Biennale Bali: Apa Kabar Diskursus Seni?


Oleh: Sugi  Lanus

Dalam website Biennale Bali 2005 dijelaskan: “Sub-tema ini (Echo) merujuk pada transformasi budaya tradisi yang gemanya mengusik atau bahkan mengejutkan ketenteraman budaya tradisional yang mapan dan mandeg”.

Penyelenggaraan BB mengarahkan subtema Echo menjadi sebuah ‘teritori’ yang hanya bisa dimasuki para seniman Bali yang sedang ‘bergulat’ dengan proses transformasi budaya. Persoalan ‘genetika seniman’ (asal Bali) menjadi penentu dominan dalam pemutusan karya yang tergolong dalam Echo. (Ini sebuah proyek “segragasi”?).**

Dimana ‘pusat suara’?

Sekitar lima dekade terakhir, seniman-seniman Bali bukan lagi hanya manusia-manusia yang ‘dikunjungi’, tapi sekaligus melakukan ‘kunjungan’. Ditempa di berbagai institusi seni (di dalam dan luar Bali), mereka adalah ‘pelancong’ di alam ‘pemikiran/ide’ yang tak terhambat lagi oleh persoalan geografis. Lewat perpustakaan dan jaringan internet, setiap saat karya-karya seni dari penjuru dunia bisa dihadirkan di depan mereka. Seorang seniman Bali bisa jadi lebih akrab dengan sosok Picasso dari pada Lempad. Lebih terobsesi Rodin dibandingkan Cokot.

Sebagai ‘pelancong’ dan sekaligus ‘tuan rumah’, seniman Bali punya ‘identitas’ yang tidak ‘alamiah’. Identitas kesenimanan mereka bukan lagi tersusun oleh sesuatu yang ‘monolitik’ tapi merupakan susunan beragam serpihan yang terburai dari dampak globalitas. Melihat perihal ‘identitas’ lewat karya seni hasil seniman Bali, kita akan menemukan bukti ‘mobilitas identitas’. Seniman Bali mungkin saja ada yang berusaha memformulasikan dirinya dengan (apa yang mereka pahami sebagai) ‘akar’, tapi mereka sekaligus melakukan ‘perjalanan’. Bali bukan hanya ‘kubangan’ (lokasi) tapi sekaligus ‘jalan raya’. Sehingga, banyak sekali karya-karya seniman Bali tidak mudah dihubungkan dengan sebuah ‘lokasi’ (masa lalu/tradisi). Mereka bukan murni ‘echo’ masa silam, karena mereka (sesungguhnya) bergerak, dan mengalami ‘dis-lokasi’. Karya-karya seperti itu, tidak dengan gampang kita sebut sebagai hasil ‘cangkok’ dari tradisi Bali, yang hanya bisa dilakukan oleh orang ‘bergenetik’ Bali, tapi seorang ‘pelancong’ dari belahan Indonesia atau dunia lainnya bisa melakukan hal serupa. ‘Echo’ dari tradisi Timur bisa saja terjadi di ‘tebing Barat’, demikian sebaliknya, ‘tradisi lukis’ Barat (sedang) berpantul dengan dasyatnya di ‘tebing Timur’.

Tanpa perlu melihat nama dan etnis senimannya sekalipun, karya-karya dalam BB 2005 bisa kita lihat sebagai hasil bertemunya ‘suara’ yang berpantul di ‘tebing Barat’ dengan di ‘tebing Timur’. Dominasi dan aksentuasi ‘pantulan suara’ itu hanya berbeda ‘derajat’ dan ‘kepekatan’ belaka. Rata-rata karya yang muncul pun mengandung ‘ketakpastian’, semacam gejala postmodernitas; menghindari fixation, membiarkan option tetap terbuka, sehingga keragaman tafsir bisa memasukinya. Kalaupun karya-karya itu ‘dimaknai’ sebagai hasil ‘echo’; maka pusat suara tidaklah satu, bergerak dan poliponik.

‘Kebuntuan diskursif’

Merepresentasikan seni (baca: menyelenggarakan Biennale Bali) akan sulit untuk begitu saja ‘direstui’ dan tidak dipertanyakan masyarakat. Ada berlapis persoalan yang berkecamuk di tengah masyarakat (Bali) yang perlu diduduk-jelaskan terlebih dahulu. Tanpa mencoba menyederhanakannya, bisa dijabarkan sebagai berikut: Siapa yang dinilai ‘paling layak’ merepresentaikan (nama) Bali? Kalaupun sudah disepakati orang-orang yang punya kemampuan/kearifan/wibawa dan dirasa sudah representatif mengemban misi ini, tuntutan selanjutnya, ‘politik representasi’ apa dan yang bagaimana yang bisa diterima ‘bersama’? Muatan ‘politik identitas’ seperti apa yang bisa ‘menjamin’ wilayah seni di Bali tetap ‘lestari’ dan ‘sehat’? Intervensi kapital (sponsor, galeri, quasi-museum, dstnya) apa dan bagaimana yang seharusnya dihindari atau perlu dinegosiasikan?

