ada dan mentransformasikan menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju terciptanya masyarakat madani.

Berkaitan dengan hal pemberdayaan masyarakat, dalam rangka fasilitasi dan pembinaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai lokal budaya masyarakat, dapat dibentuk Kelompok Kerja di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Untuk pelaksanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai lokal budaya masyarakat, dapat dibentuk Satuan Tugas (Satgas) di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Dalam peraturan menteri ini ditegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dilaksnakan secara koordinatif dan terpadu dengan program pemberdayaan masyarakat yang ada dengan prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang ada dan berkembang di masyarakat.

Beberapa pihak yang terkait dengan pembinaan dan pengawasan yaitu:

Menteri Dalam Negeri mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan secara nasional atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Gubernur mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas kabupaten/kota atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Bupati/Walikota mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. Bupati/Walikota dapat melimpahkan kepada Camat untuk mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan lintas desa/kelurahan atas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat.

Dalam peraturan menteri ini juga diatur mengenai pelaporan pelestarian. Pelaporan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat pusat. Pelaporan tersebut, meliputi:

bentuk kegiatan;

tujuan dan sasaran kegiatan;

frekuensi kegiatan;

peserta kegiatan;

fasilitator kegiatan;

prasarana dan sarana yang diperlukan; dan

kendala yang dihadapi dan strategi pemecahan masalah.

Pelaporan tersebut dilakukan secara berkala setiap 4 (empat) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Berdasarkan laporan tersebut, dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan sampai dengan tingkat pusat. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut menjadi bahan pembinaan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Berkaitan dengan pendanaan, pendanaan pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat bersumber dari:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Swadaya masyarakat; dan

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV

LANDASAN PEMBENTUKAN RUU KEBUDAYAAN

A. VISI INDONESIA MASA DEPAN

Kebudayaan merupakan identitas suatu bangsa yang dapat membedakan antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Identitas budaya merupakan suatu perangkat konsep dan nilai-nilai yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan, antar- sesama manusia, serta antara manusia dan alam semesta. Hubungan ini, terus mengalami perubahan tata nilai akibat adanya interaksi antarbudaya dan bangsa Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan bidang kebudayaan ini.

Pembangunan karakter bangsa membutuhkan kerja keras yang persisten dan konsisten agar dapat mengatasi semua persoalan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sinergi segenap komponen bangsa dalam melanjutkan pembangunan karakter bangsa terus diperkuat dalam rangka mewujudkan bangsa yang berkarakter, maju, berdaya saing, dan mewujudkan bangsa Indonesia yang bangga terhadap identitas nasional yang dimiliki, seperti nilai budaya dan bahasa.

Revitalisasi dan reaktualisasi nilai budaya serta pranata sosial kemasyarakatan merupakan upaya yang perlu dilakukan. Oleh karena itu, pengembangan dan pembinaan kebudayaan nasional diarahkan untuk mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa melalui: (1) aktualisasi nilai-nilai budaya bangsa dan penguatan ketahanan budaya dalam menghadapi derasnya arus budaya global; (2) peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengapresiasi pesan moral yang terkandung pada setiap kekayaan dan nilai-nilai budaya bangsa; serta (3) mendorong kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan kekayaan budaya.

Bangunan Indonesia Baru dari hasil reformasi yang diharapkan adalah sebuah ‘masyarakat multikultural Indonesia’ yang bercorak ‘masyarakat majemuk’ (plural society). Corak masyarakat Indonesia yang ‘bhinneka tunggal ika’ bukan lagi keanekaragaman sukubangsa dan kebudayaannya, melainkan keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Dalam upaya ini harus dipikirkan adanya ruang-ruang fisik dan budaya bagi keanekaragaman kebudayaan yang ada setempat pada tingkat local, atau pada tingkat nasional serta berbagai corak dinamikanya. Upaya ini dapat dimulai dengan pembuatan pedoman etika dan pembakuannya sebagai acuan bertindak, sesuai dengan adab dan moral dalam berbagai interaksi yang terserap dalam hak dan kewajiban pelakunya dalam berbagai struktur kegiatan dan manajemen.

Hal ini disadari betul oleh para founding father kita, sehingga mereka merumuskan konsep multikulturalisme ini dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika.” Sebuah konsep yang mengandung makna yang luar biasa. Baik makna secara eksplisit maupun implisit. Secara eksplisit, semboyan ini mampu mengangkat dan menunjukkan akan keanekaragaman bangsa kita. Bangsa yang multikultural dan beragam, akan tetapi bersatu dalam kesatuan yang kokoh. Selain itu, secara implisit “Bhineka Tunggal Ika” juga mampu memberikan semacam dorongan moral dan spiritual kepada bangsa indonesia, khusunya pada masa-masa pasca kemerdekaan untuk senantiasa bersatu melawan ketidakadilan para penjajah. Walaupun berasal dari suku, agama dan bahasa yang berbeda.

Melihat Indonesia dari segi geografis, demografis, dan ekonomi, kita akan menemukan Indonesia tampak seperti sebuah perahu besar yang “penumpangnya”nya begitu padat dan beragam. Indonesia terdiri dari sekitar 13 ribu gugusan pulau besar dan kecil yang didiami penduduk lebih dari 220 juta jiwa dengan sekitar 200 etnis yang berbeda, membuat Indonesia menjadi negara keempat terbanyak penduduknya di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. sikap hidup yang penuh harapan akan kehidupan di masa depan yang cemerlang. Kita bangun tekad untuk memelihara apa-apa yang baik dari masa lalu Indonesia, dan mengambil serta menemukan yang baru yang lebih baik di masa kini dan akan datang.

Membangun Masa Depan Indonesia terdapat dua hal yang sangat fundamental, yaitu grand solidarity, rasa kebersamaan untuk membangun bangsa, dan grand reality, sebuah realitas agung sebagai sebuah bangsa yang demikian besar dan kaya. Makna grand reality dalam konteks masa kini berarti usaha menyejahterakan rakyat, mempertinggi tingkat kecerdasan anak bangsa, menjaga martabat bangsa, menciptakan rasa aman, dan memberikan hak-hak rakyat berdasarkan rasa keadilan.

Ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dalam membangun masa depan Indonesia, yaitu pertama, mengidentifikasi dan menyeleksi nilai-nilai unggul apa saja yang dapat kita kembangkan. Kedua, menciptakan interaksi yang sehat dalam masyarakat yang kita diami sehingga nilai-nilai unggul itu terwujud. Ketiga, menanggapi segala persoalan yang muncul secara proaktif, bukan reaktif atau represif, sehingga kita bisa menepis berbagai potensi kekerasan dimulai dari diri kita sendiri demi mewujudkan kedamaian antar sesama manusia.

Nilai keindonesiaan dibangun dengan bersumber dari berbagai kebudayaan daerah yang ada. Dalam proses dialogis berbagai kebudayaan itu akan ditemukan keindonesiaan yang lebih utuh. Kebudayaan itu berbasis pada nilai yang mengutamakan kehidupan dan kemanusiaan. Kebudayaan merupakan ruang hidup masyarakat untuk memaknai hidup, memberi arti sosialitasnya dan identitas diri dalam upaya saling memperkaya, saling hormat dan beradab, serta adilnya kemanusiaan. Kelokalan tidak dapat disangkal. Dalam tradisi kemajemukan, kelokalan merupakan salah satu hal nilai yang perlu diasah.

B. LANDASAN FILOSOFIS

Kebudayaan dapat dipahami sebagai suatu sistem ide/gagasan yang dimiliki suatu masyarakat lewat proses belajar dan dijadikan acuan tingkah laku dalam kehidupan sosial bagi masyarakat tersebut. Sistem budaya merupakan seperangkat pengetahuan yang meliputi pandangan hidup, keyakinan, nilai, norma, aturan, hukum yang diacu untuk menata, menilai, dan menginterpretasikan benda dan peristiwa dalam berbagai aspek kehidupan. Nilai-nilai yang menjadi salah satu unsur sistem budaya, merupakan konsepsi abstrak yang baik dan bernilai dalam kehidupan, yang kemudian menjadi pedoman tertinggi bagi kelakuan dalam hidup bermasyarakat. Bertitik tolak dari pemahaman tersebut, konsep kebudayaan Indonesia yang dibangun mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur, sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah taqwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah, sebagaimana sifat/ciri khas kebudayaan suatu bangsa Indonesia (Junus Melalatoa, 1997, 102). Konsep kebudayaan Indonesia ini kemudian diikat dalam satu konsep persatuan dan kesatuan bangsa yaitu konsep Bhineka Tunggal Ika.

Munculnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 merupakan suatu kesadaran akan perlunya mewujudkan perbedaan sekaligus dimaksudkan untuk membina persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajah Belanda. Sumpah Pemuda ini merupakan cikal bakal munculnya wawasan kebangsaan Indonesia. Multikulturalisme ini tetap dijunjung tinggi pada waktu persiapan kemerdekaan, yang dapat dilihat antara lain dalam sidang-sidang BPUPKI. Terlihat bahwa para pendiri republik ini sangat menghargai pluralisme dan perbedaan (multikulturalisme), baik dalam konteks sosial maupun politik. Pencoretan “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta dapat dipahami dalam konteks menghargai sebuah multikulturalisme dalam arti luas.

