Politik Identitas dalam Kuratorial Seni


Menimbang Bali Biennale I

Oleh: Sugi  Lanus*

Subtema Bali Biennale 2005 (Pilgrimage, Voyage, Echo, Embodiment, Déjà vu, Edifice, Discourse, dan Exploration) adalah sebuah rumusan ‘politik identitas’ dan ‘politik representasi’ dalam kuratorial seni, yang di dalamnya menyuguhkan beragam muatan “segragasi”.

Subtema Pilgrimage, telah menjelma menjadi ‘ruang khusus bule’, yang hanya welcome terhadap orang asing dan terlarang bagi tamu lokal. Ke-asing-an atau ‘warna kulit’ menjadi sebuah ‘passport’ untuk memasukinya. Mereka adalah ‘tamu’ (istilah masyarakat Bali untuk menyebut expatriate dan pelancong dari manca negara). Sedangkan Voyage adalah semacam ‘kapling’ bagi seniman luar Bali (non expart atau bule). Mereka adalah ‘nak jawa’ (istilah masyarakat Bali untuk menyebut pendatang luar Bali, entah Jawa atau Kalimantan atau kepulauan lainnya di Indonesia). Menjadikan mereka ‘the other’ yang berbeda ‘berkasta’; ada ‘nak jawa’ dan ‘tamu’.

Tentang subtema Echo, website BB 2005 menjelaskan: “Sub-tema ini merujuk pada transformasi budaya tradisi yang gemanya mengusik atau bahkan mengejutkan ketenteraman budaya tradisional yang mapan dan mandeg”. Dalam penyelenggaraan BB, subtema ini telah menjadi sebuah ‘teritori’ yang hanya bisa dimasuki para seniman Bali. Persoalan ‘genetika seniman’ menjadi penentu dominan dalam pemutusan karya yang tergolong dalam Echo.

Beberapa pertanyaan menggelepar di depan kita: Apakah seni persoalan ‘lokasi’ atau ‘trans-lokasi’? Apakah ‘route’ (lintasan perjalanan) ataukah ‘root’ (akar)?

‘Echo’

Sekitar lima dekade terakhir, seniman-seniman Bali bukan lagi hanya manusia-manusia yang ‘dikunjungi’, tapi sekaligus melakukan ‘kunjungan’. Ditempa di berbagai institusi seni (di dalam dan luar Bali), mereka adalah ‘pelancong’ di alam ‘pemikiran/ide’ yang tak terhambat lagi oleh persoalan geografis. Lewat perpustakaan dan jaringan internet, setiap saat karya-karya seni dari penjuru dunia bisa dihadirkan di depan mereka. Seorang seniman Bali bisa jadi lebih akrab dengan sosok Picasso dari pada Lempad. Lebih terobsesi Rodin dibandingkan Cokot.

Sebagai ‘pelancong’ dan sekaligus ‘tuan rumah’, seniman Bali punya ‘identitas’ yang tidak ‘alamiah’. Identitas kesenimanan mereka bukan lagi tersusun oleh sesuatu yang ‘monolitik’ tapi merupakan susunan beragam serpihan yang terburai dari dampak globalitas. Melihat perihal ‘identitas’ lewat karya seni hasil seniman Bali, kita akan menemukan bukti ‘mobilitas identitas’. Seniman Bali mungkin saja ada yang berusaha memformulasikan dirinya dengan (apa yang mereka pahami sebagai) ‘akar’, tapi mereka sekaligus melakukan ‘perjalanan’. Bali bukan hanya ‘kubangan’ (lokasi) tapi sekaligus ‘jalan raya’. Sehingga, banyak sekali karya-karya seniman Bali tidak mudah dihubungkan dengan sebuah ‘lokasi’ (masa lalu/tradisi). Mereka bukan murni ‘echo’ masa silam, karena mereka (sesungguhnya) bergerak, dan mengalami ‘dis-lokasi’. Karya-karya seperti itu, tidak dengan gampang kita sebut sebagai hasil ‘cangkok’ dari tradisi Bali, yang hanya bisa dilakukan oleh orang ‘bergenetik’ Bali, tapi seorang ‘pelancong’ dari belahan Indonesia atau dunia lainnya bisa melakukan hal serupa. ‘Echo’ dari tradisi Timur bisa saja terjadi di ‘tebing Barat’, demikian sebaliknya, ‘tradisi lukis’ Barat (sedang) berpantul dengan dasyatnya di ‘tebing Timur’.