Satu dekade terakhir, kata Bali telah mengkristal menjadi semacam nama ‘agama’. Sebagai nama ‘agama’, sekelompok orang tidak bisa sembarangan bisa memakai atau mewakilinya. Pertanyaan bermunculan karena ada kaitannya dengan gejala mengkristalnya kata Bali menjadi nama ‘agama’. Seni (di Bali) pun tumbuh menjadi persoalan yang semakin tidak gampang bisa diklaim sebagai ‘milik’ sekelompok orang (yayasan atau institusi apapun) yang merasa ‘paling layak’ merepresentasikannya.

Apa yang dirumuskan Pieterse (1995), tentang dua tarikan dalam memandang ‘kebudayaan’ sebagai sesuatu yang ‘tersekat’, terikat pada tempat dan cenderung berorientasi ke dalam (pada keaslian dan akar), berhadapan dengan pandangan yang melihat ‘kebudayaan’ sebagai ‘proses belajar translokal’; tarik-menarik (tegangan) ini semakin ‘menjadi-jadi’ di tengah komunitas Bali.  Untuk mencomot salah satu contoh, maraknya ‘revitalisasi’ adat dan pecalang (satpam adat) di dalmnya tersirat ‘mimpi’ dan ‘motif’ untuk menahan ‘budaya’ ke arah dalam (asli dan akar), ke arah yang ‘tersekat’. Di balik segala gemerlap dan pesona ‘ajeg Bali’, Bali terjebak ke dalam ‘turbulence peradaban’. Pesona ‘ajeg Bali’ telah mencapai titik ambang ‘kebuntuan diskursif’.

Tanpa bermaksud untuk menjadi ‘pecalang seni’, yang perlu dipertanyakan ulang: Apakah memang betul-betul (definitely) bahwa ‘seni tradisi’ itu tidak punya tempat dalam ruang ‘fine-art’ (Bali Biennale?) Apakah semuanya itu (dalam pandangan panitia) hanya craft? Kenapa Bali Biennale terkesan lebih cenderung memilih (sebatas) ‘mereplikasi’ biennale art lainnya; bukan mencari alternatif pemaknaan biennale dan mempertanyakan paradigma seni yang terkandung di dalamnya?

Persoalan lain yang perlu dipikir ulang, tidakkah dengan menjadi ‘terdeterminasi’ (dengan rumusan berbagai subtema) beresiko untuk mengandaikan bahwa karya-karya bisa diklasifikasikan sebelum terkumpul (Bukankah sub-tema tersebut dirumuskan sebelum karya-karya terkumpul?). Lagipula, tidakkah subtema-subtema tersebut semacam ‘politik identifikasi’ yang cenderung menaksir dengan sederhana, seakan-akan seni punya ‘departemen’ dan mencoba menjadikannya ‘jelas’? Dari apa yang terbukti dalam penyelenggaraan BB 2005, tak terhindarkan munculnya pengkotak-kotakkan latar belakang etnis dan ‘identitas’ senimannya. Apakah fine art bisa disederhanakan sebagai persoalan ‘etnisitas’? Inikah ‘politik identitas’ penyelenggara BB 2005? Tidakkah ini sebuah penyederhanaan diskursus seni?

Apa yang perlu digarisbawahi kembali, dari sisi ‘lokalitas’, biennale di Bali (BB 2005) lahir di tengah ‘kebuntuan diskursif’ ajeg Bali. Sebelum berhadap-hadapan dengan diskursus seni di tingkat dunia, mau tak mau, BB harus berhadapan dengan ‘kebuntuan diskursif’ tersebut. Segala perumusan subtema atau segala yang berhubungan dengan konsepsi penyelenggaraan BB semestinya bisa ‘mempertimbangkan’ persoalan ‘lokalitas’ tersebut. Apakah (secara tidak sadar) BB 2005 telah menjadi ‘reperesentasi ajeg Bali’ dalam seni? Tidakkah BB sudah terjebak dalam ‘politik identitas’ ajeg Bali? Apakah BB hadir untuk melampaui ‘kebuntuan diskursif’ tersebut, atau memperkusutnya?