Pancasila seharusnya mampu (1) mengakomodasi seluruh kepentingan kelompok sosial yang multikultural, multietnis, dan agama; (2) terbuka; (3) memberikan ruang terhadap berkembangannya ideologi sosial politik yang pluralistik. Pancasila adalah ideologi terbuka dan tidak boleh mereduksi pluralitas ideologi sosial-politik, etnis dan budaya. Melalui Pancasila seharusnya bisa ditemukan sesuatu sintesis harmonis antara pluralitas agama, multikultural, kemajemukan etnis budaya, serta ideologi sosial politik, agar terhindar dari segala bentuk konflik yang hanya akan menjatuhkan martabat kemanusiaan itu.

Secara konstitusional negara Indonesia dibangun untuk mewujudkan dan mengembangkan bangsa yang religius, humanis, bersatu dalam kebhinnekaan. Demokratis dan berkeadilan sosial, belum sepenuhnya tercapai. Konsekwensinya ialah keharusan melanjutkan proses membentuk kehidupan sosial budaya yang maju dan kreatif; memiliki sikap budaya kosmopolitan dan pluralistik; tatanan sosial politik yang demokratis dan struktur sosial ekonomi masyarakat yang adil dan bersifat kerakyatan.

Secara garis besar, etika (ethics) dapat dilihat sebagai pedoman yang berisikan aturan-aturan baku yang mengatur tindakan-tindakan anggota masyarakat. Dalam RUU ini akan terserap prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mendukung dan menjamin berkembangnya nilai-nilai moral yang diarahkan pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang bermartabat, adil, makmur, aman, dan sejahtera.

C. LANDASAN SOSIOLOGIS

Konsep Indonesia mengacu kepada konsep bangsa negara/nation-state, merupakan konsep yang berada diantara konsep negara dan masyarakat. Konsep bangsa dibangun atas dasar rasa identitas komunal yang mempunyai sejarah tradisi yang relatif sama dan berelemen utama kebudayaan, yang mendiami unit geografi yang teridentifikasikan/disepakati bersama (David Robertson, 1993: 331). Sedangkan nation-state mengacu kepada konteks, bahwa unit geografi area tertentu merupakan tanah air bagi orang-orang yang mengidentifikasikan dirinya sebagai komunitas, karena mempunyai kebudayaan, sejarah, dan mungkin bahasa serta karakter etnik, yang dibangun oleh sistem politik (David Robertson, 1993:332). Dalam nation-state ini, konsep kesepakatan mengacu kepada kesepakatan yang bersifat politis. Sebagai suatu bangsa-negara, Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan bersama masyarakat yang berdiam dari Sabang hingga Merauke. Sesuatu yang menjadi daya perekat kesatuan bangsa Indonesia adalah keseluruhan faktor-faktor teritorial, etnik dan budaya (Usman Pelly, 1998: 31). Masyarakat Indonesia disatukan oleh semangat kebangsaan Indonesia ketika merebut kemerdekaan, hingga kemudian merdeka. Semangat kebangsaan yang bersifat obyektif (kewilayahan, sejarah, dan struktur ekonomi) dan subyektif (kesadaran, kesetiaan, dan kemauan) ada dalam diri etnik-etnik tersebut. Semangat kebangsaan itu lalu berfluktuatif dengan keadaan kondisi Indonesia dari masa ke masa (Usman Pelly, 1998: 30-31).

Indonesia sebagai bangsa, yang mengacu kepada sejarah, kebudayaan, bahasa, dan karakter etnik yang relatif sama mulai diperdebatkan kembali. Fenomena ini muncul sebagai akibat rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat etnik-etnik tertentu. Rasa ketidakadilan ini kemudian berujung kepada konflik-konflik sosial antar etnik (Parsudi Suparlan, 1999: 8-17). Rasa ketidakadilan tersebut memunculkan keinginan etnik-etnik tersebut untuk melepaskan diri dari kesepakatan mereka untuk berbangsa dan bernegara yang sama, yaitu Indonesia.

Konsep-konsep kesatuan nasional, integrasi bangsa, dan kebudayaan nasional disiapkan untuk mengatasi kemungkinan konflik yang bersumber dari kebudayaan etnik/daerah. Perkembangan konsep-konsep ini, cenderung menjadi distingtif dan defensif kepada keanekaragaman budaya etnik yang ada di Indonesia, demi kepentingan para elite, stabilitas politik dan ekonomi (Ignas Kleden, 1987: 155-167). Ketika muncul dominasi oleh etnis tertentu, maka yang terjadi kemudian semakin mengentalnya proses pembentukan konstruksi budaya Indonesia yang bersifat etnis tertentu juga. Nilai-nilai budaya yang diacu juga berubah, dari nilai-nilai yang dipedomani bersama oleh etnis-etnis di Indonesia, bergerak ke nilai-nilai budaya tertentu yang menjadi acuan para elite. Simbol-simbol budaya tersebut menjadi nilai-nilai penting yang harus diacuh oleh masyarakat Indonesia.

Persoalan yang mengemuka dewasa ini adalah nilai-nilai yang dibagi bersama yang dianggap sebagai perekat dan pengikat bangsa tidak lagi mempunyai batas yang jelas (Irwan Abdullah, 1999: 11-13). Nilai-nilai yang dibagi bersama menjadi nilai-nilai yang sifatnya universal antaretnis bahkan antarbangsa, sesuai dengan konteks dan setting sosial yang berbeda. Oleh karena itu, perubahan sosial perlu diarahkan dengan membentuk nilai-nilai dalam masyarakat yang mengarah kepada konsep-konsep demokrasi, HAM, partisipatif, egaliter, lokalitas, kemandirian, dan gender. Masyarakat tersebut adalah bentuk masyarakat Indonesia yang dinterpretasikan sebagai sebuah masyarakat etis dan masyarakat berbudaya.

D. LANDASAN YURIDIS

Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Beranjak dari amanat tersebut, pemerintah sebagai kepanjangan tangan dari negara berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya dalam memajukan kebudayaan. Disamping itu pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga, serta berperan aktif untuk pengembangan kebudayaan secara dinamis dengan memperhatikan kewajiban dari masyarakat.

Terkait dengan hal tersebut, permasalahan kebudayaan juga merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi. Pasal 28 C UUD 1945 menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Sedangkan Pasal 28 E UUD 1945 menyebutkan:

Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Adapun Pasal 28 F UUD 1945 menyebutkan: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Selanjutnya Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 menyebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Dewasa ini masalah kebudayaan telah diatur dalam berbagai beraturan perundang-undangan, antara lain:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata

Dalam Undang undang tersebut diatur hal yang berkaitan dengan daya tarik wisata yang termasuk di dalamnya keragaman obyek wisata yang dapat berupa lingkungan dan peristiwa alam dan budaya, benda peninggalan sejarah dan purbakala, ilmu pengetahuan dan teknologi, ritual keagamaan serta pertunjukan yang menjadi sasaran atau kunjungan wisata.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 UU tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan ”pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.” Dengan kata lain, pendidikan dan kebudayaan berkaitan erat satu sama lain karena akhirnya pendidikan merupakan proses pembudayaan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang ini mengatur penyelenggaraan, alat, perangkat, jaringan, jasa, pemanfaatan dan pengelolaan telekomunikasi. Dalam RUU Kebudayaan, akan melengkapi undang-undang ini untuk mencegah ekses dan dampak negatif dari kemajuan teknologi komunikasi diatur yang dapat menimbulkan ekses terhadap eksistensi kebudayaan Indonesia, karena dapat dengan mudah terakses langsung dalam ruang pribadi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya

Undang-Undang ini pada intinya mengatur tentang perlindungan tentang benda cagar budaya sebagai kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Dalam Undang-Undang ini diatur hal yang berkenaan dengan hak cipta berkaitan dengan hak bagi setiap orang maupun kelompok untuk berekspresi dan berkreasi dalam melahirkan karya baru sebagai hasil inovasi dan adaptasi budaya.

Keberadaan undang-undang tersebut mengatur secara sektoral permasalahan di bidangnya yang merupakan subsistem dari bidang kebudayaan. Pada tataran praktek undang-undang sektoral tersebut mampu mengatur secara komprehensif berbagai permasalahan dalam bidang kebudayaan. Pada sisi lain perkembangan ketatanegaraan kita yang mengedepankan otonomi daerah telah berdampak pada pola dan sistem pembangunan bidang kebudayaan, khususnya berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam bidang kebudayaan.

Jika ditinjau dari aturan pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang tentang Kebudayaan memungkinkan untuk dibentuk sebagai undang-undang tersendiri (khusus) meskipun UUD 1945 tidak memerintahkan secara langsung pembentukan Undang-Undang tentang Kebudayaan. Namun mengingat kebudayaan merupakan bidang dari hak asasi manusia maka masalah kebudayaan dapat diatur dalam bentuk undang-undang. Hal ini didasarkan pada Pasal 8 UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, yang menyebutkan bahwa materi muatan undang-undang meliputi:

Pengaturan lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi:

Hak-hak asasi manusia;

Hak dan kewajiban warga Negara;

Pelaksanaan dan penegakan kedaulatan Negara serta pembagian kekuasaan Negara;

Wilayah Negara dan pembagian daerah;

Kewarganegaraan dan kependudukan;

Keuangan Negara

Diperintahkan oleh suatu UU untuk diatur dengan UU.