Tanpa perlu melihat nama dan etnis senimannya sekalipun, karya-karya dalam BB 2005 bisa kita lihat sebagai hasil bertemunya ‘suara’ yang berpantul di ‘tebing Barat’ dengan di ‘tebing Timur’. Dominasi dan aksentuasi ‘pantulan suara’ itu hanya berbeda ‘derajat’ dan ‘kepekatan’ belaka. Rata-rata karya yang muncul pun mengandung ‘ketakpastian’, semacam gejala postmodernitas; menghindari fixation, membiarkan option tetap terbuka, sehingga keragaman tafsir bisa memasukinya. Kalaupun karya-karya itu ‘dimaknai’ sebagai hasil ‘echo’; maka pusat suara tidaklah satu, bergerak dan poliponik.

‘Discourse’

Merepresentasikan seni (baca: menyelenggarakan Biennale Bali) akan sulit untuk begitu saja ‘direstui’ dan tidak dipertanyakan masyarakat. Ada berlapis persoalan yang berkecamuk di tengah masyarakat (Bali) yang perlu diduduk-jelaskan terlebih dahulu. Tanpa mencoba menyederhanakannya, bisa dijabarkan sebagai berikut: Siapa yang dinilai ‘paling layak’ merepresentaikan (nama) Bali? Kalaupun sudah disepakati orang-orang yang punya kemampuan/kearifan/wibawa dan dirasa sudah representatif mengemban misi ini, tuntutan selanjutnya, ‘politik representasi’ apa dan yang bagaimana yang bisa diterima ‘bersama’? Muatan ‘politik identitas’ seperti apa yang bisa ‘menjamin’ wilayah seni di Bali tetap ‘lestari’ dan ‘sehat’? Intervensi kapital (sponsor, galeri, quasi-museum, dstnya) apa dan bagaimana yang seharusnya dihindari atau perlu dinegosiasikan?

Satu dekade terakhir, kata Bali telah mengkristal menjadi semacam nama ‘agama’. Sebagai nama ‘agama’, sekelompok orang tidak bisa sembarangan bisa memakai atau mewakilinya. Pertanyaan bermunculan karena ada kaitannya dengan gejala mengkristalnya kata Bali menjadi nama ‘agama’. Seni (di Bali) pun tumbuh menjadi persoalan yang semakin tidak gampang bisa diklaim sebagai ‘milik’ sekelompok orang (yayasan atau institusi apapun) yang merasa ‘paling layak’ merepresentasikannya.

Apa yang dirumuskan Pieterse (1995), tentang dua tarikan dalam memandang ‘kebudayaan’ sebagai sesuatu yang ‘tersekat’, terikat pada tempat dan cenderung berorientasi ke dalam (pada keaslian dan akar), berhadapan dengan pandangan yang melihat ‘kebudayaan’ sebagai ‘proses belajar translokal’; tarik-menarik (tegangan) ini semakin ‘menjadi-jadi’ di tengah komunitas Bali.  Untuk mencomot salah satu contoh, maraknya ‘revitalisasi’ adat dan pecalang (satpam adat) di dalmnya tersirat ‘mimpi’ dan ‘motif’ untuk menahan ‘budaya’ ke arah dalam (asli dan akar), ke arah yang ‘tersekat’. Di balik segala gemerlap dan pesona ‘ajeg Bali’, Bali terjebak ke dalam ‘turbulence peradaban’. Pesona ‘ajeg Bali’ telah mencapai titik ambang ‘kebuntuan diskursif’.

Tanpa bermaksud untuk menjadi ‘pecalang seni’, yang perlu dipertanyakan ulang: Apakah memang betul-betul (definitely) bahwa ‘seni tradisi’ itu tidak punya tempat dalam ruang ‘fine-art’ (Bali Biennale?) Apakah semuanya itu (dalam pandangan panitia) hanya craft? Kenapa Bali Biennale terkesan lebih cenderung memilih (sebatas) ‘mereplikasi’ biennale art lainnya; bukan mencari alternatif pemaknaan biennale dan mempertanyakan paradigma seni yang terkandung di dalamnya?

Persoalan lain yang perlu dipikir ulang, tidakkah dengan menjadi ‘terdeterminasi’ (dengan rumusan berbagai subtema) beresiko untuk mengandaikan bahwa karya-karya bisa diklasifikasikan sebelum terkumpul (Bukankah sub-tema tersebut dirumuskan sebelum karya-karya terkumpul?). Lagipula, tidakkah subtema-subtema tersebut semacam ‘politik identifikasi’ yang cenderung menaksir dengan sederhana, seakan-akan seni punya ‘departemen’ dan mencoba menjadikannya ‘jelas’? Dari apa yang terbukti dalam penyelenggaraan BB 2005, tak terhindarkan munculnya pengkotak-kotakkan latar belakang etnis dan ‘identitas’ senimannya. Apakah fine art bisa disederhanakan sebagai persoalan ‘etnisitas’? Inikah ‘politik identitas’ penyelenggara BB 2005? Tidakkah ini sebuah penyederhanaan diskursus seni?