Jebakan rutinitas pasar

Mempertanyakan sebuah paradima berpikir, menggugat, membedah – bukan sekedar menelannya percuma (gratis) – adalah ‘cikal bakal’ munculnya sebuah diskursus. Tindakan penolakan sejumlah seniman untuk ‘dikandangkan’ dalam ‘pengklasifikasian’ biennale semestinya ditanggapi dengan semangat membangun sebuah diskursus. Tidakkah ‘penolakan’ tersebut sebuah bagian dari ‘proses edifikasi’, pembelajaran, yang patut dihargai? Jika sebuah biennale seni hendak memasukkan seniman ke dalam ‘subtema-subtema’ (baca: kotak-kotak) yang ditawarkan penyelenggara; tidakkah seniman berhak untuk menolak diberi ‘pemaknaan’ oleh ‘autoritas’ yang tidak mereka percaya? Sangat umum muncul ketidakpercayaan (lawan dari trust), atau lebih tepatnya kecurigaan, karena ketika ‘kesenian’ masuk ke dalam sebuah ‘ruangan’, wajah ‘ruangan’ berubah menjadi sebuah toko. Ini senasib dengan kata edifice, yang umum berarti bangun-bidang-struktur, namun kini di beberapa tempat ia telah berarti shopping area (pertokoan).

Jika kita simak perjalanan berbagai biennale di beberapa negara-negara lain, seperti terungkap dalam majalah on-line (yang kritis) dan lewat berbagai diskusi di internet, kehadirannya telah menuai beragam dikritik. Apa yang sebut sebagai keberhasilan sebuah biennale, konon tidak lagi terletak pada kuratorial dan diskursus seni yang dibangunnya, tapi pada publikasi dan banyaknya karya yang terjual. Beberapa biennale dipertanyakan kuratorialnya karena ada ‘kemudahan’ dan terkesan gampang ‘menyilahkan’ seniman-seniman asing/luar untuk ikut berpartisipasi sepanjang mereka membiayai tiket dan akomodasi dari kantong sendiri. Kehadiran beberapa seniman Bali dalam Venice Biennale terakhir, dinilai tidak lepas dari ‘kemudahan’ tersebut.

Terhadap lahirnya BB 2005, telah muncul pendapat yang menilai bahwa kelahiran BB adalah bagian dari usaha ‘mengajegkan ekonomi’ Bali lewat penyelenggaraan event seni. Setidaknya, penilain tersebut benar jika dilihat dari ‘dampak ekonomi’ yang dihasilkan bienale terhadap senimannya dan galeri yang menjadi venue acara. Seandainya tidak ‘independen’ dalam proses perjalanannya, tidak cermat berhitung (bernegosiasi?) dengan kapital dan pasar, tidakkah BB memang pada akhirnya terjebak dalam ‘rutinitas pasar’, membawa masuk karya seni ke gedung-gedung besar, ke dalam bangunan mewah (galeri dan quasi-museum), dan berujung pada proses transaksi jual-beli belaka? Kenyataannya, sebagai sebuah ‘produk’ yang lahir di tengah ‘budaya franchise’ (tiruan label ‘biennale’ dan replikasi dari ‘cara produksi’-nya), BB dalam beberapa periode ke depan, sangat berpotensi terjebak dalam rutinitas tersebut.

Belajar dari berbagai kritik terhadap penyelenggaran biennale di beberapa negara Eropa (juga di Australia), piranti yang diperlukan untuk keluar dari jebakan tersebut adalah sebuah manajemen seni yang beres, yang (mengutamakan) process oriented (bukan semata product oriented, apalagi sekedar profit oriented), digabungkan dengan sebuah konsep diskursus seni yang cerdas. Apa yang terlihat dalam BB 2005, penyelenggara tidak berhasil menjadikan debat kuratorial dan diskursus seni (yang hendak dibangun) lebih bergaung dan menggigit dibandingkan riuhnya desas-desus budget penyelengaraan. Ditambah riuh publikasi ‘pesta champagne’ dan penyerahan penghargaan saat closing ceremony; semuanya itu, telah menenggelamkan diskursus seni yang semestinya menjadi yang terdepan dalam sebuah peristiwa kesenian. [Sugi Lanus| 2005]

Catatan:

**Subtema lainnya dalam Biennale Bali 2005: Pilgrimage, Voyage, Echo, Embodiment, Déjà vu, Edifice, Discourse, dan Exploration. Sebuah rumusan  rumusan ‘politik identitas’ dan ‘politik representasi’  yang mengundang berbagai persoalan. Silahkan baca posting dengan judul: “Politik Identitas dalam Kuratorial Seni” klik: http://sugilanus.com/2010/08/21/politik-identitas-dalam-kuratorial-seni/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s