Jika suatu undang-undang memerintahkan materi tertentu untuk diatur dalam undang-undang tersendiri, maka materi yang bersangkutan harus diatur dengan undang-undang. Dengan demikian argumen yuridis pembentukan Undang-Undang tentang Kebudayaan adalah bahwa kebudayaan sebagai bidang dari hak asasi manusia saat ini pengaturannya masih tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kebudayaan. Pada implementasinya berbagai peraturan perundangan tersebut belum memadai sebagai kerangka hukum pembangunan bidang kebudayaan. Oleh karenanya diperlukan undang-undang khusus yang mengatur kebudayaan secara komprehensif dan sistemik.

BAB V

MATERI MUATAN DAN

SISTEMATIKA RUU TENTANG KEBUDAYAAN

A. MATERI MUATAN

Materi muatan yang akan diatur dalam RUU tentang Kebudayaan meliputi:

1. Pengertian Kebudayaan

Terdapat banyak pengertian kebudayaan, namun dalam RUU ini pengertian kebudayaan diolah dari beberapa konsep kebudayaan yang dikenal. Pengertian kebudayaan tersebut adalah “Keseluruhan pengetahuan manusia berupa aturan, petunjuk, pedoman, rencana, dan strategi sebagai makhluk sosial, yang digunakan untuk memahami, menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya, sebagai kerangka landasan dalam mewujudkan dan mendorong terwujudnya tingkah laku.”

Sedangkan pengertian kebudayaan nasional Indonesia adalah puncak-puncak kebudayaan daerah,” yang terdiri dari unsur-unsur kebudayaan daerah yang berhasil masuk kedalam dan diterima sebagai bagian dari sistem makna “nasional,” yang bersifat multi-daerah dan multi-etnis. Pengertian ini merujuk pada Penjelasan UUD 1945 sebelum amandemen. Hal ini didasarkan pada alasan substansi dalam penjelasan UUD 1945 yang memuat pengakuan keberagaman budaya sebagai bagian dari sistem kebudayaan nasional.

2. Unsur-unsur Kebudayaan

a. Unsur-unsur kebudayaan dalam RUU ini mencakup:

Bahasa;

Kesenian;

Nilai budaya dan sistem pengetahuan;

Adat istiadat; dan

Benda budaya;

b.  Unsur Pendukung Kebdayaan

Lembaga Adat

Perlindungan dan Pemanfaatan Sejarah;

Nilai Budaya

Industri budaya.

3. Asas dan Tujuan

Beberapa asas yang menjiwai pembentukan RUU tentang Kebudayaan adalah:

Asas pengayoman

Pemerintah sebagai kepanjangan tangan negara memiliki tanggung jawab untuk mengayomi kekayaan dan keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat serta memberikan jaminan perlindungan dan pengembangan budaya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Asas kemanusiaan

Penyelenggaraan kebudayaan didasarkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia untuk mengelola dan mengembangkan budaya.

Asas Kebangsaan

Penyelenggaraan kebudayaan harus mencerminkan ciri dan karakter bangsa Indonesia yang menjunjung nilai-nilai luhur Pancasila.

Asas kebhinekatunggalikaan

Penyelenggaraan kebudayaan yang meliputi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan yang ada di masyarakat sehingga mencerminkan kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Asas keadilan dan keberlanjutan

Penyelenggaraan kebudayaan tidak bersifat diskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap unsur budaya yang ada dalam masyarakat untuk berkembang. Di samping itu penyelenggaraan kebudayaan merupakan upaya yang sistematis dan terencana yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari asas dan proses pembangunan nasional dengan memperhatikan kepentingan jangka panjang termasuk kepentingan generasi yang akan datang.

Asas ketertiban dan kepastian hukum

Penyelenggaraan kebudayaan dilakukan untuk mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Penyelenggaraan kebudayaan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu dan masyarakat serta bangsa dan negara.

Asas partisipasi

Kebijakan penyelenggaraan kebudayaan harus membuka ruang partisipasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam keseluruhan proses penyusunan kebijakan.

Asas desentralisasi

Peran dan keterlibatan aparat pemerintah di daerah sangat penting dalam memajukan kebudayaan Indonesia, khususnya dalam pengaturan koordinasi antar- institusi daerah yang terkait dan untuk menumbuhkan kesadaran serta partisipasi masyarakat.

Adapun tujuan pembentukan RUU tentang Kebudayaan adalah:

Memberi landasan hukum bagi pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebudayaan Indonesia;

Memajukan kebudayaan Indonesia sesuai dengan perkembangan peradaban masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi serta perubahan lingkungan; dan

Memberikan landasan budaya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.

4. Tanggung Jawab Pemerintah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 32 ayat (1) menyatakan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Dari rumusan pasal tersebut, konstitusi secara tegas mengamanatkan kepada Pemerintah selaku kepanjangan tangan dari Negara untuk memajukan kebudayaan nasional, termasuk memelihara dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa.

Tanggung jawab untuk memajukan budaya Indonesia tersebut antara lain meliputi: pertama, merumuskan kebijakan yang jelas mengenai kebudayaan dan menentukan konsep, visi, dan misi yang tegas mengenai kebudayaan Indonesia. Kedua, memperhatikan kajian dan penelitian budayawan dan pengawas budaya yang merekomendasikan upaya memajukan budaya Indonesia serta memberikan usulan konstruktif terhadap kebijakan pembangunan budaya. Ketiga, melakukan inventarisasi dan pendokumentasian budaya sebagai data base atau sumber rujukan budaya untuk generasi yang akan datang. Keempat, mendorong, mengembangkan, dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam mengelola aktivitas budaya di masyarakat. Kelima, mengintegrasikan pendidikan etika dan budaya dalam kurikulum pendidikan formal maupun nonformal. Keenam, memelihara nilai-nilai atau kearifan lokal yang dimiliki masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah juga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Pasal 22 UU No. 32 Tahun 2004 huruf m bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya. Oleh karena itu, desentralisasi merupakan tantangan bagi daerah untuk mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang aspiratif bagi berkembangnya kebudayaan lokal. Sesuai dengan semangat otonomi daerah yang menyerahkan tugas pengembangan kebudayaan kepada daerah, maka Pemerintah Daerah harus mampu mengoptimalkan pelimpahan tugas dan wewenang tersebut sebagai peluang untuk memajukan masyarakat di daerahnya. Sebagai contoh, dengan kekayaan budaya yang kita miliki, maka di setiap kabupaten atau kota minimal dapat mendirikan satu pusat atau sentra kebudayaan yang menampilkan keanekaragaman budaya di wilayahnya masing-masing.

5. Kelembagaan

Hal lain yang penting untuk diatur  dalam RUU tentang Kebudayaan adalah masalah kelembagaan sebagai subyek dari penyusun kebijakan dan pelaksanaan program-program penanganan masalah kebudayaan. Selama ini materi kebudayaan tidak pernah berada dalam satu lembaga tersendiri karena perubahan kondisi politik seringkali menyebabkan berubahnya struktur kelembagaan di Indonesia, termasuk kementerian dan departemen. Saat ini kebudayaan berada pada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata dimana sebelumnya berada pada departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini tentu saja membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap arah dan orientasi kebijakan kebudayaan.

Salah satu implikasinya adalah masalah pendanaan. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa pada saat berada di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dana yang dialokasikan untuk bidang kebudayaan minim tetapi secara filosofis kebudayaan lebih dihargai nilainya. Sedangkan ketika di bawah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata seperti saat ini, dana dialokasikan cukup besar, namun secara filosofis kebudayaan lebih diarahkan pada nilai ekonomis/komoditas saja.

Dalam penelitian yang dilakukan, terdapat wacana tentang perlunya sebuah lembaga yang khusus dan berdiri sendiri. Lembaga tersebut diharapkan memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan kebudayaan dan dipimpin oleh orang yang benar-benar memahami masalah kebudayaan. Penggabungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata selama ini menjadikan kebudayaan sebagai alat bagi kepentingan kepariwisataan, padahal titik sentral pariwisata terletak pada berkembangnya kekuatan kebudayaan yang otentik pada suatu masyarakat.

Cara pandang pariwisata atas kebudayaan seperti kesenian sebagai sebuah hiburan yang berorientasi pada keuntungan dan pendapatan daerah, mempunyai andil besar terhadap berubahnya cara pandang masyarakat terhadap tradisi, kesenian, dan tata cara adat. Perubahan tersebut memperlemah nilai dan norma budaya pada tingkat sosial dan individu yang berakibat fatal terhadap mengaburnya identitas dan jati diri budaya.

Adanya cara pandang dan perspektif yang tidak jelas dari lembaga-lembaga pemerintah dalam memposisikan peran dan fungsi strategis para budayawan dan seniman selama ini juga dianggap membuat pengelolaan, pengembangan, dan proyeksi kemajuan budaya dan kesenian menjadi tidak terarah, tidak partisipatoris, dan tampak hanya menjadi sekedar proses ekonomik. Kebudayaan dan kesenian menjadi termarginalkan dan memiliki daya hidup yang memprihatinkan. Bahkan dalam beberapa kasus, kebijakan terkait kebudayaan pada umumnya dianggap tidak penting dalam pembangunan daerah sehingga seringkali kehilangan prioritas.