Apa yang perlu digarisbawahi kembali, dari sisi ‘lokalitas’, biennale di Bali (BB 2005) lahir di tengah ‘kebuntuan diskursif’ gerakan Ajeg Bali yang sedang mewabah. Sebelum berhadap-hadapan dengan diskursus seni di tingkat dunia, mau tak mau, BB harus berhadapan dengan ‘kebuntuan diskursif’ Ajeg Bali, yang cenderung bergerak ke arah kristalisasi etnisitas. Segala perumusan subtema atau segala yang berhubungan dengan konsepsi penyelenggaraan BB semestinya bisa ‘mempertimbangkan’ persoalan ‘lokalitas’ tersebut. Apakah (secara tidak sadar) BB 2005 telah menjadi ‘reperesentasi ajeg Bali’ dalam seni? Tidakkah BB sudah terjebak dalam ‘politik identitas’ Ajeg Bali? Apakah BB hadir untuk melampaui ‘kebuntuan diskursif’ tersebut, atau memperkusutnya?

‘Edification’

Mempertanyakan paradima biennale seni, menggugat, membedah – bukan sekedar menelannya percuma (gratis) – adalah ‘proses edifikasi’. Bahkan tindakan penolakan untuk dikandangkan dalam ‘pengklasifikasian’ biennale adalah bagian dari proses edifikasi yang patut dihargai. Tidakkah seniman berhak untuk menolak diberi ‘pemaknaan’ oleh ‘autoritas’ yang tidak mereka percaya? Sebaliknya, jika kita melihat seni sebagai ‘edifice’, sebagai struktur, sebagai bangun, gedung besar (penangkaran); tidak dengan serta merta kita bisa berhak memaksa setiap seniman untuk memasukinya. Ketika ‘kesenian’ masuk ke dalam edifice (bangunan), kadang kadang wajah ‘edifice’ berubah menjadi toko (shop). Ini senasib dengan kata edifice yang di beberapa tempat berarti shop.

Jika kita lihat berbagai biennale di negara-negara lain – terungkap dalam majalah seni (yang kritis) dan lewat berbagai diskusi di internet – telah menuai beragam dikritik. Apa yang sebut sebagai keberhasilan sebuah biennale, konon tidak lagi terletak pada kuratorial dan diskursus seni yang dibangunnya, tapi pada publikasi dan banyaknya karya yang terjual. Beberapa biennale dipertanyakan kuratorialnya karena secara longgar dan terkesan gampang ‘menyilahkan’ seniman-seniman asing/luar untuk ikut berpartisipasi sepanjang mereka membiayai tiket dan akomodasi dari kantong sendiri. Acara biennale seni belakangan dinilai hanya melahirkan diskursus-diskursus seni mediocre.

Terhadap lahirnya BB 2005, telah muncul pendapat yang menilai bahwa kelahiran BB adalah bagian dari usaha ‘mengajegkan ekonomi’ Bali lewat penyelenggaraan berbagai event seni. Setidaknya, penilain tersebut kemungkinan benar jika dilihat dari ‘dampak ekonomi’ yang dihasilkan bienale terhadap senimannya dan galeri yang menjadi venue acara. Seandainya tidak ‘independen’ dalam proses perjalanannya, tidak cermat berhitung (bernegosiasi?) dengan kapital dan pasar, tidakkah BB memang pada akhirnya terjebak dalam rutinitas ‘edificing’ (dalam tanda petik) yang membawa masuk seni ke gedung-gedung besar, ke dalam bangunan mewah (galeri dan quasi-museum), dan berujung pada proses transaksi jual-beli belaka? Kenyataannya, sebagai sebuah ‘produk’ yang lahir di tengah ‘budaya franchise’ (tiruan label dan replikasi dari ‘cara produksi’), BB dalam beberapa periode ke depan, sangat berpotensi terjebak dalam rutinitas tersebut.

Belajar dari berbagai kritik terhadap penyelenggaran biennale di beberapa negara Eropa (juga di Australia), tampaknya piranti yang diperlukan untuk keluar dari jebakan tersebut adalah sebuah manajemen seni yang beres, yang (mengutamakan) process oriented (bukan semata product oriented, apalagi sekedar profit oriented), digabungkan dengan sebuah konsep diskursus seni yang cerdas. Apa yang terlihat dalam BB 2005, penyelenggara tidak berhasil menjadikan debat kuratorial dan diskursus seni (yang hendak dibangun) lebih bergaung dan menggigit dibanding desas-desus budget penyelengaraan. Ditambah riuh publikasi ‘pesta champagne’ dan penyerahan penghargaan saat closing ceremony; semuanya itu telah menenggelamkan diskursus seni yang semestinya menjadi yang terdepan dalam sebuah biennale. [SL|2005]

*Sugi Lanus dosen luar biasa di sebuah universitas negeri di Bali (2005)

One thought on “Politik Identitas dalam Kuratorial Seni

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s