Pada akhirnya, diperlukan sebuah lembaga baik berupa departemen atau lembaga lainnya yang mengurus kebudayaan untuk mengawal tujuan, visi, misi, dan penyelenggaraan kebudayaan dalam RUU ini.  Hal ini juga diperlukan untuk mengawal nilai, norma, perilaku, dan karya budaya yang ada seperti kesenian dan benda cagar budaya yang telah ada pengaturannya. Sebagai ilustrasi, Kementerian Kebudayaan yang membina dan Kementerian Pariwisata yang mempromosikannya atau menjualnya. Dengan adanya sebuah departemen tersendiri yang menangani kebudayaan, diharapkan penyelenggaraan kebudayaan dapat dilakukan secara terencana. Ketika masih dikoordinasikan oleh Pemerintah Pusat, program dan pendanaan jelas, sedangkan saat ini tidak semua pemerintah daerah memiliki visi yang sama mengenai instansi yang mengurusi kebudayaan. Persoalan mengenai aspek kelembagaan ini menjadi penting apabila dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah. Adanya desentralisasi menyebabkan perhatian terhadap program yang terkait kebudayaan pada tingkat lokal menjadi terbatas pada bidang seni.

Selain departemen sendiri, alternatif lainnya adalah dengan membentuk lembaga formal tersendiri yang berbentuk badan atau komisi yang bersifat tetap, independen, dan memiliki visi untuk mempertahankan budaya. Sebagai referensi dalam hal tersebut, di Inggris terdapat British Council yang merupakan lembaga independen dalam memelihara kebudayaan di Inggris. Dalam konteks Indonesia, lembaga ini bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pemerintahan yaitu Presiden.

Dalam lembaga tersebut setidaknya terdapat Pembina Kebudayaan yang terdiri dari unsur Pemerintah, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Cendekiawan/Akademisi. Tokoh adat merupakan salah satu unsur yang penting mengingat tokoh adat merupakan pihak yang paling memahami dan memelihara adat dari suku hingga keluarga dan juga mempertahankan hukum adat dalam masyarakat. Lembaga tersebut dapat mempunyai perwakilan di daerah yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dari pengaruh budaya luar yang masuk ke dalam kebudayaan setempat. Hal ini bertujuan agar keaslian atau inti kebudayaan di daerah tersebut tetap terjaga. Selain itu, lembaga tersebut dapat memperkenalkan kebudayaan Indonesia kepada pihak luar. Keberadaan lembaga tersebut perlu didukung dengan anggaran yang dicantumkan dalam APBN dan APBD.

Berikut diuraikan beberapa perbedaan dan persamaan bentuk kelembagaan yang akan menangani kebudayaan:

DEPARTEMEN BADAN
Pembentukan relatif sulit karena dalam Pasal 4 jo Pasal 5 jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, urusan pemerintahan di bidang kebudayaan tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Pembentukan relatif lebih mudah karena dapat dibentuk melalui instrumen hukum yang berbentuk Keputusan Presiden.
Departemen dipimpin oleh seorang Menteri yang ditunjuk oleh Presiden sebagai hak prerogatifnya. Namun hal ini berimplikasi pada setiap kebijakan yang dikeluarkan Menteri tersebut akan mengikuti arah politik dari Presiden yang menunjuknya sehingga setiap pergantian Presiden dan Menteri, akan berubah pula kebijakan politiknya. (kecuali sudah ada master plankebijakan yang harus ditaati)Seluruh instansi di daerah memiliki visi yang sama mengenai kebudayan. Lembaga ini bersifat tetap dan independen karena tidak terpengaruh oleh situasi politik.Lembaga ini bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pemerintahan yaitu Presiden.Badan dapat berbentuk majelis dan terdiri dari unsur Pemerintah, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Cendekiawan / Akademisi.Diperlukan Panitia Seleksi yang bertugas memilih pimpinan dari unsur-unsur tersebut  secara terbuka atau transparan dan dapat diikuti oleh seluruh media cetak dan elektronik.
Susunan organisasi lebih birokratis. Susunan organisasi lebih sederhana.
Dapat memiliki perwakilan di daerah. Dapat memiliki perwakilan di daerah.
Pendanaan dicantumkan dalam APBN dan APBD sehingga akan membebani  APBN dan APBD. Pendanaan dicantumkan dalam APBN sehingga akan memberatkan APBN.

Dalam perspektif historis dan sosiologis, penyelenggaraan kebudayaan masih belum optimal, maka alternative yang dipilih terkait bentuk kelembagaan adalah membentuk sebuah departemen tersendiri yang menangani kebudayaan. Hal ini karena secara historis penyelenggaraan kebudayaan berada dalam kewenangan sebuah departemen, namun bukan dengan departemen yang khusus membidangi kebudayaan. Hal ini seringkali berimplikasi terhadap kurangnya perhatian terhadap kebudayaan itu sendiri, sementara di sisi lain bidang kebudayaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks.

Bidang kebudayaan merupakan salah satu bidang yang menjadi ruang lingkup yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu dalam Pasal 32 UUD 1945 yang memberikan jaminan kebebasan kepada masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya. Hal ini akan berarti masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebudayaan sehingga kurang tepat bila dibentuk komisi yang independen dan terbebas dari intervensi apapun. Hal ini diperkuat pula dengan ketentuan dalam Pasal 17 UUD 1945 dimana Presiden dibantu dengan menteri-menteri negara yang setiap menteri tersebut membidangi hal tertentu dalam pemerintahan termasuk kebudayaan.

Selain itu, sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, bahwa urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam UUD 1945 dapat dibentuk satu kementerian. Selanjutnya dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf c  jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, memberi peluang dapat dibentuknya departemen dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisi program pemerintah. Mengingat penyelenggaraan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks, maka untuk mempermudah koordinasi dan sinkronisi penyelenggaraan kebudayaan, akan lebih efektif bila kebudayaan ditangani oleh satu departemen tersendiri.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, urusan pemerintahan di bidang kebudayaan memang tidak harus dibentuk dalam satu kementerian tersendiri. Namun, hal ini tetap masih dimungkinkan apabila merujuk Pasal 13 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara yang menyebutkan bahwa setiap Pembentukan Kementerian oleh Presiden harus mempertimbangkan :

Efisiensi dan efektifitas;

Cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas;

Kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan pelaksanaan tugas; dan

Perkembangan lingkungan global.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk urusan pemerintahan di bidang kebudayaan perlu dibentuk sebuah departemen tersendiri dengan pertimbangan sebagai berikut: Pertama, penyelenggaraan kebudayaan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks dapat ditangani secara efektif dengan departemen tersendiri meskipun dari sisi efesiensi kurang berpengaruh. Kedua, penanganan penyelenggaraan kebudayaan oleh departemen tersendiri memungkinkan peningkatan profesionalisme birokrasi dan sumber daya pendukungnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab aparat di bidang kebudayaan. Ketiga, penanganan penyelenggaraan kebudayaan oleh departemen tersendiri akan menciptakan kesinambungan, keserasian, dan keterpaduan dalam pelaksanaan tugas. Keempat, keberadaan departemen yang khusus menangani kebudayaan diharapkan dapat menjawab permasalahan kebudayaan yang muncul sebagai dampak dari globalisasi.

Selain keempat hal tersebut, berdasarkan Kongres Kebudayaan Indonesia di Bukittinggi, Sumatera Barat, tahun 2003 dan di Bogor, Jawa Barat, tahun 2008 yang dihadiri oleh peserta yang mewakili berbagai kepentingan baik perorangan maupun lembaga / institusi, akademisi, media massa, dan masyarakat umum memberikan rekomendasi untuk dibentuknya Departemen Kebudayaan agar terjamin pemeliharaan warisan bangsa dan pengembangannya kedepan.

Untuk meminimalisi terjadinya kebijakan yang berubah-ubah sebagai implikasi dari dinamika politik yang menyebabkan rentannya pengaruh politik dalam setiap kebijakan yang diambil terkait kebudayaan, harus dibuat  master plan / blue print mengenai arah kebijakan kebudayaan (rencana jangka panjang penyelenggaraan kebudayaan). Pembentukan departemen yang membidangi kebudayaan tetap harus diimbangi dengan profesionalisme birokrasi dan sumber daya pendukungnya agar tercipta suatu tata pemerintahan yang baik (good governance).

6. Komunikasi Antarbudaya

Indonesia terdiri dari beragam suku dengan budaya, bahasa, dan nilai, yang berbeda. Setiap budaya memiliki kekhasannya masing-masing. Di satu budaya, sikap tertentu dapat diterima, namun dalam budaya yang lain, belum tentu dapat diterima. Misalnya, sapaan untuk berelasi dalam masyarakat dari satu budaya tertentu dapat ditanggapi secara berbeda oleh budaya lain. Hal tersebut dapat menganggu tujuan sapaan yang sebenarnya, yaitu untuk bermasyarakat. Kesalahan tafsir antar kelompok berbeda budaya berpotensi menimbulkan konflik budaya. Selain itu, anggapan bahwa ada budaya yang “lebih baik/hebat” dari budaya yang lainnya, akan menimbulkan rasa lebih penting dari pada yang lain (meremehkan budaya yang lain).

Agar perbedaan dan ego budaya “lebih lebih baik/hebat” dari budaya yang lain (etnosentrisme) tidak mengakibatkan kesalahpahaman, kesenjangan, dan persoalan antar budaya, maka perlu adanya upaya untuk saling mengetahui dan memahami budaya serta karakternya yang berbeda antara daerah satu dan daerah lainnya. Dengan pengakuan dan pemahaman masyarakat akan aneka ragam budaya akan membentuk kesadaran pluralisme di masyarakat. Pengenalan/pemahaman antarbudaya juga merupakan kesempatan untuk memperkaya budaya dan seni hidup manusia.

Pengenalan budaya dari masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia oleh warga negara Indonesia menjadi penting karena multikultur adalah ciri yang melekat pada bangsa Indonesia. Multikulturalisme sebagai aset bangsa telah mampu menjadi kekuatan dalam menyatukan bangsa kita dalam bentuk negara bangsa dengan bentuk kesatuan. Tetapi pemahaman mengenai budaya bangsa kita masih sangat terbatas. Oleh karena itu penanaman/pemahaman antarbudaya sebaiknya dilaksanakan sedini mungkin kepada seluruh anak bangsa.

Komunikasi antarbudaya perlu ditumbuhkembangkan, karena potensi yang dimiliki Indonesia secara kultural, tradisi, dan lingkungan geografi serta demografis sangat luar biasa. Komunikasi antarbudaya antara lain dapat dilakukan melalui keluarga, pendidikan formal maupun nonformal, media massa, temu/seminar antarbudaya, dan pementasan antarbudaya.

7. Pendanaan

Sebagai konsekuensi dari amanat UUD 1945 Pasal 32 mengenai kewajiban negara untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia serta mengingat bidang kebudayaan merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 22 huruf m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam menyelenggarakan otonomi daerah, Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban untuk melestarikan nilai sosial budaya, maka anggaran penyelenggaraan kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan kebudayaan antara lain diwujudkan dalam serangkaian program dan kegiatan yang memerlukan dukungan sumber daya termasuk pendanaan. Sampai saat ini, belum banyak daerah yang memperhatikan bidang kebudayaan terutama dari sisi pendanaan. Penganggaran kebudayaan dalam APBD belum memadai untuk mengelola keragaman, kekayaan dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan masih mengandalkan APBN. Oleh karena itu, anggaran yang ada selama ini belum cukup untuk mengelola keragaman, kekayaan dan pengembangan nilai-nilai budaya.

Dari permasalahan pendanaan tersebut di atas, maka perlu pengaturan yang jelas mengenai pendanaan terhadap pelaku/stakeholders untuk menangani kebudayaan. Implementasi pendanaan secara implisit harus tertuang dalam UU, yang menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kewenangan penyediaan pendanaan dapat diatur melalui sebuah mekanisme sesuai tingkat keragaman dan kekayaan budaya daerah masing-masing. Ruang fleksibilitas yang terbuka bagi Pemerintah Daerah untuk mengembangkan nilai-nilai budaya lokal harus tetap terbuka lebar dengan tetap memperhatikan keutuhan NKRI.

Disamping anggaran yang berasal dari Pemerintah, pendanaan untuk penyelenggaraan kebudayaan dapat juga bersumber dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Dengan demikian anggaran penyelenggaraan kebudayaan bersumber dari:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Swadaya masyarakat; dan

Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

8. Koordinasi

Selama ini banyak stakeholders yang menangani kebudayaan, baik dari unsur Pemerintah seperti Balai Penelitian Arkeologi, Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional (BPNST), museum, maupun unsur non-Pemerintah, seperti perguruan tinggi/akademisi, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Koordinasi antar berbagai unsur tersebut dimaksudkan agar program pelestarian kebudayaan dan perlindungan kebudayaan dapat terlaksana dengan baik.

Koordinasi yang dilakukan antar unsur tersebut selama ini masih bersifat temporer dan belum terencana dengan baik. Kerjasama yang dilakukan masih bersifat sektoral. Selain itu, tidak semua pemerintah daerah memiliki visi yang sama mengenai kelembagaan yang mengurusi kebudayaan, sehingga lembaga yang menangani masalah kebudayaan di daerah masih beragam. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain eselonisasi. Pejabat Dinas Kebudayaan yang berada di daerah merupakan Pejabat Eselon II, sedangkan Pejabat BPNST termasuk Pejabat Eselon III. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kebijakan yang terkait kebudayaan masih tergantung pada pemahaman dan tanggung jawab Kepala Daerah bersangkutan terhadap masalah kebudayaan.

Ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang kebudayaan seringkali menghambat penyelenggaraan kebudayaan selama ini. Hal ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah yang salah satunya bertujuan untuk mempermudah birokrasi, perizinan, dan kerjasama dengan berbagai pihak yang ada di daerah.

Koordinasi menuntut adanya perencanaan yang komprehensif. Oleh karena itu perlu diklasifikasikan terlebih dahulu peran, kewenangan, dan kewajiban masing-masing stakeholders seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan berbagai pihak lainnya.

10. Industri Budaya

Industri Budaya adalah sistem industri yang menghasilkan produk yang bermuatan pesan budaya, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap pemikiran, penganggapan, penyikapan, dan selera manusia dari produksi hingga pemasaran, serta permasalahan konsumsinya. Produk industri budaya meliputi Jenis-jenis benda yang spesifik berisi kandungan kebudayaan yang di dalamnya terkandung unsur-unsur: Teks (seperti pada buku, CD-Rom) dan Non teks (seperti pada karya kriya/kerajinan; rekaman musik); ataupun campuran (seperti film, video, VCD, kemasan ‘new media’) yang di dalamnya memuat hasil karya manusia. Di samping itu dapat berupa benda-benda, industri budaya juga dapat memproduksikan jasa, misalnya berupa penataan acara (khususnya yang terstruktur dan berkala) seperti festival, pertunjukan, dan peragaan adat-istiadat). Isi budaya di dalam benda-benda hasil industri budaya dapat merupakan hasil karya manusia di ranah ilmu pengetahuan dan di ranah ungkapan seni.

Perencanaan pembangunan budaya yang mencoba mendasarkan pada konsep “industri” adalah bukan memperlakukan budaya sebagai komoditi (culture as a commodity) namun budaya sebagai industri atau culture industry. Pengertian “industri” dalam konteks budaya ini, perlu dipahami secara mendalam dimana artinya bukan berarti “industri” dalam arti “fabrikasi” dan “masalisasi.” Namun budaya sebagai suatu kegiatan “industri” didalamnya mencakup pemahaman terpadu antara: Perencanaan (planning) dan Pembangunan (development), Pengelolaan (management), Pemasaran (marketing), Investasi (Investment) dan Pelestarian (conservation) .

Konsep pengembangan budaya sebagai industri merupakan langkah penting dan strategis memasuki era globalisasi sekarang ini. Hal ini disebabkan oleh karena kekuatan sumber daya budaya khususnya, budaya yang hidup (living culture) mempunyai karakter paradoksal yang ”high tech dan sekaligus high touch.

Beberapa hal yang perlu dijadikan dasar pemikiran dalam perencanaan pembangunan budaya yang berkelanjutan, khususnya berkaitan dengan industri budaya adalah unsur-unsur:

1. Profesionalisasi

Aktor-aktor (pelaku) yang berperan tidak bisa lagi sebagai pelaku amatiran, namun memiliki kemampuan profesional, tidak hanya mengetahui teori tapi mampu mengaplikasikan dalam tindak operasional. Pelaksanaan perlu didasarkan pada etika pelestarian & pembangunan yang saling menguntungkan.

2. Privatisasi

Memberikan peluang dan kesempatan yang luas bagi swasta untuk menjadi pelaku utama dalam seluruh mata rantai pembangunan dan pengelolaan budaya. Peran pemerintah sudah selayaknya bergeser sebagai pihak yang memberi kemudahan dan memberi panduan dengan penyiapan regulasi atau kebijakan secara terbuka (transparan) dan membuka akses keseluruh tingkat-tingkat pelayanan.

3. Profitisasi

saat ini masih sangat langka menempatkan profit (keuntungan) sebagai salah satu faktor perencanaan pembangunan pariwisata budaya. Kekuatan dan potensi Indonesia untuk mengembangkan industri budaya adalah pada keragaman budaya, sumber daya manusia kreatif yang berlimpah, semakin terbukanya minat masyarakat terhadap industri budaya, dan juga potensi pada otonomi daerah. Di sisi lain, banyak kelemahan, antara lain sumber daya yang berlimpah itu masih harus ditingkatkan, lemahnya perlindungan hak atas kekayaan intelektual, lemahnya kemampuan memasuki pasar global, hingga tidak efektifnya kerja birokrasi. Rektor Institut Kesenian Jakarta Sardono W Kusumo berpendapat, industri budaya hanya akan subur ketika ada kebebasan individu dan negara harus menciptakan iklim untuk tumbuhnya kebebasan individu itu. Karena itu, industri ini harus dibangun berdasarkan platform budaya dalam arti ekspresi manusia dan kemerdekaan individual bukan berbasis platform modal.

Dalam perkembangannya, pengaruh globalisasi berdampak pada pergeseran industri budaya menjadi industri berdasarkan modal. Terkait dengan hal ini dapat diilustrasikan pengaruh industri budaya menjadi industri berdasarkan modal di sector media sebagai salah satu sector penting dalam pengembangan budaya melalui industri. Di dunia media, pengaruh pergeseran industri budaya terjadi secara keseluruhan baik dari kepemilikan hingga pada taraf konten media. Seringkali pemilik media memanfaatkan agenda setting dan fungsi gate-keeping dari media yang dimilikinya untuk kepentingan perusahaan, yaitu yang sebesar-besarnya. Termasuk dengan cara menyerap budaya lokal untuk kemudian diakui sebagai budaya dunia. Era digital memungkinkan pelaku industri media mengeksploitasi berbagai segi jaringan digital, termasuk eksploitasi waktu, format, harga dan publik yang semakin diperbesar dengan adanya keberadaan jaringan tradisional dan jaringan baru. Namun bila keunggulan-keunggulan untuk menembus pasar tersebut tidak disertai dengan “kekayaan isi” suatu program maka akumulasi audiens tidak akan terlalu menguntungkan, bahkan bila hal ini terus berlangsung program tersebut justru akan menjadi beban pada jangka pendek. Pada akhirnya, ketika dunia bisnis mulai mengambil alih dunia media maka tujuan utama pembuatan produk media bukan lagi “Menjual apa yang diproduksi, namun memproduksi apa yang bisa dijual.” Selama kreasi budaya tidak menjual maupun tidak berpotensi mendatangkan untung, maka kemungkinan kecil hasil kreativitas pekerja industri media tersebut disukai para kapitalis sebagai pemilik modal.

Dalam kaitan ini aspek industri budaya yang perlu mendapat perhatian adalah sifatnya yang dapat mempengaruhi pendapat dan cita rasa dari konsumennya. Pengaruh ini akan menjadi semakin kuat apabila intensitas eksposisinya semakin tinggi. Suatu jenis karya tertentu jika sering disiarkan dan dikonsumsi akan membuat efek pembiasaan, sehingga pada akhirnya akan terjadi proses pembelajaran, meskipun tidak selalu dalam konteks tujuan yang bersifat positif. Dampak proses pembelajaran atas konsumsi suatu karya tertentu dapat pula bersifat negatif. Selanjutnya perlindungan terhadap industri budaya mutlak diperlukan mulai dari tahap proses produksi yang memerlukan ketrampilan dan pengetahuan budaya itu sendiri hingga produk budaya yang dihasilkan di pasarkan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Karena itu, penting memastikan terjadi transmisi budaya dari generasi ke generasi agar warisan budaya tetap hidup dan menjadi sumber industri budaya.

11. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kebudayaan. Peran serta masyarakat ini berbeda dengan kewajiban negara. Selain sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian dan perlindungan kebudayaan, pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebudayaan juga merupakan bentuk jaminan hak masyarakat untuk mengembangkan dirinya melalui seni dan budaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 C UUD 1945.

Selama ini masyarakat telah melakukan berbagai hal untuk memajukan dan mengembangkan kebudayaan serta memberikan dukungan nyata dalam pengelolaan sumber-sumber budaya. Masyarakat telah berperan secara nyata dalam penyelenggaraan kebudayaan melalui berbagai aktivitas dengan berbagai kekhususan dan kehasannya dalam melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan, pengelolaan, penelitian, pelatihan, pendampingan, dan sebagainya.

Pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebudayaan diperlukan, mengingat masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk turut mengembangkan kebudayaan nasional serta kenyataan bahwa sumber-sumber budaya memang berasal dan berada dalam pengelolaan masyarakat/komunitas pemilik dan/atau pendukung budaya yang bersangkutan.

Peran serta masyarakat dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Berbagai bentuk peran serta masyarakat antara lain: peran serta dalam melestarikan kebudayaan dan melindungi kebudayaan melalui: pembentukan organisasi sosial yang bergerak di bidang kebudayaan; penyelenggaraan kegiatan kebudayaan; dan pendokumentasian hasil kebudayaan. Peran serta tersebut dapat berbentuk segala aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebudayaan maupun pendanaan bagi aktivitas tersebut.

12. Dokumentasi

Saat ini dokumentasi terhadap keragaman dan kekayaan budaya belum dilakukan secara optimal. Tingginya tingkat pluralisme budaya di masing-masing provinsi/kabupaten/kota belum mendapat perhatian yang seksama dari Pemerintah Pusat, padahal dengan tingkat pluralistas budaya yang tinggi sangat rentan terjadi konflik antarmasyarakat.

Lemahnya dokumentasi keragaman dan kekayaan budaya akan menyulitkan suatu bangsa dalam mengenali karakter bangsa. Lemahnya dokumentasi juga akan menyulitkan Pemerintah dalam memetakan dan merencanakan pengembangan nilai-nilai budaya di era globalisasi. Sebaliknya, dokumentasi akan memudahkan generasi penerus untuk mempelajari dan mengerti budaya bangsa dari masa lampau sampai masa kini.

Dokumentasi keragaman dan kekayaan budaya akan memudahkan pencarian data dan mengantipasi hilangnya keragaman dan kekayaan budaya. Kegiatan tersebut perlu dilakukan pada setiap tingkatan, baik secara nasional maupun di daerah.

Pengertian dokumentasi adalah segala sesuatu yang tertulis, bergambar dan terekam yang berisikan penjelasan mengenai suatu hal atau informasi dari suatu peristiwa yang digunakan untuk membantu ingatan dan/atau dapat dijadikan pedoman. Dokumentasi dapat pula diartikan sebagai materi yang tertulis atau sesuatu yang menyediakan informasi tentang suatu obyek. Dokumentasi dapat berisi tentang deskripsi penjelasan, bagan alur, daftar, cetakan hasil komputer, dan sebagainya. Sedangkan pendokumentasian adalah pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa dan objek maupun aktifitas pemberian jasa (pelayanan) yang dianggap berharga dan penting untuk mengungkap suatu fakta aktual untuk dipertanggungjawabkan

Berdasarkan definisi dokumentasi tersebut, maka tujuan dokumentasi adalah (i) sebagai sarana komunikasi, (ii) sebagai tanggungjawab dan tanggung gugat, (iii) sebagai informasi statistik, (iv) sebagai sarana pendidikan, (v) sebagai sumber data penelitian, (vi) sebagai jaminan kualitas pelayanan, (vii) sebagai sumber data perencanaan. 

Dari sisi prinsip, dokumentasi harus mengandung beberapa nilai, yaitu: nilai administratif, nilai hukum, nilai keuangan, nilai riset, dan nilai edukasi. Mengingat hal tersebut, maka dokumentasi menjadi hal yang amat penting. Dokumentasi bukan sekedar untuk mengabadikan, tetapi lebih jauh dari itu adanya upaya penelitian, pemetaan dan pengkajian. Bagian ini, nampaknya belum mendapat perhatian besar dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Berbagai keragaman dan kekayaan budaya, yang telah ditampilkan dalam bentuk pentas maupun dalam tahap lain perlu didokumentasikan secara lengkap dan utuh, baik dalam bentuk cetak (buku) maupun dalam bentuk dokumen audio-visual (film, kaset, foto dan sejenisnya). Dokumentasi semacam ini sangat berharga, tidak saja bagi stakeholders, tetapi juga bagi generasi penerus untuk melestarikan dan mengembangkan budaya asli. Dengan dokumen yang baik, bangsa Indonesia akan menghargai dan melestarikan budaya asli, ataupun mempelajari kebudayaannya sendiri tanpa melalui bangsa lain, karena bangsa lain telah melakukan dokumentasi kebudayaan dari berbagai belahan dunia.

Selanjutnya, dokumentasi kebudayaan itu dapat diakses oleh publik. Publik diberi kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian dipublikasikan kepada publik untuk menambah khasanah kebudayaan bangsa Indonesia. Begitu seterusnya, dari dokumentasi, diteliti, dipublikasi, kemudian didokumentasikan kembali. Semakin lengkap dokumentasinya, maka masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang lengkap, jelas dan tuntas mengenai keragaman, kekayaan, dan pengembangan nilai-nilai budaya. Yang tidak kalah penting, generasi penerus akan mudah memeriksa keragaman, kekayaan dan nilai-nilai budaya yang telah dikembangkan, dan diharapkan muncul budaya untuk memikul tanggungjawab mengembangkan kebudayaannya dan mempunyai ketahanan yang kokoh terhadap budaya negatif dari luar.

13. Penghargaan dan Sanksi 

Penghargaan/reward merupakan bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berperan dalam mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional. Pemberian penghargaan harus mulai dibudayakan, jangan hanya membudayakan pemberian hukuman. Salah satu tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk mengembangkan kebudayaan. Penghargaan ini penting untuk mengaplikasikan salah satu bentuk apresiasi publik. Budaya untuk memberikan penghargaan sebaiknya dimulai dari pemerintah. Meskipun demikian semua pihak juga dapat melakukannya, termasuk masyarakat, sesuai dengan aturan atau kebiasaan yang telah menjadi kesepakatan bersama (konsensus).

Penghargaan dapat berupa pujian yang diberikan pada seseorang, pemberian tanda penghargaan berupa sertifikat, plakat, dan/atau sejumlah dana tertentu kepada pihak-pihak yang dianggap berjasa dalam mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional. Hal ini akan sangat besar artinya bagi pihak yang menerima penghargaan. Penghargaan tidak hanya diberikan oleh pihak Pemerintah, melainkan juga oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan kebudayaan, seperti pengelola Taman Budaya di daerah, komunitas budaya, media massa, maupun individu.

Sebaliknya, masyarakat juga dapat memberikan hukuman/punishment kepada anggota masyarakat yang tidak dapat menjalankan konsensus atau menyimpang dari konsensus yang telah disepakati. Hukuman ini bermacam-macam bentuknya, seperti pengenaan denda (pada Suku Dayak), pemasungan (pada beberapa Suku Jawa), penerapan hukum Islam (di Aceh) dan sebagainya (Koentjaraningrat,1988). Dari apa yang dilakukan oleh masyarakat terhadap anggota masyarakatnya itu, maka seseorang akan banyak belajar tentang suatu perilaku, sikap atau cara berpikir, berdasarkan penghargaan dan hukuman. Dari sinilah proses pelestarian budaya itu dapat berjalan secara lebih efektif dan masyarakat dapat mengarahkan individu dalam bersikap dan berperilaku.

Pemberian hukuman dalam bidang kebudayaan tidak dapat diberikan secara kaku mengingat hal itu justru akan merugikan bagi upaya pengembangan kebudayaan. Pemberian hukuman hanya dapat diberikan bila memenuhi unsur-unsur pidana yang dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur materi terkait. Sebagai contoh, pelanggaran pidana terhadap ketentuan benda cagar budaya dikenai ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

B. SISTEMATIKA RUU

BAB I : KETENTUAN UMUM

Bab ini berisi mengenai batasan pengertian atau definisi yang ada dalam RUU antara lain mengenai Kebudayaan, Penyelenggaraan Kebudayaan, Pemerintah, Industri Budaya, Adat Istiadat, Menteri. Selain itu diatur mengenai asas dan tujuan Undang-Undang tentang Kebudayaan.

BAB II : HAK DAN KEWAJIBAN

Bab ini berisi mengenai hak setiap orang serta kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah.  Selain itu juga diatur mengenai pembentukan departemen khusus yang membidangi kebudayaan  dalam rangka menjalankan kewajiban  pemerintah untuk .menyelenggarakan kebudayaan.

BAB III : UNSUR-UNSUR KEBUDAYAAN

Bab ini berisi pengaturan mengenai unsur-unsur budaya yaitu bahasa, kesenian, sejarah, nilai budaya dan sistem pengetahuan, adat istiadat,  serta benda budaya.

BAB IV : INDUSTRI BUDAYA

Bab ini berisi pengaturan mengenai jenis dan kewajiban Pemerintah untuk memajukan dan memberikan perlindungan terhadap pengembangan industri budaya.

BAB V : PENDANAAN

Bab ini berisi pengaturan mengenai kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan kebudayaan dan sumber anggaran penyelenggaraan kebudayaan di pusat dan daerah.

BAB VI : DOKUMENTASI

Bab ini berisi pengaturan mengenai kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pendokumentasian terhadap keragaman dan kekayaan budaya dan hak setiap orang untuk mengakses dokumentasi untuk perlindungan dan pengembangan kebudayaan.

BAB VII : KOMUNIKASI ANTARBUDAYA

Bab ini berisi pengaturan mengenai peran Pemerintah, media massa, dan setiap orang dalam melakukan komunikasi antarbudaya.

BAB VIII : PERAN SERTA MASYARAKAT

Bab ini berisi pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kebudayaan termasuk penghargaan kepada masyarakat yang berperan serta dalam penyelenggaraan kebudayaan dan komunikasi antarbudaya.

BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN

Bab ini berisi pengaturan mengenai hubungan hukum dan penyesuaian keberadaan lembaga yang akan dibentuk kemudian terhadap lembaga yang sudah ada pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku.

BAB X : KETENTUAN PENUTUP

Bab ini berisi mengenai saat mulai berlakunya Undang-Undang ini.

BAB V

PENUTUP

Nilai-nilai budaya bangsa yang positif sebagai identitas nasional dapat dioptimalkan dengan cara memelihara nilai-nilai atau kearifan lokal yang dimiliki masyarakat, antara lain:

merumuskan kebijakan yang jelas mengenai kebudayaan dan menentukan konsep, visi, dan misi yang tegas mengenai kebudayaan Indonesia;

Pemerintah harus mendorong, mengembangkan, dan memfasilitasi peran serta masyarakat dalam mengelola aktivitas budaya di masyarakat;

mengintegrasikan pendidikan etika dan budaya dalam kurikulum pendidikan formal maupun non-formal;

memberikan perlindungan terhadap industri budaya karena pengaruh globalisasi telah berdampak pada pergeseran industri budaya menjadi industri berdasarkan modal;

melakukan inventarisasi dan pendokumentasian budaya sebagai data base atau sumber rujukan budaya untuk generasi yang akan datang; dan

meningkatkan penyelenggaraan kebudayaan melalui berbagai aktivitas dengan berbagai kekhususan dan kekhasannya dalam melakukan berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan, pengelolaan, penelitian, pelatihan, pendampingan, dan sebagainya.

Komitmen Pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengelolaan keragaman budaya dapat ditingkatkan dengan menumbuhkembangkan terlebih dahulu komunikasi antarbudaya baik melalui keluarga, pendidikan formal maupun nonformal, media massa, temu/seminar antarbudaya, dan pementasan antarbudaya. Pengenalan budaya dari masing-masing suku bangsa yang ada di Indonesia oleh warga negara Indonesia menjadi penting karena multikultur adalah ciri yang melekat pada bangsa Indonesia. Dengan pengakuan dan pemahaman masyarakat terhadap keanekaragaman budaya di Indonesia, dengan sendirinya akan membentuk kesadaran pluralisme di dalam masyarakat.

Selain itu dalam rangka meningkatkan komitmen mengelola keanekaragaman budaya, perlu dibentuk sebuah departemen tersendiri yang menangani kebudayaan, mengingat penyelenggaraan kebudayaan memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan kompleks, sehingga akan mempermudah koordinasi dan sinkronisi penyelenggaraan kebudayaan yang lebih efektif. Departemen tersebut juga perlu menyusun perencanaan yang komprehensif (blue print) dalam merumuskan kebijakan yang jelas mengenai konsep, visi, dan misi yang tegas mengenai kebudayaan Indonesia;

Dalam hal penyelenggaraan kebudayaaan, tugas dan kewenangan pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan berbagai pihak lainnya, perlu diklasifikasikan dengan jelas dalam rangka memperkuat koordinasi yang bertujuan menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan.

Langkah selanjutnya untuk mewujudkan serangkaian program dan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan kebudayaan, diperlukan dukungan sumber daya termasuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Disamping anggaran yang berasal dari Pemerintah, pendanaan untuk penyelenggaraan kebudayaan dapat juga bersumber dari masyarakat dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Selain peran dan keterlibatan pemerintah, partisipasi masyarakat secara individu maupun kelompok merupakan bentuk pengembangan diri masyarakat dalam upaya pengelolaan keragaman budaya. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui: pembentukan organisasi sosial yang bergerak di bidang kebudayaan; penyelenggaraan kegiatan kebudayaan; dan pendokumentasian hasil kebudayaan. Peran serta tersebut dapat berbentuk segala aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebudayaan maupun pendanaan bagi aktivitas tersebut.

Terakhir, upaya dalam meningkatkan komitmen pemerintah dan masyarakat sebagai upaya pengelolaan keragaman budaya dapat dilakukan dengan memberikan penghargaan/reward sebagai bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berperan dalam mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional. Salah satu tujuan diberikannya penghargaan adalah untuk mengembangkan kebudayaan karena penghargaan ini penting untuk mengaplikasikan salah satu bentuk apresiasi publik terhadap pihak-pihak yang telah berperan dalam mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional.

KEPUSTAKAAN

Alqadrie, Syarif Ibrahim. 2005. Sosialisasi Pluralisme dan Multikulturalisme Melalui Pendidikan. HYPERLINK “http://www.damandiri.or.id/file/ernibab2.pdf.%20Diakses”http://www.damandiri.or.id/file/ernibab2.pdf. Diakses tanggal 24 September 2006

Arnold, Matthew. 1869. HYPERLINK “http://www.library.utoronto.ca/utel/nonfiction_u/arnoldm_ca/ca_titlepage.html” \o “http://www.library.utoronto.ca/utel/nonfiction_u/arnoldm_ca/ca_titlepage.html”Culture and Anarchy. New York: Macmillan. Third edition, 1882, available online. Retrieved: 2006-06-28.

Axtell, R (2001)Zipf Distribution of U.S. Firm Sizes.Science, 293 :1818-1820

Bacthiar Alam, “Globalisasi dan Perubahan Budaya: Prespektif Teori Kebudayaan” dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 54 Th XXI, Desember 1997- April 1998.

Barzilai, Gad. 2003. Communities and Law: Politics and Cultures of Legal Identities. University of Michigan Press.

Blackmore, S. (1998). Imitation and Definition of a Meme. Journal of Memetics – Evolutionary Models of Information Transmission.

Boyd, R and Richerson, P (2005).The Origin and Evolution of Cultures. Oxford University Press.

Cohen, Anthony P. 1985. The Symbolic Construction of Community. Routledge: New York,

David Robertson, Dictionary of Politics, Penguin Groups, London, 1993.

Dawam Rahardjo, “Sejarah Agama dan Masyarakat Madani” dalam Membongkar Mitos Masyarakat Madani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

Dawkiins, R. 1982. HYPERLINK “http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=The_Extended_Phenotype&action=edit&redlink=1” \o “The Extended Phenotype (belum dibuat)”The Extended Phenotype: The Long Reach of the Gene. Paperback ed., 1999. Oxford Paperbacks.

Dawkins R. (1976, 1982). The selfish gene. Oxford University Press.

Fajar, Malik. 2004. Mendiknas: Kembangkan Pendidikan Multikulturalisme. HYPERLINK “http://www.gatra.com/2004-08-11/artikel.php?id=43305″http://www.gatra.com/2004-08-11/artikel.php?id=43305. Diakses tanggal 24 September 2006

Franz magnis Suseno, “Strategi Pembentukan Masyarakat Madani”, dalam Membongkar Mitos Masyarakat Madani, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.

Frenken, Koen. (2001a). Modelling the organisation of innovative activity using the NK-model. Makalah prepared for the Nelson-and-Winter Conference, Aalborg, 12-16 June 2001.

Gates, Jean Key. 1994. Guide to the Use of Libraries and Information Source. New York: McGraw-Hill.

Geertz, Clifford, Abangan, Santri dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa, Pustaka Jaya, Jakarta, 1983

Geertz, Clifford, Kebudayaan dan Agama, Kanisius Press, Yogyakarta, 1992b.
Kuper, Adam, Culture, Harvard University Press, Cambridge, 1999

Geertz, Clifford, Tafsir Kebudayaan, Kanisius Press, Yogyakarta, 1992a

Geertz, Clifford. 1973. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York..

Geger. Mengkomposisikan Integrasi sebagai Fondasi Multikulturalisme. HYPERLINK “http://www.penulislepas.com/more.phd?id=D775″http://www.penulislepas.com/more.phd?id=D775 0 1 0 M. Diakses tanggal 24 September 2006.

Greenhalgh, Liz & Ken Worpole. 1995, Libraries In A World Of Cultural Change. London: UCL. Press.

Harian Suara Pembaharuan. 9 September 2004. Tanggung Jawab Besar Pendidikan Multikultural. HYPERLINK “http://www.sampoernafoundation.org/content/view/212/48/lang,id/”http://www.sampoernafoundation.org/content/view/212/48/lang,id/. Diakses tanggal, 24 September 2006

Hoult, T. F., ed. 1969. Dictionary of Modern Sociology. Totowa, New Jersey, United States: Littlefield, Adams & Co.

Huntington, Damuel. P. 2000. Benturan antarperadaban dan masa depan politik dunia. Yogyakarta: Qalam.

Ignas Kleden, Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan, LP3S, Jakarta, 1987.

Irwan Abdullah, “Dari Bounded System ke Bordesless Society: Krisis Metode Antropologi dalam Memahami Masyarakat Kini” dalam Jurnal Antropologi No. 60 Thn. XXIII Agustus-Oktober 1999.

Jary, D. and J. Jary. 1991. The HarperCollins Dictionary of Sociology. New York: HarperCollins.

Junus Melalatoa, “Kajian Etnografi dan pembangunan di Indonesia”, dalam Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1997.

Kauffman, Stuart A. (1995). At Home in The Universe: The Search for Laws of Self-Organization and Complexity. Oxford University Press. New York.

Khanafiah, Deni and Situngkir, Hokky. (2004). Innovation as Evolution: Phylomemetic of Cellphone Designs. Working Paper Series WPV2004. Bandung Fe Institute.

Khanafiah, Deni and Situngkir, Hokky. (2005). Innovation as Evolutionary Process. Working Paper Series WPB2005. Bandung Fe Institute.

Kim, Uichol (2001). “Culture, science and indigenous psychologies: An integrated analysis.” In D. Matsumoto (Ed.), Handbook of culture and psychology. Oxford: Oxford University Press

Koentjaraningrat, Kebudayaan , Mentalitet, dan Pembangunan, Gramedia, Jakarta, 1982.

Kroeber, A. L. and C. Kluckhohn, 1952. Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge, MA: Peabody Museum

Mokyr, Joel. (1997). Innovation and Selection in Evolutionary Models of Technology: Some Definitional Issues. Makalah prepared for the Conference on Evolutionary Models in Economics, Jan. 9-12, 1997, Oxford, England.

O’Neil, D. 2006. HYPERLINK “http://anthro.palomar.edu/tutorials/cultural.htm” \o “http://anthro.palomar.edu/tutorials/cultural.htm”Cultural Anthropology Tutorials, Behavioral Sciences Department, Palomar College, San Marco, California. Retrieved: 2006-07-10.

Parsudi Suparlan, Konflik Sosial dan Alternatif Pemecahannya dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 59 Th XXIII, Mei-Agustus 1999.

Rahman. 2005. Pentingnya Pendidikan Multikultur Atasi Konflik Etnis. HYPERLINK “http://www.ganto-online.com/index.php?option=com”http://www.ganto-online.com/index.php?option=com content&tast=view&id=55&Itemid=73. Diakses tanggal 24 September 2006.

Reese, W.L. 1980. Dictionary of Philosophy and Religion: Eastern and Western Thought. New Jersey U.S., Sussex, U.K: Humanities Press.

Schmidt,Heiko A.(2003). Phylogenetic Trees from Large Datasets. Inaugural-Dissertation. Dusseldorf University. Dusseldorf.

Situngkir, Hokky. (2004). On Selfish Memes-culture as complex adaptive system. Working Makalah Series WPG2004. Bandung Fe Institute.

Stankiewicz,Rikard.(2000). The Concept of “Design space”.Makalah of Research Policy Institute. University of Lund. Sweden

Suparlan, Parsudi. 2002. Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural. HYPERLINK “http://www.scripp.ohiou.edu/news/cmdd/artikel-ps.htm”http://www.scripp.ohiou.edu/news/cmdd/artikel-ps.htm. Diakses tanggal 24 September 2006.

Symour-Smith, Charlotte, MacMillan Dictonary of Anthropology, London, MacMillan Reference Books, 1986.

Tibi, Bassman. 1996. “Moralitas Internasional Sebagai suatu Landasan Lintas-Budaya”. Dalam Agama dan Dialog Antar Peradaban. Jakarta: Paramadina.

Tylor, E.B. 1974. Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom. New York: Gordon Press. First published in 1871.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Cemerlang.

UNESCO. 2002. HYPERLINK “http://www.unesco.org/education/imld_2002/unversal_decla.shtml” \o “http://www.unesco.org/education/imld_2002/unversal_decla.shtml”Universal Declaration on Cultural Diversity, issued on HYPERLINK “http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=International_Mother_Language_Day&action=edit&redlink=1” \o “International Mother Language Day (belum dibuat)”International Mother Language Day, HYPERLINK “http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=February_21&action=edit&redlink=1” \o “February 21 (belum dibuat)”February 21, HYPERLINK “http://id.wikipedia.org/wiki/2002” \o “2002”2002. Retrieved: 2006-06-23.

Usman Pelly, “Masalah Batas-Batas Bangsa”,  dalam Jurnal Antropologi Indonesia No. 54 Th XXI, Desember 1997- April 1998.

White, L. 1949. The Science of Culture: A study of man and civilization. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Wilson, Edward O. (1998). HYPERLINK “http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Consilience:_The_Unity_of_Knowledge&action=edit&redlink=1” \o “Consilience: The Unity of Knowledge (belum dibuat)”Consilience: The Unity of Knowledge. Vintage: New York..

Laporan Penelitian Tim Kerja Penyusunan Konsep Awal Naskah Akademis dan Draft RUU tentang Kebudayaan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Februari 2009.

Edi Sedyawati, Industri Budaya, 2007

ibid

Industri Budaya dan Budaya Industri, HYPERLINK “http://www.geocities.com/majalahbulak/Wiendu.htm”http://www.geocities.com/majalahbulak/Wiendu.htm

Ibid,

Membangun Sistem Berdasarkan Sejarah Budaya, Kompas, 12 Juni 2008

Bustamante, dalam Industri Budaya di Era Digital, HYPERLINK “http://virgiantykusumah”http://virgiantykusumah. multiply.com/journal/item/12/

Membangun Sistem Berdasarkan Sejarah Budaya, Kompas, 12 Juni 2008

Tim Pendukung Penyusunan NA dan Draft RUU Tentang Kebudayaan Bagian PUU Kesra Setjen DPR RI PAGE   \* MERGEFORMAT 2

Pendahuluan

Rumusan masalah dan Kajian Teoritis tentang Kebudayaan dan faktor yang mempengaruhi perubahan sosial di Indonesia

Arah perubahan sosial, pengembangan dan pengelolaan kebudayaan

Pembangunan dan pengelolaan kebudayaan saat ini

Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan

Urgensi dan Argumentasi Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis

Arah pengaturan dan ruang lingkup materi RUU

2 thoughts on “NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEBUDAYAAN RI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s